Jakarta, M-Nusantara.com — Di panggung utama penegakan hukum Indonesia, narasi pemberantasan korupsi kerap direduksi sekadar drama penangkapan elite politik yang riuh di bawah jepretan kamera. Publik disajikan parade rompi oranye, pertunjukan borgol, dan deretan tersangka baru yang berganti tiap musim. Seolah-olah dengan memenjarakan figur-figur tersebut, seluruh dosa sistemik birokrasi telah tertebus.
Namun, statistik resmi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat realitas yang tetap tinggi, dengan 116 perkara penyidikan, 87 penuntutan, serta 78 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Angka-angka ini menyisakan paradoks hukum yang perih: jika penindakan pidana berjalan intensif, mengapa ruang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) tetap subur di sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga alokasi APBN?
Menarik Dibaca. . .
KPK mengungkap bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin sistemik dan terjadi dalam berbagai tahapan pengelolaan anggaran. Kamis 20/8/2026)
Temuan ini terungkap dari dua operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menunjukkan korupsi tidak hanya terjadi pada pelaksanaan proyek, tetapi sejak tahap awal perencanaan hingga proses pengawasan .
Transformasi kejahatan korupsi modern di ranah birokrasi telah berkembang secara canggih.
Kejahatan ini jarang lagi berwujud transaksi tunai sederhana di balik pintu tertutup, melainkan telah menyusup ke dalam kebijakan resmi (policy-based corruption).
Korupsi hadir dalam wujud penyusunan spesifikasi pengadaan barang yang dikunci untuk vendor tertentu, manipulasi perizinan melalui celah regulasi yang sengaja dibiarkan kabur, hingga benturan kepentingan (conflict of interest) yang dilegalkan secara halus .
Birokrasi yang sehat bukanlah birokrasi yang paling sering berganti wajah, melainkan birokrasi yang mampu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang konsisten.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, reformasi birokrasi di Indonesia bergerak menuju tata kelola berbasis kompetensi. Sistem merit menjadi fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, di mana promosi dan mutasi ASN didasarkan pada kemampuan, integritas, dan kinerja, bukan kedekatan ataupun transaksi jabatan .
Namun, sistem merit bukan sekadar prosedur administrasi. Ia hanya akan bermakna apabila indikator keberhasilan pejabat benar-benar dapat diukur secara objektif dan melibatkan pengalaman warga sebagai indikator utama. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat menjadi parameter yang sama pentingnya dengan capaian administratif .
Di titik inilah arti penting keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 di DPR RI.
Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang .
Penerapan doktrin Non-Conviction Based Asset Forfeiture—yakni mekanisme perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana badan melalui gugatan perdata terhadap aset itu sendiri—merupakan instrumen pemungkas untuk mengejar dan menyita harta kekayaan yang disembunyikan para koruptor .
Ulama dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam Majelis Arah Indonesia (MAI) mendukung pembentukan RUU ini sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana .
Kendati demikian, dalam merumuskan norma perampasan aset, pembentuk undang-undang tetap wajib menjaga kehormatan due process of law.
Kekuasaan negara yang begitu besar dalam menyita aset wajib dibatasi oleh mekanisme kontrol pembuktian yang adil, proporsional, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pihak ketiga yang beriktikad baik .
RUU Perampasan Aset perlu menegaskan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persyaratan fundamental sebelum dilakukan perampasan.
Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) diusulkan untuk digunakan secara terbatas untuk keadaan tertentu yang dirumuskan secara ketat. Negara harus perkasa dan tanpa kompromi menghadapi koruptor, tetapi tetap tunduk pada koridor hukum yang demokratis .
Sebagaimana diajarkan oleh pemikir hukum Gustav Radbruch, hukum hadir untuk memenuhi tiga cita dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang keras namun dapat dinegosiasikan oleh para pemilik modal dan penguasa adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan bernegara.
Korupsi pada hakikatnya adalah bentuk perampasan paksa atas hak sosial dan ekonomi rakyat ia merobohkan kualitas pendidikan, merusak fasilitas kesehatan, membunuh iklim usaha yang sehat, dan melanggengkan kemiskinan.
Negara yang hebat dan bermartabat bukanlah negara yang setiap hari memamerkan deretan pejabat yang ditangkap di layar televisi.
Negara yang bijaksana adalah negara yang memiliki keberanian politik untuk terus-menerus memperbaiki sistem, memperketat pengawasan, dan memangkas habis setiap celah hukum agar tidak ada lagi ruang bagi lahirnya koruptor baru.
Perang melawan korupsi tidak akan pernah selesai jika kita hanya sibuk mengejar tikus di permukaan; perang ini baru dapat dimenangkan tatkala kita berhasil menutup rapat setiap lubang di lumbung negara, hingga tak ada lagi celah bagi siapa pun untuk merampas masa depan rakyat.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
