Gorontalo, M-Nusantara.com – penasehat hukum terdakwa Nada Hiola menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman dan menakut-nakuti melalui media elektronik.
Menurut penasehat hukum, Moh. Sulistiyo Hasania S.H putusan tersebut dinilai jauh dari rasa keadilan karena majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap selama persidangan maupun pembelaan (pledoi) yang telah diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.
Menarik Dibaca. . .
Moh. Sulistiyo Hasania S.H, menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari persoalan pribadi antara terdakwa dengan pelapor. Mereka menyatakan bahwa Nada Hiola mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan Messenger kepada korban adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi Partai NasDem. Isi pesan tersebut, menurut penasehat hukum, merupakan pemberitahuan bahwa suami pelapor, Yasin Yusuf yang disebut juga sebagai pengurus DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo, sering main perempuan, mengajak wanita muda untuk menikah siri dan memiliki hubungan dengan terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa hamil, serta meminta agar yang bersangkutan bertanggung jawab.
Namun, pesan tersebut kemudian dilaporkan sebagai bentuk pengancaman dan tindakan yang menimbulkan rasa takut terhadap pelapor. Pelapor juga menyatakan mengalami trauma, rasa malu, serta menilai tindakan terdakwa bertujuan merusak rumah tangganya.
Kuasa hukum berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat jauh memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum maupun sebagaimana diputus oleh majelis hakim. Menurut mereka, yang menjadi akar persoalan justru adalah dugaan perbuatan suami pelapor, sementara terdakwa yang memperjuangkan haknya justru harus berhadapan dengan proses pidana.
Mereka juga mengungkapkan bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa pelapor tetap menjalankan aktivitas politiknya seperti biasa, termasuk berkampanye dan melakukan siaran langsung melalui media sosial Facebook. Menurut kuasa hukum, kondisi tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai unsur mengancam, rasa takut atau trauma sebagaimana didakwakan.
Selain itu, kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan terdakwa dilakukan sebagai upaya memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang perempuan dan anaknya atas perbuatan suami korban yakni Yasin yusuf. Oleh karena itu, menurut mereka, konteks perkara seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan.
Penasihat hukum juga menilai majelis hakim belum memberikan pertimbangan yang memadai terhadap kondisi sosial terdakwa sebagai seorang ibu muda yang memiliki anak berusia sekitar dua tahun. Mereka berpendapat kondisi tersebut semestinya menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, mengingat anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dari ibunya.
Menurut kuasa hukum, ketentuan dalam KUHAP yang baru juga mengamanatkan agar hakim lebih teliti dan cermat dalam mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, termasuk kepentingan terbaik bagi anak yang masih berada dalam masa tumbuh kembang.
Lebih lanjut, kuasa hukum menyatakan bahwa selama proses persidangan mereka menilai majelis hakim cenderung menyudutkan terdakwa sehingga, menurut mereka, tidak tercipta keseimbangan dalam proses pemeriksaan perkara. Penilaian tersebut, kata mereka, berpotensi memengaruhi objektivitas persidangan.
Atas putusan tersebut, pihak terdakwa memastikan akan menempuh upaya hukum banding. Selain itu, kuasa hukum menyatakan akan melaporkan ketua majelis hakim dan salah satu hakim anggota yang memeriksa perkara tersebut ke Komisi Yudisial (KY) serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).
Menurut kuasa hukum, laporan tersebut akan memuat dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama proses persidangan. (Ance)
