Ketika Slogan Harus Menjadi Kenyataan
Jakarta, M-Nusantara.com – Perubahan paradigma pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menekankan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” merupakan gagasan yang patut ditempatkan dalam konteks pembaruan institusi penegak hukum. Gagasan ini menegaskan bahwa kepolisian tidak cukup hanya hadir ketika terjadi tindak pidana, melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi, atau menjalankan pelayanan administratif berdasarkan prosedur rutin. Polri juga harus mampu membangun kedekatan dengan warga, mendengarkan keluhan, memberikan kepastian, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional.
Menarik Dibaca. . .
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, setelah dilantik pada 1 Oktober 2026, menyampaikan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, konsolidasi internal, dan penguatan hubungan dengan masyarakat. Dalam arah transformasi yang disampaikan kepada publik, penguatan pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas kelembagaan juga menjadi bagian dari agenda pembenahan.
Arah tersebut penting, tetapi keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari peluncuran slogan, logo, posko, aplikasi, atau banyaknya kegiatan seremonial. Semua instrumen itu harus dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat.
Sebab, persoalan mendasar pelayanan kepolisian bukan hanya bagaimana polisi bekerja, melainkan bagaimana masyarakat mengalami kehadiran polisi. Apakah laporan diterima tanpa diskriminasi? Apakah pengaduan ditindaklanjuti dengan alasan yang jelas? Apakah warga memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara? Apakah tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan? Apakah masyarakat merasa diperlakukan sebagai pemegang hak, bukan sekadar pihak yang harus mengikuti perintah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada inti perubahan paradigma: dari pelayanan yang berpusat pada prosedur internal menuju pelayanan yang berorientasi pada hak, kebutuhan, keselamatan, dan kepercayaan masyarakat.
Perubahan itu bukan berarti prosedur hukum boleh diabaikan demi memuaskan pelapor. Justru sebaliknya, pelayanan yang berorientasi pada masyarakat harus semakin taat hukum, objektif, terukur, dan adil bagi semua pihak.
Dasar Filosofis: Polisi Bukan Penguasa atas Masyarakat
Dalam negara demokratis yang berdasarkan hukum, kepolisian merupakan institusi negara yang memperoleh kewenangan untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kewenangan tersebut tidak lahir untuk menempatkan polisi di atas masyarakat. Kewenangan diberikan agar kepentingan umum terlindungi dan hak warga negara dapat dijamin.
Secara filosofis, terdapat perbedaan mendasar antara kekuasaan yang hanya menuntut kepatuhan dan kewenangan yang dijalankan untuk melayani. Kekuasaan dapat memaksakan tindakan, tetapi pelayanan yang sah harus mampu menjelaskan dasar tindakan, menghormati martabat manusia, dan membuka ruang pertanggungjawaban.
Polisi memang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki warga biasa, termasuk kewenangan tertentu dalam penyelidikan, penyidikan, penggunaan tindakan paksa, dan pemeliharaan ketertiban. Namun, semakin besar kewenangan yang diberikan oleh hukum, semakin besar pula tuntutan pengawasan terhadap penggunaannya.
Di sinilah filsafat negara hukum bertemu dengan etika pelayanan publik. Kewenangan bukan hak pribadi pejabat. Kewenangan merupakan amanat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Slogan “Polisi Bersama Masyarakat” dengan demikian seharusnya mengandung tiga makna.
Pertama, masyarakat bukan objek pasif dalam pelaksanaan tugas kepolisian, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
Kedua, kedekatan polisi dengan masyarakat bukan sekadar kehadiran fisik di tengah warga, melainkan kesediaan mendengar, menjelaskan, merespons, dan menyelesaikan persoalan sesuai hukum.
Ketiga, kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat diperintahkan. Kepercayaan harus dibangun melalui perilaku yang konsisten, profesionalisme, integritas, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Polisi yang dekat dengan masyarakat bukan berarti polisi harus selalu membenarkan kehendak masyarakat. Polisi justru harus berani menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum, termasuk ketika permintaan tersebut datang dari pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kedekatan dengan aparat.
Karena itu, kedekatan yang ideal bukan kedekatan berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan kedekatan dalam pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.
Landasan Hukum: Pelayanan Merupakan Kewajiban, Bukan Sekadar Pilihan Kebijakan
Perubahan paradigma pelayanan Polri mempunyai landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Rumusan ini menunjukkan bahwa pelayanan bukan fungsi tambahan yang boleh dilakukan apabila waktu dan sumber daya tersedia. Pelayanan merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian.
