Jakarta, M-Nusantara.com — Selama puluhan tahun, istilah rentenir, bank plecit, bank keliling, atau lintah darat telah menjadi bagian dari realitas ekonomi masyarakat kecil. Pedagang pasar yang membutuhkan modal. Petani yang menunggu musim panen. Orang tua yang membutuhkan biaya sekolah. Keluarga yang mendadak membutuhkan biaya pengobatan. Kamis (1/10/2026)
Ketika akses pembiayaan formal sulit, uang dari rentenir sering datang jauh lebih cepat daripada birokrasi lembaga keuangan. Tetapi harga dari kecepatan itu kadang sangat mahal. Hari ini meminjam Rp 5 juta. Besok mulai membayar bunga. Lalu bunga dihitung harian. Kemudian muncul denda. Kemudian bunga atas keterlambatan. Pada akhirnya, seseorang yang semula meminjam untuk keluar dari kesulitan justru masuk lebih dalam ke dalam lubang utang.
Menarik Dibaca. . .
Persoalannya kemudian: apakah hukum pidana Indonesia sekarang otomatis menyatakan praktik tersebut sebagai tindak pidana? Jawabannya harus diberikan dengan hati-hati. Karena dalam hukum pidana, niat baik melindungi rakyat tidak boleh menghasilkan pembacaan pasal yang salah.
Pasal 273 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berada dalam Bagian Keenam Tindak Pidana Perizinan, Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin. Rumusan pasalnya adalah:
“Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
Ada beberapa kata yang harus dibaca dengan sangat teliti : tanpa izin; meminjamkan uang atau barang dalam bentuk tertentu yang disebut pasal; sebagai mata pencaharian.
Yang menarik justru apa yang tidak terdapat dalam pasal tersebut. Tidak ada frasa “bunga melampaui batas kewajaran”; tidak ada persentase bunga tertentu; tidak ada rumusan “bunga di atas suku bunga bank”; dan tidak ada ketentuan bahwa setiap pinjaman dengan bunga tinggi otomatis merupakan tindak pidana. Bahkan penjelasan Pasal 273 hanya menyatakan “cukup jelas.”
Maka, secara metodologis, tidak tepat memasukkan unsur “bunga mencekik” ke dalam Pasal 273 apabila unsur tersebut memang tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Hukum pidana tidak boleh dibangun dari perasaan. Hukum pidana dibangun dari unsur.
Jawabannya juga tidak sesederhana itu. Bahwa Pasal 273 tidak menyebut bunga tinggi sebagai unsur pidana bukan berarti kreditur bebas melakukan apa saja.
Dalam hukum perdata, pinjam-meminjam merupakan hubungan hukum yang diakui. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1765 KUHPerdata bahkan mengenal kemungkinan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang. Namun kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata bukan kebebasan tanpa batas.
Perjanjian tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdata. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.
Jadi persoalannya bukan sekadar: “Bunganya tinggi atau rendah?” Tetapi: Bagaimana bunga itu disepakati? Apakah debitur benar-benar memberikan persetujuan secara bebas? Apakah terdapat paksaan atau tipu muslihat? Apakah terdapat penyalahgunaan keadaan? Apakah perhitungannya transparan? Apakah penagihannya dilakukan secara sah?
Bayangkan seorang pedagang kehilangan modal usahanya. Ia membutuhkan Rp10 juta untuk membeli barang dagangan. Rentenir berkata: “Saya berikan sekarang. Tidak perlu bank. Tidak perlu birokrasi.” Tetapi kemudian disodorkan perjanjian: Rp10 juta diterima. Namun yang harus dikembalikan Rp20 juta. Jika terlambat, dikenakan denda. Jika tidak membayar, keluarga akan didatangi. Jika masih belum membayar, foto debitur akan disebarkan.
Secara hukum, kita tidak boleh langsung mengatakan: “Bunga tinggi = tindak pidana.” Tetapi kita juga tidak boleh mengatakan: “Sudah tanda tangan = pasti sah semuanya.”
