Jakarta, M-Nusantara.com — Ada satu kesalahpahaman yang harus segera diluruskan: putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE tidak mencakup kegaduhan di ruang digital bukan berarti internet menjadi wilayah bebas hukum.
Sebaliknya, putusan itu justru mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi negara hukum: polisi tidak cukup hanya menemukan kalimat yang dianggap provokatif; aparat harus menemukan norma pidana yang tepat, unsur deliknya, perbuatan konkretnya, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditentukan undang-undang. Di situlah letak perbedaan antara penegakan hukum dan sekadar reaksi terhadap kegaduhan.
Menarik Dibaca. . .
Pernyataan Anggota Kompolnas Choirul Anam pada 7 Agustus 2026, yang mengingatkan aparat agar memedomani Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, patut ditempatkan dalam konteks tersebut. Pernyataan itu muncul setelah Polda Jawa Barat menangani perkara dua orang berinisial AYP dan AF yang berkaitan dengan unggahan dan komentar mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait program senjata nuklir Iran.
Namun kasus tersebut justru menarik karena memperlihatkan satu persoalan klasik hukum pidana: apakah yang dipidana adalah pendapatnya, cara penyampaiannya, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana? Jawabannya harus dicari dari hukum, bukan dari emosi. Senin (10/8/2026)
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan konstitusional terhadap kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. MK menyatakan bahwa istilah tersebut hanya konstitusional apabila dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.
Ini bukan sekadar permainan kata. Putusan tersebut mempunyai konsekuensi serius. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU ITE hanya karena unggahannya menimbulkan “keributan” atau “kegaduhan” di internet. Kalau masyarakat ramai berdebat di Threads, X, Facebook, TikTok atau platform lainnya, lalu perdebatan tersebut menjadi trending topic, saling membalas komentar, bahkan menimbulkan kegaduhan digital, itu sendiri bukan “kerusuhan” sebagaimana dimaksud oleh norma tersebut.
Mengapa? Karena MK telah memberikan batas. Dan batas itu wajib dihormati aparat. Dalam negara hukum, putusan MK bukan saran. Ia merupakan bagian dari hukum yang wajib dipedomani.
Di sisi lain, kebebasan berekspresi bukan kartu bebas untuk mengancam orang lain. Inilah titik yang sering hilang dalam perdebatan publik. Kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Tetapi Pasal 28J UUD 1945 juga menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Jadi rumusnya bukan: bebas tanpa batas. Tetapi: bebas + bertanggung jawab + tunduk pada pembatasan yang sah menurut hukum. Itulah demokrasi.
Kalau seseorang mengkritik presiden, pemerintah, DPR, polisi atau kebijakan negara, kritik tersebut tidak otomatis menjadi tindak pidana hanya karena membuat penguasa tidak nyaman. Tetapi apabila seseorang melakukan perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur tindak pidana—misalnya ancaman, manipulasi data elektronik, atau bentuk perbuatan lain yang secara spesifik dilarang undang-undang—maka persoalannya sudah berbeda. Yang dilindungi adalah kebebasan berekspresi, bukan kebebasan melakukan tindak pidana.
Berdasarkan pemberitaan mengenai perkara AYP dan AF, polisi menyebut keduanya dijerat dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 dan/atau Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, serta Pasal 243, 246, 247 dan 248 ayat (1) KUHP baru. Polisi juga menyatakan telah memeriksa saksi dan ahli.
Ini penting. Sebab dari informasi yang diberitakan, konstruksi perkara yang digunakan penyidik tidak semata-mata Pasal 28 ayat (3) UU ITE mengenai “kerusuhan”. Dengan demikian, Putusan MK 115/PUU-XXII/2024 tidak serta-merta membuat seluruh proses hukum terhadap AYP dan AF menjadi gugur atau tidak sah.
Yang harus diuji adalah: apa perbuatan masing-masing orang; siapa yang membuat konten; siapa yang mengedit; siapa yang mengunggah; siapa yang memberikan komentar; apakah terdapat unsur ancaman; apakah terdapat manipulasi informasi elektronik; apakah terdapat kesengajaan; apakah unsur pasal yang disangkakan terpenuhi; dan apakah bukti yang diperoleh diperoleh secara sah.
Di sinilah hukum pidana bekerja. Bukan dengan asumsi. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan jumlah orang yang merasa tersinggung.
Ini juga harus dikatakan dengan jujur. Kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan pembenaran terhadap ancaman kekerasan.
Menurut keterangan yang diberitakan, dalam perkara tersebut terdapat komentar yang oleh penyidik dinilai mengarah pada ancaman kekerasan terhadap Presiden. Polisi kemudian menggunakan antara lain Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE serta sejumlah ketentuan KUHP baru. Jika benar terdapat ancaman yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana, maka negara tentu memiliki kewenangan untuk bertindak.
Presiden bukan kebal hukum, tetapi Presiden juga bukan objek yang boleh diancam kekerasan. Prinsip yang sama berlaku kepada setiap warga negara. Tidak boleh ada dua standar: kalau rakyat diancam, dianggap biasa; kalau pejabat diancam, baru hukum bekerja. Sebaliknya juga tidak boleh: kalau pejabat dikritik, dianggap ancaman.