Pasal 14 ayat (1) menguraikan sejumlah tugas Polri dalam menjalankan fungsi tersebut. Sementara itu, Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Ketentuan ini memiliki konsekuensi praktis. Anggota Polri tidak cukup hanya bertanya apakah suatu tindakan berada dalam lingkup kewenangannya. Ia juga harus memastikan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan menurut hukum, menghormati hak manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang ini memberikan kerangka mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan, hak masyarakat, pengelolaan pengaduan, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan.
Dalam konteks pelayanan kepolisian, prinsip tersebut relevan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya yang sah apabila ada, serta mekanisme pengaduan.
Pelayanan yang baik tidak boleh bergantung pada apakah seseorang mengenal pejabat tertentu, memiliki akses kepada atasan, atau mampu membuat persoalannya viral di media sosial.
Warga yang datang dengan bahasa sederhana, tidak memahami istilah hukum, atau tidak memiliki hubungan dengan siapa pun di dalam institusi tetap berhak memperoleh pelayanan yang patut.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi acuan penting dalam penggunaan kewenangan administrasi pemerintahan, sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang berlaku.
Dalam praktik pelayanan, prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik dapat digunakan untuk menilai kualitas proses administrasi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan.
Penerapannya terhadap tindakan kepolisian harus memperhatikan sifat tindakan, dasar kewenangan, serta rezim hukum khusus yang mengaturnya. Tidak setiap tindakan penyidikan dapat disamakan dengan keputusan administrasi biasa. Namun, prinsip bahwa kewenangan publik harus digunakan secara sah dan bertanggung jawab tetap menjadi bagian mendasar dari negara hukum.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pelayanan kepolisian harus menghormati hak asasi manusia, termasuk martabat, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Seseorang yang dilaporkan tidak otomatis bersalah. Seseorang yang melapor juga tidak otomatis benar dalam seluruh keterangannya. Kedua pihak harus diperlakukan sesuai kedudukan hukumnya, dengan tetap menjamin hak-hak yang diatur peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjadi salah satu rujukan penting bagi standar etika profesi, perilaku anggota, dan pertanggungjawaban etik sesuai ketentuannya.
Pelayanan yang humanis tidak berarti menurunkan disiplin. Sebaliknya, keramahan harus berjalan bersama integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, dan pengendalian penggunaan kewenangan.
Dengan demikian, slogan “Polisi Bersama Masyarakat” bukan pengganti hukum. Slogan tersebut harus menjadi cara kerja yang diwujudkan dalam kerangka hukum yang sudah ada.
Delapan Arah Perubahan Paradigma Pelayanan
Infografik mengenai perubahan paradigma pelayanan Polri menggambarkan delapan bidang pembenahan. Delapan bidang ini dapat dibaca sebagai arah perbaikan yang perlu diterjemahkan menjadi standar operasional, indikator hasil, serta mekanisme pengawasan.
1. Kehadiran Polisi: Dari Menunggu di Kantor Menjadi Mendekat kepada Warga
Paradigma lama yang terlalu bertumpu pada warga mendatangi kantor kepolisian perlu dilengkapi dengan pelayanan yang lebih proaktif, terutama bagi masyarakat yang mengalami hambatan geografis, keterbatasan mobilitas, atau kesulitan mengakses layanan.
Kehadiran di ruang publik, kampung, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat membantu membangun komunikasi, mendeteksi persoalan keamanan, serta memberikan edukasi hukum.
Namun, kehadiran fisik tidak boleh menjadi sekadar kegiatan dokumentasi. Setiap program harus mempunyai tujuan, sasaran, catatan kegiatan, serta tindak lanjut yang dapat dievaluasi.
Ukuran keberhasilan bukan berapa kali petugas berfoto bersama warga, melainkan apakah persoalan yang ditemukan mendapatkan penanganan dan apakah masyarakat memperoleh manfaat nyata.
2. Respons Pengaduan: Dari Menunggu Viral Menjadi Menindaklanjuti Secara Profesional
Salah satu tantangan pelayanan publik adalah persepsi bahwa laporan baru bergerak cepat setelah mendapat perhatian luas di media sosial.
