Jakarta, M-Nusantara.com — Sebuah kritik tajam meluncur dari praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Reinhard Wowiling, S.H., yang menilai bahwa praktik korupsi di Indonesia hari ini tak lagi semata beroperasi dalam kegelapan operasi tangkap tangan.
Menurutnya, korupsi telah bermutasi menjadi sebuah sistem yang dirancang sejak dini di meja perencanaan, menggunakan legitimasi regulasi formal sebagai tameng untuk memuluskan transaksi dan pemborosan anggaran berskala fantastis. Kamis (23/7/2026)
Menarik Dibaca. . .
Dalam sebuah analisis hukum yang diterima redaksi, Reinhard memaparkan bahwa sudut pandang masyarakat yang kerap mereduksi korupsi sebagai peristiwa penangkapan di tingkat penyidikan merupakan sebuah kedangkalan sosiologis.
Ia menegaskan bahwa kejahatan yang merugikan keuangan negara itu sesungguhnya lahir jauh di hulu, tepatnya saat sebuah program nasional dirancang bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, melainkan untuk menciptakan ruang transaksi yang nyaman bagi para pemburu rente.
“Korupsi modern yang paling mematikan tidak lagi bekerja di bawah kegelapan malam. Ia telah bermutasi menjadi sangat terhormat, lahir di bawah pendar lampu ruang rapat dan dibungkus stempel legalitas formal,” demikian kutipan pernyataan Reinhard.
Reinhard menyoroti bahwa modus ini secara kasat mata melanggar amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan setiap rupiah dikelola secara tertib, efisien, efektif, dan transparan.
Kecanggihan korupsi abad ke-21, lanjutnya, ditandai dengan penyalahgunaan tameng “keadaan darurat” untuk memangkas prosedur pengadaan yang kompetitif dan menciptakan ruang pengawasan buram.
Dalih akselerasi ini disebutnya sengaja dipelihara untuk membungkam kritik publik dengan tuduhan menghambat pembangunan.
Fenomena patologis lain yang disorot adalah kondisi “too big to verify” atau skala kegilaan anggaran yang sengaja dirancang sedemikian rupa. Pelibatan terlalu banyak kementerian, lembaga, hingga pihak ketiga dalam sebuah program berbiaya massal, menurut Reinhard, adalah strategi untuk memastikan tidak ada satu pun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kebocoran terendus.
Hal ini dinilainya sebagai pembalikan logika pembuatan kebijakan dari yang seharusnya berbasis data empiris (evidence-based policy) menjadi pemaksaan program untuk mencari pembenaran data fiktif belakangan (policy-based evidence), sebuah pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Merujuk pada teori ekonom Joseph Stiglitz tentang kegagalan institusional, Reinhard menambahkan bahwa korupsi di Indonesia hari ini telah bergeser menjadi ekosistem industri.
Kenyataan ini dianggapnya sebagai tamparan bagi amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memproklamirkan Indonesia sebagai negara hukum. Esensi negara hukum, tegasnya, tidak diukur dari tebalnya regulasi, melainkan dari kemampuan sistem mencegah penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) sejak embrio kebijakan dilahirkan.
Menutup pernyataannya, Reinhard mengajak masyarakat sipil untuk memiliki ketajaman membaca “bau busuk” korupsi sejak di papan perencanaan, tanpa harus menunggu vonis hakim. Publik didorong untuk mempertanyakan apakah sebuah proyek raksasa benar-benar dilahirkan untuk menyelesaikan kemiskinan rakyat, atau sengaja diciptakan untuk memberi makan rantai pasok oligarki yang hidup dari siklus penyerapan anggaran publik.
“Nilai kebijakan publik tidak pernah ditentukan oleh seberapa megah seremoni peluncurannya atau seberapa besar alokasi anggaran yang digelontorkan.
Keberhasilan sejati sebuah program bernegara mutlak diukur dari efektivitas eksekusi di akar rumput dan seberapa presisi kemanfaatan itu mendarat di atas piring kesejahteraan rakyat,” pungkas Reinhard, mengingatkan bahwa setiap kali sebuah proyek lebih banyak menyemburkan keuntungan bagi elite daripada membawa kemaslahatan bagi masyarakat akar rumput, maka pada detik itulah yang sedang dibangun adalah jalan tol menuju kebangkrutan moral peradilan yang dibiayai oleh keringat pajak rakyatnya sendiri. (Red)
