Ketika warga harus berjuang mendapatkan bensin, pemerintah wajib menjelaskan mengapa tata kelola distribusi energi belum mampu mencegah antrean panjang.
Jakarta , M-Nusantara.com – Ada ironi yang sulit diterima akal sehat ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite. Kendaraan berderet, jalanan tersendat, pengemudi kehilangan waktu kerja, pengemudi ojek daring kehilangan kesempatan mencari nafkah, dan masyarakat mulai bertanya-tanya apakah bahan bakar yang menjadi kebutuhan sehari-hari masih dapat diperoleh secara wajar.
Menarik Dibaca. . .
Bali mengalaminya. Manado juga. Dan laporan pengawasan Ombudsman pada 13 Oktober 2026 menunjukkan bahwa gangguan ketersediaan dan antrean BBM tidak terbatas pada dua daerah tersebut. Sejumlah wilayah lain juga dilaporkan mengalami antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, atau waktu tunggu yang tidak wajar. Di Sulawesi Utara, antrean Pertalite di beberapa lokasi dilaporkan mencapai sekitar 300–500 meter.
Pertanyaannya sederhana, tetapi konsekuensinya besar: kalau negara mempunyai regulasi, badan pengatur, perusahaan distribusi, terminal BBM, kapal pengangkut, data konsumsi, dan sistem pengawasan, mengapa masyarakat masih harus berdiri dalam antrean yang seolah tidak berujung?
Jangan buru-buru menjawab bahwa masyarakat sedang panik. Jangan pula terlalu cepat menyimpulkan bahwa stok nasional habis. Yang harus diperiksa adalah persoalan yang lebih mendasar: apakah pasokan tersedia pada waktu dan tempat yang dibutuhkan, apakah distribusi berjalan sesuai rencana, apakah kuota sesuai kebutuhan aktual, dan apakah pengawasan mampu mendeteksi gangguan sebelum masyarakat menjadi korban.
Sebab, bagi warga yang sudah mengantre berjam-jam, perbedaan antara “stok tersedia di terminal” dan “BBM tersedia di SPBU” bukan sekadar perbedaan istilah teknis. Itu adalah perbedaan antara janji pelayanan dan kenyataan yang mereka hadapi.
ANTREAN PANJANG BUKAN SEKADAR MASALAH POM BENSIN
Dalam pemberitaan pada 8 Oktober 2026, Pertamina menjelaskan adanya antrean dan kekosongan BBM di sejumlah SPBU di Bali. Pemantauan kepolisian di Kuta Selatan juga mencatat kondisi stok yang berbeda-beda antarlokasi. Informasi dari pengelola SPBU menyebut keterlambatan kapal, pengurangan pasokan pada sejumlah titik, kepadatan lalu lintas, dan kendala distribusi sebagai faktor yang perlu diperhatikan.
Sementara itu, pada 14 Oktober 2026, antrean panjang kembali dilaporkan di sejumlah SPBU di Manado. Sejumlah lokasi mengalami kekosongan Pertalite, sedangkan SPBU lain masih melayani konsumen dengan antrean yang meluber ke badan jalan. Pertamina kemudian mengumumkan tambahan pasokan 3.000 kiloliter Pertalite melalui Terminal BBM Bitung untuk memperkuat distribusi di Sulawesi Utara.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalannya tidak cukup dijelaskan dengan satu kalimat: “stok aman”.
Aman menurut ukuran siapa? Aman di terminal, aman dalam perhitungan neraca pasokan, atau benar-benar tersedia bagi masyarakat di SPBU?
Jika persediaan di terminal dinyatakan memadai, tetapi SPBU tertentu berulang kali kehabisan BBM, pemerintah dan operator distribusi harus menjelaskan titik mana yang mengalami hambatan. Apakah kapal terlambat bersandar? Apakah proses bongkar muat terganggu? Apakah armada mobil tangki tidak mencukupi? Apakah jadwal distribusi tidak sesuai dengan lonjakan permintaan? Apakah kuota atau alokasi antardaerah perlu dievaluasi? Ataukah terdapat penyimpangan penyaluran yang harus ditindak?
