Minahasa, M-Nusantara.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penguatan layanan digital mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (DPD PJS) Sulawesi Utara, Butje Lengkong, pada 16 Juni 2026.
Menurutnya, kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey,S.SI. MAP., dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang,SS., menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Menarik Dibaca. . .
Apresiasi tersebut disampaikan setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui layanan digital terintegrasi.
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa di Kantor Diskominfo pada Rabu (10/6/2026) itu juga mendapat perhatian luas melalui berbagai pemberitaan media online.
Butje menilai penguatan fungsi PPID menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, ia berharap pengelolaan informasi publik terus diperkuat hingga menjangkau seluruh perangkat daerah dan kecamatan.
Selain itu, ia menilai langkah yang dilakukan Pemkab Minahasa dapat menjadi contoh dalam tata kelola data dan informasi yang efektif, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.
“Keberadaan PPID yang kuat akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Butje, kepada wartawan, (16/6/2026).
Kegiatan rakor tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, Ricky Laloan,SH., didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sepdy Tumengkol, yang turut memberikan pemaparan terkait pengelolaan informasi berbasis digital.
Dengan peserta kegiatan terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas dalam pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi pemerintahan.
Butje Lengkong menambahkan, penguatan sistem informasi berbasis digital merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia berharap inovasi tersebut terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, terbuka, dan akurat.
(*)
