Jakarta, M-Nusantara.com — Perombakan di kursi Menteri Keuangan kembali menjadi sorotan publik. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya melalui Keppres Nomor 97/P Tahun 2026.
Pemerintah menyatakan bahwa pergantian ini berkaitan dengan penguatan pengelolaan keuangan negara serta kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menarik Dibaca. . .
Namun, dalam perspektif hukum tata kelola keuangan negara, pergantian menteri bukan sekadar rotasi pejabat. Ia menyangkut kredibilitas APBN, kepastian fiskal, kepercayaan pasar, dan yang paling fundamental uang rakyat.
Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, kewenangan itu tidak berarti prinsip tata kelola keuangan negara dapat diubah sekehendak hati.
“Kalau striker diganti, paling-paling strategi menyerang berubah. Tetapi kalau penjaga uang negara diganti, yang dipertaruhkan bukan sekadar strategi, melainkan kredibilitas APBN, kepastian fiskal, kepercayaan pasar dan pada akhirnya uang rakyat,” demikian dikutip dari artikel hukum yang ditulis Advokat dan Praktisi Hukum Reinhard Wowiling, S.H.
Dalam analisis hukumnya, Reinhard menyoroti bahwa pergantian menteri tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural. Menteri baru tidak serta-merta menciptakan uang baru, menghapus utang, menurunkan beban subsidi, membuat program pemerintah lebih efisien, atau mengembalikan kepercayaan pasar.
Ia hanya menerima kunci ruangan yang sama, buku APBN yang sama, kewajiban fiskal yang sama, serta pekerjaan rumah yang diwariskan pendahulunya.
“Jangan sampai pemerintah melakukan operasi kosmetik terhadap penyakit struktural,” ujarnya.
Pertanyaan publik yang kemudian muncul adalah: apa sebenarnya yang hendak diperbaiki dengan pergantian ini? Jika pemerintah tidak menjelaskannya secara memadai, ruang publik akan diisi spekulasi. Dalam politik, ketika pemerintah tidak menjelaskan fakta, rumor biasanya dengan senang hati mengambil alih pekerjaan.
Kesalahan terbesar dalam memahami posisi Menteri Keuangan adalah menganggapnya sekadar orang yang harus menyediakan uang untuk semua program pemerintah.
Padahal, Menteri Keuangan adalah bagian sentral dari sistem pengelolaan keuangan negara.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menghendaki pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
Lebih penting lagi, Pasal 12 UU tersebut menetapkan prinsip disiplin fiskal, termasuk batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto dan batas kumulatif utang maksimal 60 persen dari PDB. Artinya, pemerintah tidak memiliki cek kosong. Program politik boleh banyak, tetapi kapasitas fiskal ada batasnya.
Janji pembangunan boleh tinggi, tetapi kemampuan membayar tetap harus dihitung.
“Presiden boleh mempunyai target pertumbuhan ekonomi tinggi. Tetapi angka pertumbuhan tidak boleh dibangun di atas ilusi fiskal.
Ekonomi bukan panggung sulap. Uang yang tidak ada tidak akan tiba-tiba ada hanya karena pemerintah menginginkannya,” papar Reinhard.
Dalam artikelnya, Reinhard juga menyoroti polemik mengenai sekitar Rp 120 triliun dari keuntungan Danantara.
Sebelumnya Purbaya menyampaikan bahwa sebagian keuntungan Danantara sekitar Rp 120 triliun akan digunakan sebagai penerimaan atau cadangan bagi APBN. Namun CEO Danantara Rosan Roeslani kemudian menyatakan bahwa secara internal belum ada pembahasan mengenai rencana setoran Rp 120 triliun tersebut.
“Ini bukan sekadar perbedaan gaya komunikasi. Ini persoalan governance,” tegasnya.
Bayangkan sebuah perusahaan mengumumkan kepada pasar: “Kami akan menerima Rp 120 triliun.” Tetapi direksi perusahaan tersebut kemudian mengatakan: “Rapat mengenai itu saja belum pernah dilakukan.” Publik tentu akan bertanya: jadi Rp 120 triliun itu uang, rencana, target, asumsi, atau baru harapan?
Pertanyaan semacam itu menjadi semakin serius ketika angka tersebut berkaitan dengan perencanaan APBN. Sebab APBN adalah dokumen hukum, bukan dokumen harapan. Penerimaan negara harus mempunyai dasar hukum, mekanisme, waktu realisasi dan kepastian akuntabilitas.
Lebih jauh, mekanisme keuntungan Danantara juga tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai: Danantara untung → pemerintah ambil → masuk APBN. UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan UU BUMN mengatur mekanisme laba dan pembagian kepada negara dengan memperhatikan pencadangan untuk risiko investasi dan/atau akumulasi modal.