Semua kemungkinan itu harus diuji dengan data. Tidak patut menuduh adanya penimbunan, permainan kuota, atau korupsi tanpa bukti. Namun, tidak patut pula menjadikan ketidakpastian sebagai alasan untuk menghindari evaluasi terbuka.
Dalam tata kelola energi, stok yang tercatat belum tentu berarti pelayanan yang berhasil. Ukuran akhirnya adalah apakah BBM sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam jumlah dan waktu yang wajar.
NEGARA PUNYA UNDANG-UNDANG, RAKYAT PUNYA ANTREAN
Ada dasar hukum yang tegas untuk menilai persoalan ini. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menempatkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam penguasaan negara, demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Penguasaan negara bukan sekadar hak untuk mengatur. Ia juga mengandung tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber daya strategis benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.
Prinsip itu diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 3 antara lain menempatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ketersediaan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagai tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha migas. Lebih tegas lagi, Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata yang patut diperhatikan adalah “wajib menjamin”.
Memang, kewajiban tersebut tidak berarti setiap gangguan logistik dapat dicegah secara mutlak. Cuaca, kondisi pelabuhan, lalu lintas, lonjakan permintaan, dan berbagai keadaan operasional dapat memengaruhi distribusi. Tetapi mandat undang-undang mengharuskan adanya perencanaan, mitigasi risiko, pengawasan, dan tindakan korektif yang sebanding dengan gangguan yang terjadi.
Jika hambatan distribusi dapat diperkirakan, langkah antisipasi harus disiapkan. Jika pola konsumsi berubah, perencanaan pasokan harus menyesuaikan. Jika ada SPBU yang berulang kali kehabisan stok, sistem peringatan dan percepatan suplai harus bekerja sebelum antrean berubah menjadi kemacetan.
Undang-undang tentu tidak menjamin bahwa tidak akan pernah ada antrean. Namun, undang-undang juga tidak boleh diperlakukan sebagai hiasan administrasi yang dikutip ketika keadaan normal, lalu dilupakan ketika pelayanan terganggu.
Negara tidak cukup hadir melalui peraturan di atas kertas. Negara harus hadir melalui sistem distribusi yang bekerja di lapangan.
SATIRNYA: RAKYAT DIMINTA TENANG, TETAPI SIAPA YANG MENJAMIN KEPastian?
Ketika antrean mengular, imbauan agar masyarakat tetap tenang dan tidak membeli berlebihan memang dapat membantu mencegah kepanikan. Pembelian berlebihan bisa memperburuk ketidakseimbangan pasokan lokal. Pengawasan terhadap penyaluran yang tidak sesuai peruntukan juga penting.
Namun, imbauan itu tidak boleh berubah menjadi cara paling mudah untuk memindahkan beban masalah dari sistem distribusi kepada konsumen.
Bayangkan seorang pengemudi ojek daring yang harus memilih: mengantre dua jam demi mendapatkan bensin, atau berhenti bekerja dan kehilangan pendapatan harian. Bayangkan pekerja yang terlambat masuk kerja, pedagang yang gagal mengirim barang, atau keluarga yang harus menunda keperluan karena kendaraan tidak dapat digunakan.
Apakah cukup bagi mereka mendengar bahwa stok nasional aman? Apakah mereka harus memahami sendiri jadwal kapal, kapasitas terminal, pola suplai mobil tangki, dan mekanisme penyaluran? Apakah masyarakat harus menjadi analis energi dadakan hanya untuk memastikan kendaraan tetap berjalan?
Tentu tidak.
Rakyat tidak meminta setiap SPBU menjamin bahwa tidak akan ada antrean satu menit pun. Rakyat meminta pelayanan yang masuk akal, informasi yang jujur, dan respons yang cepat ketika gangguan terjadi.