Fenomena tersebut perlu dijawab melalui sistem pengaduan yang dapat diakses, memiliki nomor registrasi atau tanda terima, menetapkan penanggung jawab, dan menyediakan informasi mengenai tahapan penanganan sesuai batas keterbukaan yang diperbolehkan hukum.
Setiap laporan tidak harus berakhir dengan tindakan yang diminta pelapor. Ada laporan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, ada yang bukan kewenangan kepolisian, dan ada pula yang tidak didukung bukti yang cukup. Namun, setiap keputusan harus mengikuti prosedur dan dapat dijelaskan secara patut.
Prinsip yang harus dibangun ialah bahwa viralitas bukan syarat untuk memperoleh pelayanan.
Masyarakat yang tidak mempunyai pengikut media sosial dalam jumlah besar tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh penerimaan laporan, penjelasan, dan tindak lanjut sesuai hukum.
3. Ukuran Keberhasilan: Dari Jumlah Penindakan Menuju Kualitas Pelayanan dan Keadilan
Jumlah penangkapan, pengungkapan perkara, atau kegiatan operasional dapat menjadi bagian dari evaluasi kinerja. Namun, angka-angka tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kualitas pelayanan kepolisian secara keseluruhan.
Keberhasilan juga perlu diukur dari kecepatan dan ketepatan respons, kepatuhan terhadap prosedur, kualitas pembuktian, perlindungan hak para pihak, penyelesaian pengaduan, pencegahan gangguan keamanan, serta tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara objektif.
Banyaknya perkara yang ditangani tidak otomatis berarti kualitas penegakan hukum meningkat. Demikian pula, sedikitnya perkara tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila masyarakat justru kesulitan melapor atau tidak memperoleh akses keadilan.
Ukuran kinerja yang baik harus mencegah manipulasi angka dan tidak mendorong aparat mengejar target kuantitatif dengan mengorbankan kualitas proses hukum.
4. Penyelesaian Masalah: Dari Berhenti pada Penindakan Menuju Pemulihan yang Sah
Penangkapan tersangka bukan selalu akhir dari persoalan masyarakat. Korban mungkin masih membutuhkan perlindungan, informasi mengenai proses perkara, pemulihan kerugian melalui mekanisme yang sah, atau rujukan kepada instansi yang berwenang.
Karena itu, pendekatan yang berorientasi pada masyarakat harus memastikan bahwa kebutuhan korban dan keselamatan lingkungan turut diperhatikan, tanpa mengabaikan hak tersangka atau pihak lain.
Penyelesaian masalah tidak boleh diartikan sebagai kewenangan untuk memaksakan perdamaian, menutup perkara secara tidak sah, atau mengabaikan kepentingan umum. Setiap bentuk penyelesaian di luar proses peradilan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dasar dan persyaratan hukum yang berlaku.
Polisi yang profesional bukan hanya mampu bertindak, melainkan juga mengetahui batas kewenangannya.
5. Komunikasi dengan Pelapor: Dari Sikap Pasif Menuju Informasi yang Jelas
Ketidakpastian sering kali memperberat beban masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Pelapor dapat merasa diabaikan ketika tidak mengetahui apakah laporannya sudah diterima, siapa yang menanganinya, atau apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Perbaikan komunikasi dapat dilakukan melalui tanda terima, informasi petugas atau unit penanggung jawab, pemberitahuan tahapan yang diperbolehkan, serta penjelasan atas kendala atau keputusan yang relevan.
Keterbukaan tentu memiliki batas. Informasi yang dapat mengganggu penyidikan, melanggar privasi, membuka identitas pihak yang dilindungi, atau bertentangan dengan ketentuan hukum tidak boleh diumumkan secara sembarangan.
Oleh karena itu, transparansi bukan berarti seluruh isi berkas perkara harus dibuka kepada publik. Transparansi berarti memberikan informasi yang memang menjadi hak penerima layanan, melalui prosedur yang sah dan tanpa menyesatkan.
6. Pengawasan Internal: Dari Sekadar Memeriksa Setelah Masalah Muncul Menuju Pengawasan yang Konsisten
Pengawasan internal harus menjadi bagian dari sistem kerja, bukan hanya mekanisme reaktif setelah terjadi pelanggaran atau muncul pemberitaan negatif.
Penguatan pengawasan dapat mencakup pemeriksaan kepatuhan prosedur, audit atas administrasi perkara, penanganan pengaduan etik, pemantauan konflik kepentingan, evaluasi penggunaan kewenangan, dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran sesuai ketentuan.
