Gorontalo, .M-Nusantara.com— Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan penyaluran serta memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan intensif oleh satuan tugas (Satgas) dan tim pemantauan yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sekaligus menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari BBM bersubsidi.
Menarik Dibaca. . .
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., dalam wawancara menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan pemerintah provinsi bersama Pertamina, kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Gorontalo pada prinsipnya dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan catatan penyalurannya berjalan sesuai peruntukan.
Menurut Wardoyo, perhitungan kebutuhan BBM tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain jumlah kendaraan, aktivitas masyarakat, serta kebutuhan konsumsi bahan bakar di wilayah Provinsi Gorontalo.
“Sebetulnya kondisi BBM subsidi di Gorontalo itu, kami dari pemerintah provinsi menyatakan bahwa bersama Pertamina, ketersediaannya cukup. Artinya, kuota yang ada sudah dihitung berdasarkan jumlah kendaraan, aktivitas, dan kebutuhan lainnya,” jelas Wardoyo.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya ketersediaan BBM, tetapi juga bagaimana pengawasan distribusinya dilaksanakan agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Wardoyo menjelaskan, pengawasan yang diperketat merupakan langkah untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah dalam distribusi BBM bersubsidi, baik melalui dugaan penimbunan maupun pembelian untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Menurutnya, ketika pengawasan belum berjalan optimal, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan akhir.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait meningkatkan pemantauan terhadap operasional SPBU agar penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
“Yang terjadi selama ini, ketika pengawasan tidak maksimal, ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum. Celah itu digunakan untuk menimbun atau memperjualbelikan kembali BBM demi keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Wardoyo menambahkan bahwa pengetatan pengawasan yang dilakukan saat ini bertujuan mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan tersebut.
Dampaknya, masyarakat yang sebelumnya memperoleh BBM melalui jalur distribusi yang tidak resmi kini harus melakukan pembelian melalui SPBU. Kondisi itu, menurutnya, turut memengaruhi antrean kendaraan yang terlihat di sejumlah lokasi.
Meski demikian, ia menilai antrean tersebut harus dipahami dalam konteks pengaturan distribusi dan pembatasan penyaluran berdasarkan kuota masing-masing SPBU.
Pembatasan Pembelian untuk Menjaga BBM Tetap Tepat Sasaran
Dalam wawancara tersebut, Wardoyo mencontohkan pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua hingga tujuh liter per sepeda motor per hari.
Menurutnya, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembelian dalam jumlah berlebihan yang berpotensi dialihkan untuk kegiatan penjualan kembali.
Ia menyebutkan adanya praktik yang menjadi perhatian pemerintah, yakni pembelian BBM menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi agar mampu menampung bahan bakar dalam jumlah lebih besar. BBM tersebut kemudian berpotensi dijual kembali kepada pedagang eceran dengan mengambil keuntungan dari selisih harga.
(Yance Harun)
