Jakarta, M-Nusantara.com — Diskursus kebijakan publik di Indonesia kembali memasuki fase kritis seiring mengemukanya kritik tajam terhadap ambisi program-program strategis berskala nasional yang digulirkan rezim pemerintahan saat ini.
Reinhard Wowiling, S.H., advokat dan pengamat kebijakan publik, menyoroti adanya ilusi teknokratik yang berpotensi mereduksi akuntabilitas dan menggugat rasionalitas pilihan dalam kebijakan publik masa depan. Rabu (22/7/2026)
Menarik Dibaca. . .
Dalam sebuah analisis mendalam yang beredar luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum, Wowiling mengingatkan bahwa setiap rezim pemerintahan yang memegang kendali kekuasaan selalu memiliki ambisi dasar untuk meninggalkan warisan sejarah yang monumental bagi peradaban bangsanya.
Sebagian kepemimpinan memilih jalur pembangunan fisik yang konkret seperti bendungan dan pelabuhan, sementara rezim lain memilih meluncurkan program-program raksasa berskala nasional yang diklaim sebagai instrumen pemungkas menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Kehadiran kebijakan strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata dari ambisi besar tersebut, dengan proyeksi alokasi anggaran belanja negara yang menembus ratusan triliun rupiah per tahun.
Secara filosofis dan sosiologis, tidak ada satu pun warga negara yang waras akan menolak niat mulia untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaiki gizi anak bangsa, serta memperkuat sendi ekonomi perdesaan.
Namun demikian, di dalam bingkai negara hukum, diskursus kebijakan publik tidak pernah sekadar berhenti pada pertanyaan moral tentang seberapa indah tujuan yang dijanjikan, melainkan harus diuji secara ketat pada pertanyaan dogmatis mengenai seberapa akuntabel tata kelola administrasi pemerintahan yang dijalankan untuk menggapai tujuan tersebut.
Dalam disiplin ilmu administrasi publik modern, terdapat garis demarkasi yang teramat tegas antara konsep pencapaian keluaran (output) dengan dampak jangka panjang (outcome).
Output mencerminkan deretan data kuantitatif yang mudah dihitung dalam waktu singkat, seperti ribuan dapur umum yang didirikan, jutaan porsi makanan yang dibagikan, atau ribuan kelembagaan koperasi yang diresmikan di atas kertas.
Sebaliknya, outcome mencakup penurunan angka stunting secara nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi desa yang baru dapat dibuktikan setelah melewati rentang waktu bertahun-tahun.
Persoalan patologis muncul ketika birokrasi jebol ke dalam fenomena target fixation, sebuah patologi pemerintahan di mana kekuasaan terjebak pada obsesi memburu statistik output sebagai panggung pencitraan politik hari ini, sementara pemenuhan outcome diparkir sebagai janji masa depan yang menuntut rakyat untuk memaklumi penundaan evaluasi dengan dalih bahwa program berskala mega membutuhkan waktu satu generasi untuk dapat dinilai secara adil.
Sikap menunda evaluasi dengan alasan bahwa dampak kebijakan baru akan terlihat satu dekade lagi sesungguhnya merupakan bentuk pembangkangan halus terhadap ajaran konstitusi. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mandat sakral ini diturunkan secara dogmatis melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas pada setiap lembar Rupiah yang dicairkan.
Regulasi keuangan negara tidak pernah mengenal doktrin pengampunan yang mengizinkan sebuah program raksasa berjalan tanpa audit real-time hanya karena program tersebut menyandang narasi strategis nasional, sebab akuntabilitas adalah kewajiban hukum yang bersifat serta-merta (ex ante dan ongoing), bukan sekadar instrumen retrospektif (ex post) yang dinanti saat rezim telah berganti.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah memperingatkan peradaban modern mengenai bahaya besar ketika sebuah pemerintahan melakukan tindakan administrasi yang melaju jauh lebih cepat ketimbang kapasitas institusi untuk mengawasinya. Kasus-kasus insidental di lapangan yang menyoroti persoalan standar mutu pangan, kerentanan rantai pasok, hingga tata kelola kelembagaan koperasi yang prematur menunjukkan adanya jurang pemisah yang berbahaya antara kecepatan ekspansi anggaran dengan kesiapan sistem kontrol birokrasi.
Risiko terbesar dari kegagalan desain pada program berskala raksasa adalah terjadinya normalisasi kesalahan yang terinstitusi, di mana kekeliruan sistemik direplikasi ke seluruh penjuru negeri dengan stempel legalitas negara.
Merujuk pada pemikiran Montesquieu mengenai pembatasan kekuasaan dan adagium Lord Acton tentang kecenderungan penyalahgunaan wewenang, semakin besar dana publik yang digelontorkan, maka secara proporsional semakin ketat pula mekanisme pengawasan, kewaspadaan hukum, dan transparansi yang harus disediakan oleh penyelenggara negara.
Pada akhirnya, negara hukum tidak dibangun di atas fondasi janji-janji utopis masa depan, melainkan dipancangkan di atas kemampuan nyata pemerintah dalam menjelaskan penggunaan uang rakyat secara jujur dan terukur hari demi hari.
Demokrasi konstitusional melarang keras penguasa untuk menjadikan percepatan pembangunan sebagai alibi untuk mengkerdilkan fungsi kritik, menutup ruang partisipasi publik, ataupun mengabaikan rekomendasi pengawasan BPK.
Uang negara dibelanjakan hari ini, risiko keuangan tercipta hari ini, dan potensi kerugian negara lahir hari ini, maka pertanggungjawaban hukum dan moral pun tidak boleh ditunda hingga satu dekade mendatang.
Sebab, bahaya terbesar bagi sebuah republik bukanlah terletak pada kegagalan sebuah program pembangunan, melainkan pada pembiaran terhadap program yang tidak boleh dipertanyakan sampai kegagalannya terlanjur membusuk dan terlambat untuk diperbaiki.(**)
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik)