Pengawasan yang baik juga harus membedakan kesalahan administratif, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan dugaan tindak pidana. Masing-masing memiliki unsur, prosedur, serta konsekuensi yang berbeda.
Tidak semua keluhan membuktikan adanya pelanggaran. Namun, setiap keluhan yang memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti harus diperiksa secara objektif, bukan diabaikan hanya karena menyangkut sesama anggota institusi.
Integritas kelembagaan tidak dibangun dengan menutupi kesalahan. Integritas dibangun dengan keberanian memeriksa, memperbaiki, dan menjatuhkan konsekuensi sesuai hukum apabila pelanggaran terbukti.
7. Pelayanan di Tingkat Kewilayahan: Memperkuat Akses Masyarakat
Polsek dan satuan kewilayahan lain merupakan titik penting dalam hubungan sehari-hari antara kepolisian dan masyarakat.
Pelayanan yang mudah dijangkau dapat membantu warga memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, meminta bantuan, dan mendapatkan respons awal tanpa harus selalu pergi ke kantor yang lebih jauh.
Namun, perluasan pelayanan harus disertai kemampuan nyata. Penempatan petugas tanpa sumber daya yang memadai, kejelasan kewenangan, pelatihan, dan mekanisme rujukan hanya akan memindahkan antrean dari satu kantor ke kantor lain.
Karena itu, penguatan pelayanan wilayah perlu disertai pemetaan kebutuhan masyarakat, ketersediaan petugas, dukungan sarana, jadwal pelayanan yang jelas, dan koordinasi dengan unit yang berwenang.
Kedekatan geografis harus diikuti kedekatan fungsional: masyarakat tidak hanya tahu di mana kantor polisi berada, tetapi juga memahami layanan apa yang dapat diperoleh dan bagaimana mengaksesnya.
8. Penegakan Hukum: Dari Pengakuan sebagai Orientasi Menuju Pembuktian yang Sah
Penegakan hukum modern harus berorientasi pada pembuktian yang sah, objektif, dan dapat diuji, bukan pada pengakuan semata.
Pengakuan tidak boleh dijadikan pengganti pemeriksaan bukti. Keterangan para pihak harus dinilai dalam keseluruhan alat bukti dan prosedur yang berlaku. Tindakan paksa hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan, alasan, serta persyaratan hukum yang relevan.
Sejak 2 Januari 2026, pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi bagian dari kerangka hukum acara pidana yang berlaku. Pelaksanaannya harus dibaca bersama ketentuan peralihan dan aturan terkait yang relevan.
Paradigma berbasis bukti mengharuskan aparat bekerja secara profesional dalam mengumpulkan, mengamankan, memeriksa, dan menilai alat bukti sesuai hukum. Hal itu juga menuntut penghormatan terhadap hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta pihak lain yang terlibat.
Dengan demikian, penegakan hukum bukan perlombaan menghasilkan pengakuan atau pengumuman keberhasilan. Tujuannya adalah memperoleh kebenaran hukum melalui proses yang sah dan berkeadilan.
Masalah yang Harus Dijawab: Bagaimana Mengakhiri Persepsi “No Viral, No Justice”?
Salah satu tantangan yang sering dibicarakan masyarakat adalah anggapan bahwa perkara lebih cepat mendapat perhatian ketika menjadi viral. Anggapan ini tidak boleh langsung diperlakukan sebagai gambaran atas seluruh kinerja Polri, tetapi keberadaannya menunjukkan pentingnya komunikasi publik dan mekanisme pengaduan yang dipercaya.
Jika warga merasa harus membuat persoalannya viral agar didengar, maka sistem pelayanan perlu menjelaskan bagaimana laporan biasa diproses, bagaimana keterlambatan ditangani, dan bagaimana pengaduan terhadap pelayanan dapat diajukan.
Solusinya bukan melarang masyarakat menyampaikan kritik yang sah. Solusinya adalah membangun sistem yang membuat akses pelayanan tidak bergantung pada tekanan publik.
Setidaknya terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh:
1. Satu sistem pencatatan pengaduan yang dapat ditelusuri. Setiap laporan atau pengaduan harus memperoleh pencatatan sesuai prosedur, sehingga penanganannya tidak bergantung pada komunikasi informal.
