Jakarta, M-Nusantara.com — Mahkamah Konstitusi kembali berada di titik krusial perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pemeriksaan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bukan sekadar sengketa perolehan suara, melainkan ujian fundamental terhadap batas kewenangan peradilan konstitusi: dapatkah syarat pencalonan peserta Pemilu diuji kembali setelah Pemilu usai dan masa jabatan berjalan, ketika Pemohon mendalilkan adanya bukti baru? Selasa (6/10/2026)
Perkara ini menyentuh sensitivitas politik tinggi karena menyoal keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Rangkaian persidangan sepanjang September hingga awal Oktober 2026 melibatkan pembuktian para pihak serta keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia. Mahkamah kini tiba pada momen pengucapan putusan.
Menarik Dibaca. . .
Catatan editorial ini disusun tepat sebelum amar dibacakan pada 6 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Analisis tidak dimaksudkan mendahului putusan hakim, melainkan mengurai kerangka hukum, tenggat prosedural, serta implikasi konstitusional yang menyertainya.
Satu kekeliruan mendasar dalam diskursus publik adalah mencampuradukkan uji materiil (judicial review) dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Uji materiil berfokus pada pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945. Sementara PHPU, yang berakar pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memberi Mahkamah Konstitusi kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.
Kewenangan itu tidak menjadikan Mahkamah sebagai pengadilan tanpa batas yang dapat memeriksa seluruh tahapan Pemilu tanpa terikat hukum acara. Dalam prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, legitimasi kekuasaan kehakiman bersumber dari kepatuhan pada aturan main: kecukupan kedudukan hukum (legal standing), keabsahan objek perkara, ketaatan pada tenggat waktu, dan keabsahan alat bukti.
Narasi publik juga sering keliru menghubungkan PHPU dengan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme impeachment yang melibatkan usulan DPR, pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Rezim hukum impeachment berbeda secara mendasar dari sengketa hasil Pemilu. Mahkamah tidak memiliki kewenangan mandiri untuk langsung mencopot pejabat negara hasil Pemilu melalui jalur PHPU tanpa melalui tahap-tahap konstitusional yang telah ditentukan. Mengabaikan pemisahan rezim ini akan merusak tata hukum administrasi negara yang dirancang UUD 1945.
Tantangan prosedural terbesar dalam perkara ini terletak pada Pasal 475 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menetapkan keberatan hasil Pemilu Presiden wajib diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan nasional oleh KPU. Karena penetapan hasil Pemilu 2024 telah selesai pada Maret 2024, pengajuan perkara pada September 2026 menimbulkan persoalan hukum acara yang amat serius.
Mahkamah Konstitusi memang menerbitkan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 mengenai jadwal penanganan PHPU Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. Namun secara hierarki peraturan perundang-undangan, PMK berada di bawah undang-undang dan tidak secara otomatis menghapuskan batasan tenggat Pasal 475 UU Pemilu.
Keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum (finality of election) harus dijaga. Jika setiap hasil Pemilu dapat digugat kembali bertahun-tahun kemudian tanpa batasan waktu yang ketat, stabilitas pemerintahan berada dalam ancaman ketidakpastian permanen.
Terkait substansi syarat pendidikan yang dipersoalkan Pemohon, persidangan telah mendengarkan keterangan KPU mengenai verifikasi dokumen penyetaraan ijazah pada Oktober 2023. Bawaslu juga memberi keterangan mengenai tidak adanya laporan pelanggaran syarat pendidikan selama tahapan berjalan.
Secara akademis, dalil adanya cacat dokumen harus dibedakan secara tegas dari bukti hukum yang mengonfirmasi bahwa syarat pencalonan tidak terpenuhi. Hal yang sama berlaku dalam membaca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Putusan 90 merupakan produk judicial review atas norma, bukan penetapan administratif pasangan calon oleh KPU.
Keterlibatan mantan Ketua MK Anwar Usman memang melahirkan putusan pelanggaran etik oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Namun secara hukum pidana maupun tata negara, pelanggaran etik hakim tidak secara otomatis membatalkan kekuatan hukum mengikat putusan lembaga yang sudah res judicata.
Dalam filsafat hukum dikenal perbandingan antara Das Sollen (apa yang seharusnya menurut norma) dan Das Sein (apa yang terjadi dalam kenyataan). Publik menuntut Pemilu yang jujur dan berintegritas, namun hakim tidak boleh memutus hanya berlandaskan dorongan emosi atau opini publik.
Penemuan fakta mengenai adanya kelemahan administrasi tidak otomatis memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan remedi yang melampaui yurisdiksinya (nemo judex sine jurisdictione). Penggunaan istilah Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pun tidak boleh dijadikan mantra politik belaka. Setiap unsur TSM butuh pembuktian kausalitas yang nyata antara tindakan pelanggaran dan hasil perolehan suara.
Menatap pembacaan putusan hari ini, terdapat tiga skenario pertimbangan hukum yang dapat diambil Mahkamah.
Pertama, pendekatan procedural finality. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena terhalang syarat formal legal standing atau tenggat waktu.
Kedua, Mahkamah memeriksa substansi pembuktian namun menyimpulkan dalil Pemohon tidak cukup kuat untuk membatalkan penetapan calon.
Ketiga, Mahkamah memberikan catatan pertimbangan kritis (obiter dicta) atas proses pencalonan guna perbaikan sistem hukum Pemilu di masa depan, tanpa menabrak batas kewenangan eksekutif dan legislatif.
Apa pun amar yang dijatuhkan, publik hendaknya membaca jernih logika pertimbangan hukum hakim, bukan sekadar bersorak atas kemenangan atau kekalahan salah satu kubu politik.
Pada akhirnya, Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 membawa pesan yang lebih luas dari sekadar nasib politik seorang figur. Perkara ini menguji sejauh mana konstitusi mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kedaulatan rakyat, dan keadilan.
Kemenangan perolehan suara adalah fakta politik, namun legitimasi keberlanjutan kekuasaan adalah persoalan ketaatan pada hukum. Dalam negara hukum, kedaulatan rakyat bukan cek kosong bagi pemegang kekuasaan, dan kewenangan kehakiman pun bukan cek kosong bagi pengadilan.
Sejarah tidak sekadar mencatat siapa yang memenangkan sengketa. Sejarah mencatat apakah Mahkamah Konstitusi mampu menjaga integritas konstitusi di tengah impitan kekuasaan dan tekanan publik.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H. (Advokat dan Praktisi Hukum)