Maka, satirnya begini: masyarakat diminta tidak panik, tetapi sistem harus menjelaskan mengapa kepanikan itu muncul. Masyarakat diminta membeli secukupnya, tetapi pengelola distribusi harus menunjukkan bahwa kebutuhan yang wajar pun dapat dilayani. Masyarakat diminta bersabar, tetapi kesabaran tidak boleh menjadi pengganti pertanggungjawaban.
Jangan sampai “mohon bersabar” menjadi kebijakan publik paling konsisten, sementara kepastian pasokan masih harus menunggu giliran.
PERTALITE, KUOTA, DAN KEWAJIBAN TRANSPARANSI
Pengelolaan BBM juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 117 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi bagian penting dari kerangka pengaturan penyediaan, penyaluran, penugasan, dan harga jual eceran BBM.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan badan usaha perlu mengelola pasokan berdasarkan kebutuhan, alokasi, kondisi geografis, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi. Ketersediaan agregat pada tingkat nasional tidak selalu mencerminkan kondisi di setiap wilayah. Daerah kepulauan, wilayah dengan ketergantungan tinggi pada transportasi laut, dan lokasi dengan permintaan musiman dapat membutuhkan strategi logistik yang berbeda.
Karena itu, pemerintah perlu membuka penjelasan yang terukur mengenai keadaan di Bali dan Sulawesi Utara. Berapa kebutuhan harian Pertalite pada periode normal dan saat terjadi lonjakan? Berapa pasokan yang direncanakan dan yang benar-benar tiba? SPBU mana yang mengalami kekosongan, berapa lama gangguannya, dan apa penyebab yang telah diverifikasi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan pelayanan? Apakah penambahan pasokan cukup untuk menutup kebutuhan aktual, atau hanya memperbaiki kondisi untuk sementara?
Ini bukan tuntutan agar semua data operasional yang sensitif diumumkan tanpa batas. Ini adalah tuntutan akuntabilitas atas pelayanan publik yang berdampak langsung pada mobilitas, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat.
Jika penyebabnya adalah keterlambatan kapal, jelaskan bagaimana jadwal alternatif dan cadangan pasokan disiapkan. Jika masalahnya ada pada distribusi dari terminal ke SPBU, jelaskan perbaikan armada, rute, atau jadwal pengiriman. Jika konsumsi meningkat tajam, tunjukkan dasar datanya dan bagaimana alokasi disesuaikan. Jika terdapat indikasi penyaluran yang tidak semestinya, lakukan pemeriksaan dan umumkan hasilnya sesuai ketentuan.
Transparansi bukan berarti menyebarkan angka tanpa konteks. Transparansi berarti memberikan informasi yang dapat diuji, menjelaskan masalah dengan jujur, dan menunjukkan siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan.
PERTAMINA TIDAK BOLEH HANYA DIUKUR DARI JUMLAH BBM YANG DIKIRIM
Ketika distribusi terganggu, penambahan pasokan merupakan langkah yang diperlukan. Pertamina telah mengumumkan tambahan 3.000 kiloliter Pertalite untuk Manado pada 15 Oktober 2026. Pemerintah daerah dan Pertamina juga melakukan koordinasi untuk mengurai antrean. Di Bali, pemerintah provinsi menyampaikan bahwa stok terbaru diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga dua pekan setelah pertemuan dengan Pertamina pada 13 Oktober 2026.
Langkah tersebut patut dicatat sebagai respons. Tetapi keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari jumlah kiloliter yang diumumkan atau kapal yang tiba di pelabuhan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah antrean benar-benar berkurang, apakah SPBU yang sebelumnya kosong kembali melayani konsumen, apakah distribusi berlangsung merata, dan apakah gangguan serupa dapat dicegah dalam waktu dekat.
Jika tambahan pasokan tiba tetapi antrean tetap panjang, evaluasi harus bergerak ke tahap berikutnya. Apakah BBM segera diteruskan dari terminal ke SPBU? Apakah kapasitas pengisian dan pelayanan mencukupi? Apakah pengaturan antrean memadai? Apakah konsumsi aktual melampaui perhitungan awal? Apakah pengawasan terhadap pembelian berulang atau penyalahgunaan penyaluran berjalan efektif?