Artinya, keuntungan korporasi negara tidak identik dengan uang tunai yang bebas diambil pemerintah kapan saja.
“Di sinilah hukum menjadi rem bagi politik,” ujarnya.
Ada satu filosofi hukum keuangan negara yang harus dikembalikan ke tengah perdebatan publik : APBN adalah instrumen konstitusional untuk kesejahteraan rakyat, bukan instrumen pribadi pemerintah. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) secara eksplisit mengamanatkan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kalimat itu sangat penting. Sebab kekuasaan politik memiliki kecenderungan alamiah untuk menyukai belanja. Semakin banyak program, semakin banyak proyek.
Semakin banyak proyek, semakin banyak anggaran. Semakin banyak anggaran, semakin besar kebutuhan pembiayaan. Tetapi negara tidak boleh dikelola dengan rumus : “Program dulu, uang belakangan.” Yang benar adalah: “Tujuan ditetapkan, kemampuan dihitung, hukum dipatuhi, risiko dikendalikan, kemudian anggaran dialokasikan.”
“Kalau urutannya dibalik, APBN berpotensi berubah dari instrumen pembangunan menjadi alat pembenaran pengeluaran,” ungkap Reinhard.
Justru karena itulah seorang Menteri Keuangan yang baik tidak selalu menjadi pejabat yang paling populer. Kadang-kadang ia harus mengatakan : “Belum bisa.” “Anggarannya belum tersedia.” “Risikonya terlalu besar.” “Prioritasnya harus diubah.” “Belanjanya harus ditunda.” “Proyeksi penerimaannya belum pasti.” “Defisit harus dijaga.”
“Itu bukan tindakan menghambat Presiden. Itu justru bagian dari fungsi pengendalian fiskal,” jelasnya.
Menteri Keuangan tidak boleh berubah menjadi kasir yang hanya bertanya: “Berapa yang harus saya keluarkan?” Ia harus bertanya: “Apa dasar hukumnya? Apa manfaatnya? Dari mana sumber dananya? Apa risikonya? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana pertanggungjawabannya kepada rakyat?”
Kalau pertanyaan-pertanyaan itu dianggap mengganggu agenda politik, maka persoalannya bukan lagi Menteri Keuangan. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan memahami keuangan negara.
Reinhard juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyimpulkan motif pergantian menteri. Ia menyatakan tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Purbaya dicopot karena polemik Rp 120 triliun, karena perbedaan kebijakan tertentu, atau karena konflik antarelite. Pemerintah tidak memberikan alasan spesifik yang dapat dijadikan dasar untuk menuduhkan motif tertentu.
Reuters dan Financial Times juga mencatat tidak adanya alasan spesifik yang diumumkan pemerintah mengenai pemberhentian tersebut.
“Karena itu, tidak pantas membuat kesimpulan: ‘Purbaya dicopot karena ini.’ Tanpa bukti, itu bukan analisis. Itu gosip yang diberi jas,” ujarnya.
Tetapi justru karena alasan spesifik tidak dijelaskan secara terbuka, publik mempunyai alasan yang sah untuk meminta transparansi politik dan kebijakan, bukan transparansi terhadap urusan pribadi.
Presiden tidak wajib membuka seluruh percakapan internal kabinet. Tetapi masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan fiskal negara setelah pergantian tersebut.
Pengangkatan Suahasil Nazara juga memiliki makna penting. Ia bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Karena itu, pengangkatannya dapat dibaca sebagai pilihan yang lebih teknokratis dan memberikan sinyal kesinambungan institusional.
Pemerintah sendiri menekankan pengalaman dan kompetensinya dalam menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Namun ada satu hal yang harus diingat: teknokrat sehebat apa pun tidak dapat memperbaiki APBN jika keputusan politik tidak disiplin terhadap kemampuan fiskal.
Menteri Keuangan hanya salah satu bagian dari sistem. Presiden menentukan prioritas politik. DPR bersama pemerintah membentuk APBN. Kementerian/lembaga melaksanakan program. Bendahara dan pejabat pengelola anggaran menjalankan transaksi. BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Masyarakat melakukan pengawasan publik.
“Jadi jangan membuat kesalahan dengan menganggap bahwa seluruh kesehatan fiskal negara bergantung pada satu kursi menteri. Kalau sistemnya sakit, jangan hanya mengganti orang yang duduk di kursi,” papar Reinhard.
Dalam hukum administrasi pemerintahan, harus dibedakan antara keputusan yang buruk dan keputusan yang melawan hukum. Tidak semua kebijakan yang gagal merupakan korupsi. Tidak semua kerugian negara otomatis merupakan tindak pidana. Tidak semua perbedaan kebijakan merupakan penyalahgunaan wewenang.
