Jakarta, M-Nusantara.com— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq beserta lima tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Operasi tangkap tangan (OTT) yang terlaksana Kamis (20/8/2026) lalu mengungkap praktik transaksional di gerbang kampus yang dinilai telah mencederai keadilan dan integritas dunia pendidikan tinggi di tanah air.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jumat (21/8) malam, memaparkan konstruksi perkara yang mengejutkan publik. Wakil Rektor III Unsoed, Norman Arie Prayoga, dengan sepengetahuan Rektor Akhmad Sodiq, diduga meminta uang sebesar Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua perantara, yakni Dian Mulia Wardhana (drummer band Supernova yang juga staf khusus wakil rektor III) dan Adhi Wiharto (pengurus partai) .
Menarik Dibaca. . .
“KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Pungutan tambahan ini kami rasa sangat memberatkan calon mahasiswa baru karena berada di luar biaya wajib seperti Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi,” ujar Taufik .
Ironisnya, orang tua calon mahasiswa yang telah menyerahkan uang ratusan juta tersebut justru tidak meluluskan anaknya. Uang itu kemudian digunakan oleh kedua perantara untuk kepentingan pribadi.
Norman kemudian meminjam uang dari pihak swasta Mulyono yang merupakan keponakan rektor untuk mengembalikan dana kepada orang tua calon mahasiswa.
Sebagai kompensasi, Norman diduga memberikan tiga proyek di lingkungan kampus, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung, kepada CV milik Mulyono .
Selain Akhmad Sodiq dan Norman Arie Prayoga, KPK menetapkan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono sebagai tersangka .
Dalam operasi OTT, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 665 juta dari ruangan Kepala Bagian Akademik serta saldo rekening senilai Rp 99 juta .
Keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP . Penerapan pasal pemerasan ini menjadi langkah strategis KPK agar masyarakat tidak takut melapor jika mengalami praktik serupa, karena dalam konstruksi pemerasan, posisi orang tua calon mahasiswa ditempatkan sebagai korban, bukan pelaku suap .
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan mahasiswa baru, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki kewenangan dan calon mahasiswa yang membutuhkan keputusan dari institusi pendidikan.
“Ketika kewenangan tersebut kemudian diduga digunakan untuk membuka jalan bagi pembayaran atau pemberian tertentu di luar mekanisme yang sah, maka yang perlu dilihat bukan semata-mata ada atau tidaknya uang yang berpindah tangan, tetapi juga bagaimana proses tersebut terjadi dan apakah terdapat tekanan yang menyebabkan seseorang memberikan sesuatu,” ujar Budi .
Kasus ini menjadi cermin kelam bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 yang telah berlaku sejak 19 Februari 2026 secara khusus mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan, pendanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan . Namun, celah diskresi yang besar dalam sistem justru dimanfaatkan segelintir oknum untuk menjadikan kursi pendidikan sebagai komoditas.
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 mencatat indeks integritas jenjang pendidikan tinggi berada pada angka 66,15, dengan dimensi tata kelola memperoleh nilai terendah 56,01 . Bahkan, dashboard SPI Pendidikan KPK mencatat angka 40,05 persen untuk indikator perguruan tinggi dengan kasus penerimaan mahasiswa karena imbalan tertentu .
“Jika kursi pendidikan dapat dinegosiasikan berdasarkan kemampuan membayar, maka kampus perlahan berubah dari tempat mencari ilmu menjadi tempat mencari harga,” tulis Reinhard Wowiling, S.H., advokat dan praktisi hukum, dalam analisisnya atas kasus ini.
Ia menekankan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar uang Rp 650 juta, melainkan integritas institusi pendidikan, kepercayaan orang tua, keadilan bagi calon mahasiswa, dan kredibilitas negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
KPK saat ini menahan keenam tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK . Publik kini menanti proses pembuktian di pengadilan dan perbaikan sistemik yang harus dilakukan agar pintu gerbang kampus kembali menjadi gapura untuk meraih cita-cita, bukan ruang transaksi gelap.
Oleh : Reinhard Wowiling Advokat dan Praktisi Hukum