2. Standar waktu pelayanan yang terukur. Instansi perlu membedakan batas waktu penerimaan, verifikasi, pemberian informasi, dan tahapan penanganan perkara. Target waktu pelayanan tidak boleh disalahartikan sebagai jaminan bahwa semua perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang sama.
3. Pemberitahuan perkembangan yang proporsional. Pelapor perlu memperoleh informasi sesuai haknya, sedangkan kerahasiaan penyidikan, privasi, dan hak pihak lain tetap dilindungi.
4. Mekanisme eskalasi pengaduan. Jika warga merasa tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar, harus tersedia jalur pengaduan yang jelas dan tidak berputar tanpa kepastian.
5. Audit terhadap keterlambatan dan pengaduan berulang. Pola keterlambatan yang terjadi berulang perlu dianalisis untuk mengetahui apakah penyebabnya kekurangan sumber daya, kelemahan prosedur, koordinasi yang buruk, atau kemungkinan pelanggaran.
6. Publikasi kinerja secara agregat. Data tentang waktu respons, jumlah pengaduan yang ditangani, penyelesaian keluhan, dan hasil evaluasi dapat dipublikasikan dengan tetap melindungi informasi yang dikecualikan oleh hukum.
Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan tidak dibangun dari klaim bahwa pelayanan sudah baik, melainkan dari bukti bahwa pelayanan dapat diakses, ditelusuri, dan diperbaiki.
Pelayanan Humanis Bukan Berarti Lunak terhadap Kejahatan
Perubahan paradigma pelayanan terkadang disalahpahami seolah-olah kepolisian harus mengutamakan keramahan dengan mengurangi ketegasan penegakan hukum.
Pemahaman tersebut tidak tepat. Pelayanan yang humanis dan penegakan hukum yang tegas bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama.
Humanis berarti menghormati martabat manusia, memberikan penjelasan yang layak, menghindari tindakan sewenang-wenang, dan memperlakukan setiap orang sesuai hukum. Ketegasan berarti menjalankan kewenangan ketika syarat hukum terpenuhi, tanpa tunduk pada tekanan, kepentingan pribadi, atau perlakuan istimewa.
Polisi harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang yang dituduh melakukan kejahatan.
Polisi harus melindungi korban, tetapi tidak boleh mengabaikan hak pihak yang dilaporkan.
Polisi harus mendengarkan masyarakat, tetapi tidak boleh menjadikan opini publik sebagai pengganti pembuktian.
Polisi harus terbuka, tetapi tetap menjaga informasi yang secara sah wajib dirahasiakan.
Di sinilah profesionalisme diuji. Bukan ketika aparat hanya menghadapi warga yang patuh, melainkan ketika berhadapan dengan perkara rumit, tekanan sosial, kepentingan berlawanan, dan situasi yang menuntut pengambilan keputusan berdasarkan hukum.
Program 100 Hari: Harus Menghasilkan Ukuran Dasar dan Perubahan yang Dapat Diperiksa
Program 100 hari kerja dapat menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi dan mengidentifikasi persoalan utama. Namun, jangka waktu tersebut sebaiknya dipandang sebagai tahap awal pembenahan, bukan tenggat untuk menyatakan seluruh reformasi telah selesai.
Agar agenda perubahan tidak berhenti sebagai slogan, terdapat beberapa ukuran yang patut dipertimbangkan.
Pertama, pemetaan kondisi awal. Polri perlu memiliki gambaran mengenai waktu respons, jumlah dan jenis pengaduan, pola keterlambatan, kepuasan pengguna layanan, serta persoalan yang paling sering muncul di setiap wilayah.
Kedua, penetapan target yang realistis. Target harus disesuaikan dengan karakter layanan dan kemampuan satuan. Target yang baik tidak hanya ambisius, tetapi juga terukur dan dapat diverifikasi.
Ketiga, penguatan kompetensi personel. Pelatihan komunikasi, etika pelayanan, pemahaman hak asasi manusia, penggunaan teknologi, pengelolaan bukti, dan kemampuan menangani warga dalam kondisi rentan perlu menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme.
Keempat, pembenahan sistem pengaduan. Mekanisme penerimaan, pencatatan, pembagian tanggung jawab, pemberian informasi, dan penanganan keluhan harus dirancang agar mudah dipahami masyarakat.
Kelima, pengawasan dan evaluasi berkala. Hasil evaluasi perlu digunakan untuk memperbaiki proses, bukan hanya menyusun laporan pencapaian. Jika target tidak tercapai, penyebabnya harus diidentifikasi secara jujur.