Di sinilah doktrin misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan menjadi relevan untuk diuji dalam ranah perdata. Doktrin tersebut memang tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai satu pasal khusus dalam KUHPerdata, tetapi telah berkembang dalam praktik peradilan Indonesia. Mahkamah Agung, misalnya, dalam Putusan No. 2356 K/Pdt/2010, mengakui bahwa keadaan tertentu yang menyebabkan tidak adanya kehendak bebas dapat menjadi bentuk misbruik van omstandigheden dan menjadi dasar pembatalan perjanjian.
Ini penting. Karena tanda tangan tidak selalu identik dengan kebebasan kehendak yang sempurna. Hukum tidak hanya membaca tinta di atas kertas. Hukum juga dapat melihat keadaan ketika tinta itu ditorehkan.
Ini bagian yang menurut saya paling berbahaya dari narasi yang beredar. Masyarakat tidak boleh diberi pemahaman sederhana: “Kalau rentenir ilegal, jangan bayar bunga. Bayar pokok saja.”
Secara hukum, pernyataan seperti itu terlalu absolut. Mengapa? Karena keberadaan dugaan praktik pinjaman ilegal tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban perdata debitur.
Kalau seseorang benar-benar menerima Rp.10 juta, kemudian secara sepihak mengatakan: “Saya hanya mau mengembalikan Rp10 juta dan tidak mau membayar apa pun yang lain,” persoalannya belum selesai. Apakah bunga tersebut sah? Apakah denda sah? Apakah ada penyalahgunaan keadaan? Apakah ada klausul yang tidak adil? Apakah perjanjian dapat dibatalkan? Apakah bunga dapat dikurangi? Apakah terdapat pelanggaran regulasi? Semua itu harus diperiksa berdasarkan fakta dan dokumen.
Bahkan layanan resmi JPN Kejaksaan pada 2026 menjelaskan bahwa pemberian pinjaman dengan bunga tinggi tidak otomatis merupakan tindak pidana, dan menyebut persoalan bunga tinggi pada prinsipnya dapat berada dalam ranah perdata, kecuali terdapat unsur pidana lain seperti penipuan, pemerasan atau kekerasan. Ini bukan berarti pendapat JPN merupakan putusan pengadilan. Tetapi ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum aktual tidak sesederhana slogan “rentenir = pidana”.
Inilah garis demarkasinya. Bunga tinggi belum tentu otomatis tindak pidana. Kegiatan pinjaman tertentu tanpa izin, jika memenuhi seluruh unsur Pasal 273, dapat masuk wilayah pidana. Penagihan dengan ancaman atau kekerasan, dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Penipuan sejak awal transaksi, dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Penyalahgunaan data pribadi, dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Jadi satu perkara rentenir dapat mempunyai beberapa lapisan hukum yang berbeda. Jangan semuanya dicampur menjadi satu pasal.
Misalnya seseorang memang mempunyai piutang yang sah. Ia berhak menagih. Tetapi kemudian ia datang dengan lima orang. Mengancam akan melukai debitur. Merusak rumah. Mengambil barang secara paksa. Atau memaksa debitur menyerahkan uang melalui kekerasan.
Di sini persoalannya sudah berbeda. KUHP Nasional mengatur pemerasan dalam Pasal 482, dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun apabila seseorang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang.
Artinya: Piutang yang sah tidak memberikan hak kepada kreditur untuk menggunakan kekerasan. Hak menagih adalah hak hukum. Mengintimidasi bukan hak hukum.
Persoalan penagihan yang melanggar aturan masih menjadi masalah aktual. Pada April 2026, OJK memanggil penyelenggara pinjaman daring Indosaku dan AFPI terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang. OJK menegaskan penolakan terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika. Bahkan pada Mei 2026, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada Indosaku setelah pemeriksaan khusus menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya melalui pihak ketiga.
