Jakarta, M-Nusantara.com -Konflik antara anggota Tentara Nasional Indonesia dan warga sipil selalu membawa persoalan yang lebih luas daripada pertengkaran antara dua orang. Di balik peristiwa yang mungkin bermula dari persoalan lalu lintas, sengketa tanah, urusan bisnis, atau kesalahpahaman pribadi, terdapat pertanyaan mendasar mengenai kedudukan warga negara di hadapan hukum, batas penggunaan kewenangan, dan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan yang setara.
Persoalan tersebut tidak boleh diletakkan dalam kerangka yang mempertentangkan institusi TNI dengan masyarakat sipil. TNI merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara, sedangkan warga sipil adalah subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi. Keduanya berada dalam satu negara hukum dan sama-sama berkewajiban menghormati hukum. Karena itu, ketika konflik terjadi, penyelesaiannya harus didasarkan pada fakta, bukti, aturan yang berlaku, dan kewenangan lembaga penegak hukum, bukan pada pangkat, seragam, kedudukan sosial, atau tekanan opini publik.
Menarik Dibaca. . .
Prinsip dasarnya telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan tersebut diperkuat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Persamaan di hadapan hukum tidak berarti bahwa seluruh orang harus selalu diperiksa melalui prosedur kelembagaan yang identik. Sistem hukum Indonesia mengenal lingkungan peradilan yang berbeda, termasuk peradilan militer. Namun, perbedaan prosedur tersebut harus memiliki dasar undang-undang dan tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh proses hukum yang efektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah persoalan menjadi kompleks. Dalam praktik, masyarakat sering beranggapan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan anggota TNI harus diperiksa oleh pengadilan militer karena pelakunya seorang prajurit. Sebagian lainnya berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang korbannya warga sipil harus langsung dibawa ke pengadilan umum. Kedua pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Penentuan kewenangan mengadili harus memperhatikan hukum yang berlaku, status pelaku, sifat tindak pidana, apakah perbuatan dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan warga sipil, serta perkembangan putusan pengadilan yang mengikat.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selama ini menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan yurisdiksi peradilan militer. Pasal 9 undang-undang tersebut merumuskan kewenangan peradilan militer dengan bertumpu, antara lain, pada status seseorang sebagai prajurit ketika tindak pidana dilakukan. Sementara itu, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
Ketegangan antara rumusan kedua undang-undang tersebut telah lama menjadi perdebatan hukum. Perdebatan itu bukan sekadar masalah teknis tentang pengadilan mana yang berwenang, melainkan menyangkut bagaimana negara memastikan pertanggungjawaban pidana berlangsung secara adil ketika seorang prajurit diduga melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil.
Perkembangan hukum yang sangat penting terjadi pada 15 Oktober 2026, ketika Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam amar putusannya, MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang memperoleh batas waktu untuk melakukan pembaruan terhadap pengaturan yang dinilai perlu diperbaiki.
Putusan ini penting karena menggarisbawahi kebutuhan untuk memperjelas batas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sekaligus menentukan secara tegas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum. Putusan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara serampangan seolah-olah seluruh perkara yang melibatkan prajurit otomatis berpindah ke pengadilan umum sejak saat itu. Akibat hukum dan penerapannya tetap harus dibaca berdasarkan amar lengkap, pertimbangan hukum, ketentuan yang relevan, dan perkembangan legislasi setelah putusan diucapkan. Namun, arah konstitusional yang ditegaskan MK menunjukkan bahwa pengaturan yurisdiksi tidak dapat dibiarkan terus-menerus berada dalam ketidakjelasan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan warga sipil. Dalam keadaan demikian, masalahnya tidak lagi sekadar menentukan forum bagi seorang prajurit, tetapi juga bagaimana menjamin agar rangkaian perbuatan yang saling berkaitan diperiksa secara konsisten, bukti dinilai secara menyeluruh, dan putusan tidak saling bertentangan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perkara koneksitas dalam Pasal 170. Dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 15 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil diselesaikan dalam yurisdiksi peradilan umum berdasarkan ketentuan tersebut. Penjelasan ini perlu dibedakan dari perkara ketika prajurit diduga melakukan tindak pidana sendiri, sebab konstruksi hukum dan penentuan kewenangan mengadilinya tidak identik.
Bayangkan suatu peristiwa di kawasan permukiman. Seorang warga sipil berselisih dengan seorang anggota TNI mengenai batas tanah. Perdebatan meningkat, kemudian terjadi pemukulan yang mengakibatkan korban mengalami luka. Apabila berdasarkan bukti yang tersedia diduga hanya satu orang yang melakukan pemukulan, proses hukum harus mengidentifikasi secara tepat perbuatan yang terjadi, status pelaku, alat bukti, serta aturan yurisdiksi yang berlaku. Korban tidak cukup hanya diberi jawaban bahwa terlapor adalah anggota TNI sehingga persoalan selesai secara internal. Sebaliknya, status prajurit juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menyimpulkan kesalahan sebelum proses hukum berlangsung.
Dalam situasi tersebut, korban sebaiknya memperoleh pertolongan medis, menyimpan bukti pemeriksaan, mengamankan rekaman video atau foto yang diperoleh secara sah, mencatat identitas saksi, serta mendokumentasikan kronologi sedini mungkin. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai keadaan perkara, termasuk melalui mekanisme kepolisian militer atau kanal resmi lain yang relevan. Penentuan forum dan koordinasi antarlembaga harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, bukan diserahkan kepada perkiraan korban sendiri.