Keenam, keterbukaan hasil. Publik perlu mendapatkan informasi yang memadai tentang kemajuan program, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi, informasi penyidikan, dan hal-hal lain yang dikecualikan oleh hukum.
Ketujuh, tindak lanjut atas temuan. Rekomendasi evaluasi harus memiliki penanggung jawab, tenggat pelaksanaan yang jelas, dan mekanisme pemeriksaan ulang.
Indikator-indikator tersebut merupakan usulan ukuran evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai implementasi paradigma baru. Indikator itu tidak boleh dianggap sebagai klaim bahwa seluruh mekanisme telah diterapkan secara seragam di setiap satuan Polri.
Ukuran Keberhasilan: Kepercayaan Harus Diperoleh, Bukan Diminta
Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi kepolisian. Masyarakat yang percaya pada prosedur akan lebih mudah menyampaikan informasi, bekerja sama dalam pencegahan kejahatan, dan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan.
Namun, kepercayaan tidak dapat dibangun melalui kampanye komunikasi saja. Ia tumbuh ketika pengalaman masyarakat sejalan dengan janji pelayanan.
Apabila slogan menyatakan bahwa polisi hadir bersama masyarakat, maka warga perlu merasakan kemudahan memperoleh layanan. Apabila institusi menjanjikan respons cepat, maka sistem harus menunjukkan waktu respons yang dapat diperiksa. Apabila penegakan hukum disebut adil, maka proses harus menghormati hak semua pihak. Apabila pengawasan dinyatakan diperkuat, maka keluhan yang memenuhi syarat harus ditangani secara objektif.
Karena itu, keberhasilan paradigma baru perlu dinilai dari perubahan yang dapat dibuktikan, bukan hanya dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan.
Penilaian tersebut harus dilakukan dengan metodologi yang wajar, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan membedakan hasil kerja yang berada dalam kendali Polri dari faktor eksternal yang memengaruhi keamanan serta penegakan hukum.
Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan koreksi tanpa harus takut bahwa kritik yang disampaikan secara sah akan diperlakukan sebagai permusuhan terhadap institusi.
Kritik yang disertai fakta bukan penghalang reformasi. Kritik justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk menemukan persoalan yang tidak terlihat dari dalam organisasi.
Polisi Bersama Masyarakat Harus Menjadi Cara Kerja, Bukan Hanya Slogan
Paradigma “Polisi Bersama Masyarakat” membawa pesan penting mengenai arah pelayanan kepolisian: warga harus ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam pelaksanaan tugas, tanpa mengurangi kewajiban untuk bertindak berdasarkan hukum.
Akan tetapi, perubahan paradigma tidak selesai ketika slogan diperkenalkan. Perubahan baru mempunyai arti apabila prosedur menjadi lebih jelas, pengaduan lebih mudah ditelusuri, informasi diberikan secara patut, pengawasan berjalan, tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan, dan hak-hak masyarakat dihormati.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menempatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman sebagai bagian dari tugas pokok Polri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberi kerangka kewajiban pelayanan publik. Prinsip hak asasi manusia dan etika profesi menuntut agar kewenangan digunakan dengan menghormati martabat manusia.
Dengan demikian, tugas kepemimpinan bukan sekadar memperkenalkan arah baru, melainkan memastikan arah itu diterjemahkan menjadi sistem kerja yang konsisten dari tingkat pusat sampai kewilayahan.
Polisi yang dekat dengan masyarakat bukan polisi yang selalu menyetujui permintaan warga. Polisi yang profesional adalah polisi yang mendengarkan, menjelaskan, bertindak berdasarkan hukum, melindungi hak semua pihak, dan bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.
Sebab, dalam negara hukum, kekuatan kepolisian tidak hanya terletak pada kewenangan untuk menindak. Kekuatan itu juga terletak pada kemampuan memberikan perlindungan secara adil, menyelesaikan persoalan secara profesional, dan membangun kepercayaan melalui tindakan yang dapat dibuktikan.
Polisi hadir bersama masyarakat bukan ketika kamera merekam kebersamaan, melainkan ketika warga membutuhkan pertolongan, ketika pengaduan memerlukan jawaban, dan ketika hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi.
Slogan dapat membuka pintu perubahan. Namun, hanya pelayanan yang nyata, transparan, dan berkeadilan yang dapat menjaga pintu kepercayaan masyarakat tetap terbuka.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