Tetapi sebaliknya, istilah “kebijakan” juga tidak boleh menjadi jubah untuk melindungi penyalahgunaan kekuasaan.
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan prinsip penting melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
Maka pejabat negara harus dapat membedakan: policy mistake dengan abuse of power; business risk dengan rekayasa keuntungan; kerugian investasi dengan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum; dan diskresi dengan penyalahgunaan diskresi.
Kalau keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan kewenangan, prosedur yang benar, data yang memadai dan untuk kepentingan publik, kegagalan hasil tidak serta-merta mengubahnya menjadi tindak pidana.
Tetapi jika kewenangan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, maka persoalannya berubah. Dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena kedudukan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
“Di sinilah garis merahnya: kebijakan yang gagal belum tentu korupsi. Tetapi korupsi tidak boleh disamarkan sebagai kebijakan,” ujarnya.
Jika suatu saat terjadi persoalan serius dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada: “Siapa menterinya?” Pertanyaan hukumnya harus lebih dalam.
Siapa yang membuat keputusan? Siapa yang mengusulkan? Siapa yang menyetujui? Siapa yang melaksanakan? Apa dasar kewenangannya? Apa dokumen pendukungnya? Apakah terdapat konflik kepentingan? Apakah terdapat keuntungan pribadi atau pihak tertentu? Apakah prosedurnya dilanggar? Apakah terdapat kerugian negara? Dan apakah terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian tersebut?
“Itulah audit hukum terhadap kekuasaan. Bukan perburuan politik. Bukan pula pembelaan buta,” jelas Reinhard.
Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada pergantian Menteri Keuangan. Yaitu apabila pemerintah membangun budaya: pejabat diganti, tetapi masalah tidak pernah dievaluasi. Hari ini menteri diganti. Besok pejabat lain diganti. Lusa direktur diganti. Tetapi sistem penganggaran tetap sama. Koordinasi tetap lemah.
Pengawasan tetap formalitas. Data tetap tidak sinkron. Program tetap dikejar tanpa evaluasi. Dan rakyat tetap diminta percaya.
“Kalau begitu, yang berubah hanya nama di papan nama. Tata kelolanya tetap sama,” ungkapnya.
Dalam negara hukum, ukuran yang digunakan bukan suka atau tidak suka. Ukuran kita adalah: konstitusi, undang-undang, bukti, kepentingan umum, akuntabilitas dan hasil kebijakan.
Presiden harus diawasi. Menteri harus diawasi. DPR harus diawasi. BUMN harus diawasi. Dan lembaga pengelola investasi negara juga harus diawasi. Bukan karena mereka pasti bersalah.
Tetapi karena kekuasaan tanpa pengawasan adalah pintu masuk bagi penyalahgunaan kekuasaan.
“Jangan terjebak pada fanatisme: ‘Saya pendukung pemerintah, maka semua kebijakan harus dibenarkan.’ Itu berbahaya. Tetapi jangan pula terjebak pada oposisi: ‘Saya tidak suka pemerintah, maka semua kebijakannya pasti salah.’ Itu juga tidak sehat,” papar Reinhard.
Pergantian Purbaya menjadi Suahasil adalah hak prerogatif Presiden dalam kerangka konstitusi. Tetapi setelah pergantian itu, pertanyaan publik justru semakin penting.
Apa arah fiskal pemerintah? Bagaimana defisit dijaga? Bagaimana utang dikendalikan? Bagaimana program prioritas dibiayai? Bagaimana keuntungan Danantara diperlakukan secara hukum? Bagaimana penerimaan negara dipastikan benar-benar terealisasi? Dan yang paling penting : apakah setiap rupiah APBN benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kemakmuran, pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan?
“Karena pada akhirnya, persoalannya bukan Purbaya versus Suahasil. Bukan pula Presiden versus Menteri. Persoalan sebenarnya adalah: apakah kekuasaan bersedia tunduk pada disiplin hukum ketika berhadapan dengan uang rakyat?” pungkasnya.
Sebab Menteri bisa diganti. Jabatan bisa berpindah. Kabinet bisa dirombak. Tetapi utang negara tetap harus dibayar, APBN tetap harus dipertanggungjawabkan, dan rakyat tetap harus menanggung akibat setiap keputusan fiskal yang keliru.
“Maka kalimat terakhirnya sederhana: jangan hanya mengganti menteri. Ganti pula cara berpikir jika selama ini uang negara diperlakukan sebagai bahan bakar kekuasaan.
Sebab APBN bukan dompet pemerintah, bukan ATM politik, dan bukan milik pejabat. APBN adalah amanah konstitusi—dan setiap rupiahnya kelak akan ditagih oleh hukum, sejarah, dan rakyat.”
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H. (Advokat dan Praktisi Hukum)
Editor: Redaksi Hukum Nasional
