Jakarta, M-Nusantara.com — Sebesar Rp 519 triliun. Angka yang sulit dibayangkan oleh rakyat kecil. Setara dengan anggaran pembangunan ribuan rumah sakit, perbaikan jutaan kilometer jalan, atau beasiswa bagi puluhan juta anak Indonesia.
Namun dalam dua tahun terakhir, uang sebesar itu digelontorkan pemerintah untuk tiga program besar: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menarik Dibaca. . .
Data resmi mencatat, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp 71 triliun dan melonjak menjadi Rp 335 triliun pada 2026 terdiri dari pagu Rp268 triliun dan dana standby Rp 67 triliun. Total dalam dua tahun mencapai Rp406 triliun. Untuk Kopdes, pemerintah menyuntikkan Rp83 triliun melalui Himbara dengan skema Rp16 triliun pada 2025 dan Rp 67 triliun pada 2026.
Sementara IKN mendapat alokasi Rp 4,7 triliun pada 2025 dan Rp6,26 triliun pada 2026—total sekitar Rp 11 triliun. Jika ditambah anggaran tahun-tahun sebelumnya, total keseluruhan yang telah dihabiskan untuk IKN hingga 2026 diperkirakan mencapai Rp 86 triliun lebih.
MBG adalah program yang paling menyedot anggaran. Dari Rp 71 triliun di 2025, melonjak hampir lima kali lipat menjadi Rp 335 triliun di 2026. Namun realisasi anggaran 2025 baru mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu, dengan jumlah penerima baru 56,13 juta dari target 82,9 juta.
Di balik angka fantastis itu, skandal korupsi menganga. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka pada 3 Juni 2026. Ketiganya diduga melakukan mark-up pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp PP1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci yang tidak sesuai ketentuan.
Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Namun putusan ini baru berlaku paling lambat APBN 2028 artinya pemerintah masih punya dua tahun untuk terus menggunakan anggaran pendidikan bagi MBG.
Koperasi Desa Merah Putih diusung sebagai program penguatan ekonomi desa dengan target 80.000 koperasi dan kebutuhan modal diperkirakan mencapai Rp 400 triliun. Satu gerai Kopdes disebut membutuhkan anggaran Rp1,6 miliar.
Namun setelah hampir dua tahun berjalan, banyak gerai yang tidak beroperasi optimal.
Di sejumlah daerah dari Sumatra Utara, Batam, hingga Serang gerai Kopdes tutup karena tak ada biaya operasional. Kopdes di Pulau Buluh, Batam, tutup hanya setelah lima bulan beroperasi karena terkendala modal.
IKN telah menghabiskan Rp 11 triliun dalam dua tahun terakhir. Presiden Prabowo meminta percepatan pembangunan dan menargetkan fasilitas legislatif dan yudikatif selesai pada 2028.
Namun di sisi lain, usulan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun untuk memenuhi total kebutuhan Rp 21,18 triliun pada 2026 justru ditolak Badan Anggaran DPR.
Pasal 23 UUD NRI 1945 mewajibkan APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Rp 519 triliun dalam dua tahun. Jika dikelola dengan benar, angka itu bisa membangun ribuan rumah sakit, memperbaiki jutaan kilometer jalan desa, memberikan beasiswa bagi puluhan juta anak Indonesia, mensejahterakan guru honorer, dan memberikan modal usaha bagi UMKM.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anggaran mengalir ke proyek-proyek besar yang tak jelas manfaatnya, tak jelas pengawasannya, dan tak jelas akuntabilitasnya.
Bukan karena programnya salah. Bukan karena tujuannya buruk. Tapi karena cara mengelola tanpa kajian, tanpa sistem, tanpa pengawasan, dan tanpa integritas.
Sudah saatnya negara berhenti membangun proyek dan mulai membangun rakyat. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki gedung-gedung megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya sejahtera, adil, dan bermartabat.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Hukum)