Ini memberikan pelajaran penting: Bahkan kreditur yang bergerak dalam sektor formal pun tidak memperoleh cek kosong dalam melakukan penagihan. Apalagi pelaku yang bergerak di luar sistem hukum.
Data OJK juga memperlihatkan bahwa persoalan keuangan ilegal masih signifikan. Untuk periode 1 Januari sampai 31 Juli 2026, Satgas PASTI menerima 25.875 pengaduan mengenai entitas ilegal, terdiri antara lain dari 22.529 pengaduan pinjaman online ilegal dan 176 pengaduan gadai ilegal.
Ini bukan angka kecil. Dan angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan perlindungan. Tetapi perlindungan masyarakat harus dibangun dengan hukum yang tepat, bukan dengan pasal yang salah tafsir.
Dalam hukum pidana berlaku prinsip fundamental: nullum crimen sine lege. Tidak ada tindak pidana tanpa aturan pidana yang telah ada. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, dan analogi dilarang dalam menetapkan adanya tindak pidana.
Ini berarti aparat penegak hukum tidak boleh mengatakan: “Praktiknya merugikan rakyat, maka kita masukkan saja ke Pasal 273.” Tidak. Pertanyaan hukumnya: Apakah perbuatannya memenuhi seluruh unsur Pasal 273? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena hukum pidana bukan tempat untuk memperluas kriminalisasi berdasarkan kemarahan sosial.
Ini prinsip keseimbangan. Kreditur mempunyai hak menagih. Debitur mempunyai kewajiban membayar. Tetapi kreditur tidak boleh melakukan kekerasan. Debitur juga tidak boleh menggunakan label “rentenir ilegal” untuk menghapus begitu saja utang yang memang diterimanya.
Di sinilah hukum harus berdiri di tengah. Bukan menjadi alat kreditur. Bukan pula menjadi alat debitur. Melainkan menjadi instrumen keadilan.
Misalnya Sari adalah pedagang sayur. Ia meminjam Rp 5 juta dari seseorang yang setiap hari berkeliling pasar memberikan pinjaman kepada puluhan pedagang. Sari hanya menerima Rp 4,5 juta karena Rp 500 ribu langsung dipotong. Namun ia diwajibkan mengembalikan Rp7 juta dalam 30 hari. Ketika terlambat, muncul denda harian.
Kemudian penagih datang ke rumah. Meneriaki Sari di depan tetangga. Mengancam akan menyebarkan foto dan informasi utangnya.
Pertama, harus dihitung berapa sebenarnya uang yang diterima.
Kedua, diperiksa perjanjian dan struktur kewajibannya.
Ketiga, diperiksa apakah aktivitas pemberi pinjaman tersebut termasuk bentuk kegiatan yang memerlukan izin dan apakah unsur Pasal 273 terpenuhi.
Keempat, bunga dan denda diuji secara perdata.
Kelima, jika terdapat penyalahgunaan keadaan, paksaan atau cacat kehendak, dapat dipertimbangkan upaya hukum perdata.
Keenam, apabila terjadi ancaman atau kekerasan, peristiwa tersebut dianalisis sebagai kemungkinan tindak pidana tersendiri.
Ketujuh, apabila data pribadi disebarkan secara melawan hukum, rezim perlindungan data dan ketentuan pidana terkait dapat ikut diperiksa.
Jadi satu kasus dapat mempunyai dimensi perdata, pidana, dan regulasi sekaligus.
Jangan menghilang. Jangan memutus komunikasi secara emosional. Jangan pula menyerahkan uang tambahan tanpa meminta perhitungan yang jelas.
Simpan:
· Bukti transfer;
· Kuitansi;
· Perjanjian;
· Catatan bunga;
· Bukti pembayaran;
· Pesan WhatsApp;
· Rekaman ancaman;
· Foto atau video;
· Identitas penagih;
· Nomor rekening;
· Dan bukti lain yang menunjukkan pola kegiatan pemberian pinjaman.