Pertamina perlu memberikan laporan pemulihan yang berbasis indikator, bukan sekadar pernyataan bahwa langkah strategis sedang dilakukan. Indikatornya dapat berupa jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, waktu tunggu rata-rata, frekuensi kekosongan, ketepatan waktu pengiriman, dan jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan.
Sebab, perusahaan yang menjalankan fungsi strategis dalam distribusi energi tidak cukup hanya melaporkan berapa banyak BBM bergerak dari satu titik ke titik lain. Publik juga berhak mengetahui apakah distribusi itu menghasilkan pelayanan yang dapat diandalkan.
PELAYANAN PUBLIK BUKAN KEMURAHAN HATI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kerangka mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan pengawasan. Dalam konteks gangguan distribusi BBM, penerapan ketentuan ini perlu dilihat sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing pihak: pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, badan pengatur sesuai kewenangannya, serta badan usaha sebagai pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Ombudsman Republik Indonesia pada 14 Oktober 2026 secara khusus menyoroti antrean dan kekosongan BBM di sejumlah wilayah serta mendorong pembenahan distribusi dan pelayanan. Ombudsman menekankan bahwa ukuran pelayanan bukan hanya ketersediaan stok di terminal, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh BBM secara wajar, tepat waktu, dengan informasi yang jelas, tanpa harus mengantre berjam-jam.
Pandangan tersebut penting karena menggeser ukuran keberhasilan dari angka administratif menuju pengalaman nyata masyarakat.
Pelayanan publik tidak boleh diposisikan sebagai kemurahan hati yang diberikan ketika keadaan memungkinkan. Pelayanan harus mempunyai standar, mekanisme pengaduan, pengawasan, dan evaluasi. Ketika gangguan terjadi, masyarakat perlu mengetahui ke mana harus menyampaikan keluhan, berapa lama penanganannya, dan apa tindakan yang dilakukan untuk mencegah masalah berulang.
Jika suatu lembaga atau badan usaha menyatakan bahwa pelayanan telah berjalan baik, pernyataan itu seharusnya dapat diuji dengan indikator yang jelas. Sebaliknya, apabila ditemukan kelemahan dalam perencanaan atau pelaksanaan distribusi, kelemahan itu harus diakui dan diperbaiki, bukan disamarkan dengan bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat.
Pelayanan publik yang baik bukan pelayanan yang selalu mengklaim semuanya aman, melainkan pelayanan yang sanggup menjelaskan masalah, memperbaikinya, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.
NEGARA HARUS MENJAWAB, BUKAN SEKADAR MENENANGKAN
Kelangkaan lokal tidak selalu berarti kelangkaan nasional. Gangguan distribusi tidak selalu berarti stok habis. Antrean panjang juga tidak otomatis membuktikan adanya penimbunan atau tindak pidana. Semua kesimpulan tersebut membutuhkan data dan pemeriksaan.
Namun, kehati-hatian dalam menyimpulkan penyebab bukan alasan untuk menunda tindakan. Justru karena penyebabnya harus dibuktikan, pemerintah dan Pertamina perlu segera membuka hasil pemeriksaan distribusi secara proporsional.
Ada beberapa hal yang patut menjadi agenda evaluasi segera. Pertama, audit operasional atas rantai pasok di wilayah terdampak, mulai dari jadwal kapal, penerimaan terminal, ketersediaan mobil tangki, hingga pengiriman ke SPBU. Kedua, evaluasi kesesuaian antara kebutuhan riil dan alokasi pasokan berdasarkan data konsumsi serta pola permintaan. Ketiga, sistem peringatan dini untuk SPBU yang stoknya mendekati batas kritis. Keempat, pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan penyaluran dengan tetap mengedepankan bukti dan proses hukum. Kelima, publikasi perkembangan pemulihan yang dapat diukur dan diperiksa masyarakat.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPH Migas sesuai kewenangannya, dan Pertamina tidak harus mengambil peran yang sama. Namun, pembagian tugas tidak boleh menjadi alasan bagi publik untuk dipingpong dari satu meja ke meja lain.
