Sulut, M-Nusantara.com — Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Penyakit KKN Pejabat (LP2 KKNPP), Matius Ratulangi, mempertanyakan sikap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) yang berlangsung selama dua dekade. Menurut Ratulangi, Kejati Sulut seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka mengingat bukti-bukti yang terkumpul dinilai cukup kuat.
Ratulangi menyampaikan kekecewaannya di Manado, Jumat (8/5/2026), seraya menyesalkan bahwa meski proses penyidikan telah berjalan lama, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia menilai keraguan aparat penegak hukum justru berpotensi memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat yang selama ini mengawal kasus ini.
Menarik Dibaca. . .
Ia menyoroti fakta bahwa penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan terhadap aset bernilai tinggi. Beberapa waktu lalu, Kejati Sulut menggerebek lima toko emas di Kota Manado dan Kotamobagu, di mana tim berhasil menyita emas batangan, emas mentah, serta dokumen-dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan perkara tersebut.
Sebelumnya Desember 2025, Kejati Sulut bersama tim dari Kejaksaan Agung RI juga menggeledah area operasional PT HWR di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam operasi itu, petugas menyita 12 unit alat berat ekskavator dan berbagai dokumen pengelolaan tambang yang menjadi objek penyidikan.
Ratulangi mendesak Kejati Sulut untuk segera bertindak karena pembiaran terhadap kasus HWR dikhawatirkan menciptakan preseden buruk bagi dunia pertambangan di Sulawesi Utara. Ia menambahkan, publik sudah lelah dengan proses hukum yang berlarut-larut, sehingga ketegasan aparat diperlukan agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi pihak lain.
Pimpinan Kejati Sulut sebelumnya sempat menyampaikan target penetapan tersangka akan digelar setelah Idul Fitri 2026, dengan potensi jumlah tersangka mencapai 2 hingga 5 orang. Namun waktu yang terus berlalu tanpa kepastian penetapan tersangka perlahan menggerus optimisme publik yang mengawal kasus ini.
Ratulangi mengarahkan bidikan tanggung jawab hukum kepada tiga posisi kunci dalam struktur operasional PT HWR, yakni Ahli Tambang, General Manager, dan Kepala Teknik Tambang. Menurutnya, ketiga posisi itu diduga memiliki peran sentral dalam kebijakan operasional perusahaan selama periode 2005 hingga 2025.
LSM LP2 KKNPP berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong Kejati Sulut untuk bekerja lebih transparan. Ratulangi menyatakan siap mengirimkan tim pemantau ke kantor Kejaksaan jika masih ada tanda-tanda kemunduran dalam penanganan perkara ini.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Januarius L. Bolitobi, S.H., menyampaikan bahwa proses hukum untuk PT HWR masih berjalan dan telah dipercepat. Koordinasi serta audit dari sejumlah ahli, termasuk bidang lingkungan hidup dan auditor untuk penghitungan kerugian negara, telah dilakukan pada tanggal 20 hingga 25 April.2026 Januarius menambahkan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit final dinyatakan selesai. (Red)