Kemudian pisahkan persoalannya:
· Utang pokok: berapa yang benar-benar diterima?
· Bunga: bagaimana dasar perhitungannya?
· Denda: apa dasar hukumnya?
· Penagihan: apakah dilakukan secara sah?
· Izin usaha: apakah pemberi pinjaman memang menjalankan kegiatan yang memerlukan izin tertentu?
· Ancaman: apakah sudah masuk unsur pidana?
Dengan begitu, perkara tidak berubah menjadi sekadar pertengkaran antara “orang yang punya uang” dan “orang yang tidak punya uang”. Ia berubah menjadi persoalan hukum yang dapat dibuktikan.
Pada akhirnya, persoalan rentenir bukan hanya persoalan bunga. Ini persoalan ketimpangan daya tawar. Orang yang sedang terdesak membutuhkan uang hari ini. Pemberi pinjaman mengetahui kebutuhan itu. Di situlah hukum harus hadir.
Tetapi hukum yang hadir bukan hukum yang asal menghukum. Hukum harus mampu membedakan antara: utang yang sah; bunga yang diperdebatkan; kegiatan usaha tanpa izin; penyalahgunaan keadaan; penipuan; pemerasan; dan kekerasan dalam penagihan.
Sebab apabila semuanya disebut “rentenir = kriminal”, hukum kehilangan ketepatan. Sebaliknya, apabila semua dikatakan “utang adalah urusan perdata”, hukum juga gagal melindungi masyarakat ketika penagihan berubah menjadi ancaman dan kekerasan.
KUHP Nasional memang membawa perubahan penting sejak berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 273 memberikan dasar pidana terhadap perbuatan tertentu berupa pemberian pinjaman/barang dalam bentuk yang disebut pasal, dilakukan tanpa izin dan sebagai mata pencaharian. Ancaman pidananya paling lama 1 tahun atau denda kategori III, dengan kategori III maksimum Rp 50 juta.
Tetapi Pasal 273 bukan pasal yang mengatakan bahwa bunga di atas batas tertentu otomatis pidana. Karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap narasi: “Rentenir berbunga tinggi sekarang pasti pidana.” Itu terlalu sederhana. Begitu pula narasi: “Kalau rentenir ilegal, cukup bayar pokok.” Itu juga terlalu berbahaya jika dijadikan nasihat hukum universal.
Yang benar adalah:
Jika ada dugaan pinjaman ilegal, periksa izin dan bentuk kegiatan usahanya. Jika ada bunga atau denda yang tidak wajar, uji secara perdata berdasarkan perjanjian, itikad baik, penyalahgunaan keadaan dan ketentuan hukum yang relevan. Jika ada penipuan, pemerasan, ancaman atau kekerasan, laporkan berdasarkan unsur pidananya.
Dan bagi aparat penegak hukum: Jangan kriminalisasi utang. Tetapi jangan pula biarkan utang menjadi alasan untuk melakukan pemerasan. Sebab orang miskin membutuhkan perlindungan hukum, bukan slogan hukum.
Dan seorang advokat tidak boleh sekadar mengatakan kepada masyarakat: “Tenang, ada pasalnya.” Advokat harus mampu mengatakan: “Ini pasalnya, ini unsurnya, ini buktinya, ini batas hukumnya, dan ini risiko yang harus Anda pahami.”
Karena edukasi hukum yang benar bukan menjanjikan kemenangan kepada rakyat, melainkan memberi rakyat kemampuan untuk memahami hak, kewajiban, risiko dan jalan hukum yang tersedia.
Hukum tidak boleh menjadi tameng bagi lintah darat. Tetapi hukum juga tidak boleh dipakai untuk menghapus utang yang sah. Di antara keduanya, ada satu hal yang harus berdiri tegak: keadilan.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H.
Advokat dan Praktisi Hukum.