Koordinasi yang berhasil bukan sekadar rapat dengan foto bersama. Koordinasi yang berhasil menghasilkan jadwal pengiriman yang jelas, SPBU yang kembali terlayani, antrean yang berkurang, dan mekanisme pencegahan yang lebih baik.
Negara juga harus memastikan bahwa masyarakat tidak dijadikan pihak yang paling mudah disalahkan. Jika ada pembelian berlebihan, tangani dengan edukasi dan pengawasan yang sah. Jika ada penyaluran yang menyimpang, periksa berdasarkan bukti. Jika ada kesalahan perencanaan atau distribusi, perbaiki sistemnya.
Jangan menyamaratakan warga yang sedang mencari bahan bakar untuk bekerja dengan pihak yang sengaja menyalahgunakan distribusi. Penegakan aturan harus tepat sasaran, sama seperti pasokan yang dituntut tepat sasaran.
JANGAN BIARKAN RAKYAT MEMBAYAR HARGA DARI KELEMAHAN SISTEM
Pertalite mungkin hanya salah satu jenis BBM, tetapi gangguan ketersediaannya dapat menjalar ke banyak sisi kehidupan: biaya transportasi, pendapatan pekerja harian, distribusi barang, pelayanan usaha kecil, hingga aktivitas keluarga.
Karena itu, kelangkaan lokal dan antrean panjang tidak boleh diperlakukan sebagai gangguan kecil yang akan selesai dengan sendirinya begitu kapal berikutnya tiba. Tambahan pasokan penting, tetapi perbaikan tata kelola lebih penting untuk memastikan kejadian yang sama tidak berulang.
Kritik terhadap negara bukan berarti menolak kenyataan bahwa distribusi energi memiliki tantangan teknis. Kritik justru menuntut agar tantangan tersebut dikelola secara profesional, dipetakan risikonya, dan dijelaskan kepada publik secara bertanggung jawab.
Kita tidak perlu menyimpulkan adanya niat buruk untuk mempertanyakan kualitas tata kelola. Cukup ajukan pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh sistem yang bertanggung jawab atas komoditas vital: mengapa antrean terjadi, apa penyebab yang telah dibuktikan, siapa yang harus memperbaiki, kapan pelayanan dipulihkan, dan bagaimana mencegahnya berulang?
Jika pemerintah meminta rakyat bersabar, pemerintah juga harus menunjukkan apa yang sedang dikerjakan. Jika Pertamina menyatakan stok aman, pernyataan itu harus disertai penjelasan mengenai ketersediaan di tingkat SPBU. Jika gangguan telah teratasi, hasilnya harus terlihat dalam pelayanan sehari-hari.
Jangan sampai negara begitu cepat mengeluarkan imbauan kepada konsumen, tetapi lambat memberikan jawaban tentang sistem distribusi. Jangan sampai istilah “stok aman” terdengar meyakinkan di ruang konferensi pers, sementara warga masih mengantre di pinggir jalan.
Rakyat tidak meminta keajaiban. Rakyat hanya meminta sistem yang bekerja, informasi yang jujur, dan tanggung jawab yang tidak saling dilempar.
Sebab, ketika BBM yang dibutuhkan untuk mencari nafkah justru sulit diperoleh, yang sedang diuji bukan hanya kelancaran distribusi. Yang sedang diuji adalah apakah negara sungguh-sungguh menjalankan mandatnya untuk memastikan sumber daya strategis dikelola demi kepentingan rakyat.
Negara jangan hanya pandai menghitung kuota. Negara harus mampu memastikan BBM sampai. Dan ketika distribusi gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar “mohon bersabar”, melainkan penjelasan, perbaikan, dan pertanggungjawaban yang nyata.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