Berbeda halnya apabila dalam peristiwa tersebut seorang anggota TNI diduga melakukan pemukulan bersama dua orang warga sipil yang sejak awal bersepakat menyerang korban. Di sini terdapat dugaan keterlibatan beberapa pelaku dalam satu rangkaian tindak pidana. Ketentuan koneksitas menjadi relevan karena penegakan hukum perlu mempertimbangkan hubungan antara perbuatan masing-masing pelaku dan forum yang berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan penjelasan MK mengenai Pasal 170 KUHAP dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXIV/2026, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit dan warga sipil berada dalam yurisdiksi peradilan umum.
Ilustrasi lain dapat ditemukan dalam sengketa bisnis. Seorang pengusaha sipil berselisih dengan seorang prajurit TNI yang memiliki hubungan transaksi dengannya. Apabila konflik hanya berkaitan dengan perbedaan penafsiran kontrak atau keterlambatan pembayaran, persoalannya pada dasarnya harus dianalisis terlebih dahulu sebagai hubungan hukum perdata. Status salah satu pihak sebagai anggota TNI tidak otomatis mengubah sengketa wanprestasi menjadi perkara pidana ataupun menjadikan pengadilan militer berwenang atas setiap perselisihan tersebut.
Sebaliknya, jika terdapat dugaan ancaman, penganiayaan, perusakan barang, pemerasan, atau tindak pidana lainnya, unsur-unsur tindak pidana itu harus diperiksa secara tersendiri berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Dalam satu rangkaian kejadian, sengketa perdata dan dugaan tindak pidana dapat saja muncul bersamaan, tetapi keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Adanya kontrak tidak otomatis meniadakan kemungkinan tindak pidana, sementara adanya konflik atau kerugian juga tidak otomatis membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi.
Dari sudut pandang filosofi hukum, persoalan ini menyentuh tiga nilai yang harus berjalan seimbang, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar masyarakat mengetahui lembaga mana yang berwenang dan bagaimana prosedur ditempuh. Keadilan mengharuskan agar korban memperoleh kesempatan yang nyata untuk didengar, bukti diperiksa secara objektif, dan terlapor memperoleh hak pembelaan yang semestinya. Kemanfaatan menghendaki agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada formalitas administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pertanggungjawaban hukum dan mencegah pengulangan perbuatan.
Kewenangan khusus yang dimiliki institusi militer mempunyai alasan historis dan fungsional, terutama untuk menjaga disiplin, hierarki, serta kesiapan pertahanan. Namun, alasan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembenaran untuk mengurangi perlindungan hukum bagi warga sipil. Disiplin militer dan akuntabilitas pidana bukan dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila hukum dirumuskan secara jelas dan penegakannya dilakukan secara transparan, profesional, serta dapat diawasi.
Demikian pula, tuntutan agar perkara diperiksa di peradilan umum tidak boleh dijadikan alat untuk menghakimi seseorang di ruang publik. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku. Tuduhan harus dibuktikan melalui proses yang sah, saksi harus diperiksa dengan cermat, dan kesimpulan hukum tidak boleh dibangun hanya dari potongan video atau narasi media sosial. Ketegasan penegakan hukum justru terlihat ketika prosesnya tidak tunduk pada tekanan, baik tekanan untuk menghukum secara tergesa-gesa maupun tekanan untuk melindungi seseorang karena kedudukannya.
Bagi warga sipil yang menghadapi konflik dengan anggota TNI, langkah yang paling rasional adalah mengutamakan keselamatan, menyusun kronologi berdasarkan fakta, mengamankan bukti yang relevan, serta mencari pendampingan hukum apabila diperlukan. Pengaduan hendaknya disampaikan melalui jalur resmi dengan menyebutkan waktu, tempat, perbuatan yang dialami, saksi, dan bukti pendukung. Apabila terdapat kekhawatiran mengenai independensi atau perkembangan penanganan perkara, kuasa hukum dapat menilai mekanisme pengaduan, pengawasan, dan upaya hukum yang tersedia sesuai tahap perkara.
Pada saat yang sama, anggota TNI yang menghadapi tuduhan juga berhak atas proses hukum yang adil. Hak untuk didampingi, memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan membantah tuduhan harus dihormati. Negara hukum tidak dibangun dengan mengganti keistimewaan yang tidak tepat dengan penghukuman tanpa pembuktian, melainkan dengan memastikan bahwa setiap orang dimintai pertanggungjawaban melalui prosedur yang sah.
Pada akhirnya, konflik antara anggota TNI dan warga sipil harus dipandang sebagai ujian bagi kualitas negara hukum. Pangkat tidak boleh menjadi alasan untuk kebal dari pertanggungjawaban, sementara status sebagai warga sipil tidak boleh menjadikan seseorang kehilangan akses terhadap keadilan. Perbedaan yurisdiksi hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada undang-undang yang jelas dan diterapkan secara konsisten.
Negara yang kuat bukan negara yang menutup mata ketika terjadi pelanggaran oleh aparatnya, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum tanpa rasa takut dan tanpa pilih kasih. TNI memerlukan kehormatan institusi yang dijaga melalui disiplin dan profesionalisme. Warga sipil memerlukan jaminan bahwa haknya dilindungi. Keduanya justru akan memperoleh manfaat apabila hukum ditegakkan secara adil.
Sebab, pada akhirnya, seragam adalah identitas kedinasan, bukan perisai untuk menghindari hukum. Dan keadilan bukan milik mereka yang paling kuat, melainkan hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
