Jakarta, M-Nusantara.com – Penjualan Kapal Perang Bersejarah KRI Ki Hajar Dewantara Memicu Perdebatan : Antara Efisiensi Anggaran dan Penghapusan Memori Bangsa
Jakarta, M-Nusantara.com – Rencana pemindahtanganan eks kapal perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara (364) oleh Pemerintah resmi bergulir di parlemen dan memicu perdebatan publik yang tajam. Di satu sisi, langkah ini dibenarkan secara administratif dan hukum untuk efisiensi pengelolaan aset negara.
Menarik Dibaca. . .
Namun, di sisi lain, langkah ini dinilai sebagai bentuk kecerobohan birokrasi yang mengabaikan nilai sejarah, pendidikan, dan kebangsaan yang melekat pada kapal legendaris TNI Angkatan Laut (AL) tersebut.
Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33 tertanggal 14 Juli 2026 yang berisi permohonan persetujuan penjualan satu unit Barang Milik Negara (BMN) tersebut. Surat itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/8/2026) lalu .
“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli hal permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad .
Merespons hal tersebut, DPR langsung menindaklanjutinya dengan menyerahkan pembahasan teknis sepenuhnya kepada Komisi I yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan intelijen .
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkapkan alasan utama di balik usulan penjualan kapal yang dibangun pada tahun 1980 ini.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kapal tersebut dinilai sudah tidak lagi ekonomis untuk dioperasikan dan dirawat.
“Pertimbangan utamanya karena KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal yang sudah berusia tua dan secara teknis dinilai tidak lagi ekonomis apabila dilakukan perbaikan,” ujar Rico kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/8/2026) .
Rico menambahkan, usulan penghapusan aset ini sebenarnya telah digulirkan sejak tahun 2017 seiring dengan pengadaan kapal latih baru seperti KRI Bima Suci yang dianggap lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan TNI AL saat ini .
Menurut Kemhan, meskipun telah melalui proses demiliterisasi, kapal tersebut masih memiliki nilai ekonomis.
Oleh karena itu, opsi penjualan melalui mekanisme lelang dipandang sebagai langkah terbaik untuk memberikan manfaat bagi negara, daripada terus membebani anggaran pemeliharaan .
“Penjualannya nanti dilakukan melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan yang berlaku, bukan penjualan langsung kepada negara tertentu. Jadi, sampai saat ini belum ada negara atau pihak pembeli yang ditetapkan,” tegas Rico .
Rencana pemindahtanganan ini menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk pengamat hukum dan advokat. Reinhard Wowiling, S.H., menyebut keputusan ini sebagai contoh nyata kegagalan birokrasi dalam melihat nilai strategis sebuah aset negara.
“Memang benar negara berwenang menghapus aset yang biaya pemeliharaannya sudah tidak rasional, tetapi jika alasan satu-satunya hanya karena ‘sudah tua’, maka besok kita bisa membeli kapal perang baru, namun sejarah bangsa yang terjual tidak akan pernah bisa dibeli kembali,” ujar Reinhard dalam sebuah analisis hukum yang diterima redaksi.
Ia menyoroti adanya potensi kesalahan logika di mana aset bernilai sejarah direduksi hanya menjadi tumpukan besi tua (depreciated asset). Menurut Reinhard, di dalam KRI Ki Hajar Dewantara melekat nilai pendidikan, nilai budaya, dan simbol kebanggaan pertahanan yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator akuntansi standar.
Reinhard juga mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan bahwa barang milik negara yang masih diperlukan tidak dapat dipindahtangankan.
Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah apakah kapal ini sungguh-sungguh telah kehilangan public value-nya sehingga layak dijual ke pihak ketiga .
“Sungguh sebuah ironi apabila negara bersedia menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk membangun museum atau replika sejarah, sementara fisik asli dari sejarah itu sendiri dilepas dengan harga besi kiloan,” tambahnya.
Diresmikan pada tahun 1980, KRI Ki Hajar Dewantara memiliki posisi unik sebagai korvet latih berpeluru kendali. Kapal yang dipesan dari galangan kapal Uljanik, Yugoslavia (sekarang Kroasia) ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana latih bagi para taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) sekaligus sebagai armada pemukul (striking force) dalam operasi militer .
Kapal dengan bobot sekitar 2.000 ton ini mampu menampung hingga 100 taruna latih dan diawaki oleh 91 pelaut serta 14 instruktur . Selama puluhan tahun, kapal ini telah membidani ribuan perwira TNI AL dan menjadi salah satu saksi bisu perjalanan sejarah maritim Indonesia.
Dengan masuknya usulan ini ke DPR, publik berharap adanya pengawasan yang ketat terhadap proses penjualan BMN tersebut. DPR diingatkan untuk tidak menjadi sekadar “loket stempel” persetujuan, melainkan harus menguji secara mendalam aspek keabsahan prosedur (rechtmatigheid) dan ketepatan tujuan (doelmatigheid) .
Hasil penjualan dari transaksi ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib masuk ke kas negara dan tunduk pada mekanisme APBN.
Pemerintah juga dituntut untuk membuka secara terang benderang nilai taksiran wajar dan mekanisme lelang yang akan ditempuh.
Kasus penjualan KRI Ki Hajar Dewantara menjadi ujian bagi negara dalam mengelola aset publik.
Di antara pilihan untuk merapikan pembukuan negara atau mempertahankan warisan sejarah, dibutuhkan kedewasaan dan kearifan dalam mengambil keputusan.
Kini langkah konkret Komisi I DPR dalam mengkaji usulan ini serta memastikan bahwa keputusan akhir benar-benar memperhitungkan nilai kebangsaan di atas segalanya. (**)
(Oleh : Reinhard Wowiling S,H.
Advokat dan Praktisi Hukum)