Kritik harus tetap kritik. Ancaman harus tetap ancaman. Hukum pidana harus mampu membedakan keduanya.
Dalam praktik penegakan hukum digital, ada satu kata yang harus digunakan dengan sangat hati-hati: provokatif. Sebuah tulisan dapat provokatif secara politik. Sebuah komentar dapat provokatif secara sosial. Sebuah meme dapat provokatif secara budaya.
Tetapi “provokatif” bukan otomatis nama tindak pidana. Dalam hukum pidana berlaku asas nullum crimen, nulla poena sine lege tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah menentukan sebelumnya. KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, sendiri menempatkan asas legalitas sebagai salah satu fondasi hukum pidana nasional dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.
Karena itu, aparat harus menjawab pertanyaan yang sangat sederhana: Pasal mana? Unsurnya apa? Perbuatannya yang mana? Buktinya apa? Kalau empat pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab dengan terang, maka proses hukum berpotensi bergeser dari penegakan hukum menjadi penafsiran yang terlalu luas terhadap hukum pidana. Dan hukum pidana tidak boleh dibangun dari perasaan tersinggung.
Putusan MK 115/PUU-XXII/2024 memiliki pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar soal kata “kerusuhan”. MK menegaskan bahwa ruang digital merupakan bagian dari ruang kebebasan berekspresi yang harus dilindungi dalam negara demokratis. Pertimbangan putusan tersebut menempatkan kebebasan berekspresi, termasuk kritik kepada penyelenggara negara melalui media sosial, sebagai bagian fundamental dari negara hukum demokratis.
Ini filosofi yang penting. Negara tidak boleh menjadi begitu takut terhadap kebisingan sampai-sampai semua suara dianggap ancaman. Demokrasi memang berisik. Parlemen berisik. Media berisik. Kampus berisik. Media sosial lebih berisik lagi. Tetapi demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sunyi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu membedakan suara keras dengan kekerasan.
Kita perlu belajar dari sejarah. Setiap kali kekuasaan terlalu nyaman dengan keheningan, biasanya yang hilang pertama bukan kebisingan. Yang hilang adalah koreksi. Masyarakat berhenti bertanya. Media berhenti menggugat. Akademisi berhenti mengkritik. Warga memilih diam. Lalu pemerintah merasa semuanya baik-baik saja. Padahal bisa jadi yang terjadi bukan ketertiban. Melainkan ketakutan.
Karena itu, hukum harus menjadi pagar bagi kebebasan, bukan gunting untuk memotong semua suara yang tidak menyenangkan. Tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa kebebasan memiliki tanggung jawab. Jangan mengancam. Jangan memalsukan. Jangan memanipulasi. Jangan menyebarkan kebencian berbasis identitas. Jangan menghasut kekerasan. Jangan menggunakan teknologi untuk merusak hak orang lain.
UU ITE sendiri telah mengalami pembatasan konstitusional melalui putusan MK. Misalnya, MK memberikan pemaknaan ketat terhadap Pasal 28 ayat (2), sehingga ketentuan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan terhadap setiap ucapan yang dianggap menyinggung atau menimbulkan kebencian; MK mensyaratkan adanya kebencian berdasarkan identitas tertentu, kesengajaan dan keterbukaan, serta risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.
Ini bukan melemahkan hukum. Ini justru memperkuat hukum agar tidak digunakan secara serampangan.
Kepolisian membutuhkan kewenangan untuk menjaga keamanan. Negara membutuhkan aparat yang mampu bertindak cepat terhadap ancaman nyata. Tetapi semakin besar kewenangan aparat, semakin besar pula kebutuhan terhadap kontrol hukum. Inilah prinsip checks and balances.
Polisi tidak boleh bekerja berdasarkan selera. Polisi bekerja berdasarkan hukum. Penyidik tidak boleh hanya mencari bukti yang menguatkan dugaan. Ia juga harus objektif melihat fakta yang dapat meringankan. Dan masyarakat tidak boleh menghakimi tersangka sebelum proses peradilan selesai. Karena status tersangka bukan vonis. Penangkapan bukan putusan bersalah. Penyidikan bukan pembuktian akhir. Yang menentukan kesalahan pidana pada akhirnya adalah pengadilan melalui proses hukum yang adil.
Polisi yang kuat bukan polisi yang mampu membuat masyarakat diam. Polisi yang kuat adalah polisi yang mampu membuat masyarakat percaya bahwa hukum berlaku secara adil. Jika kritik benar, jawab dengan data. Jika kritik salah, jawab dengan fakta. Jika kritik berlebihan, gunakan hak jawab dan mekanisme hukum yang tepat. Jika benar terdapat tindak pidana, proses sesuai hukum.
Tetapi jangan sampai setiap kritik terhadap pemerintah atau kepala negara diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Presiden adalah pejabat negara. Negara jauh lebih besar daripada seorang presiden. Mengkritik presiden tidak sama dengan membenci Indonesia. Dan menjaga keselamatan presiden tidak sama dengan membungkam rakyat. Keduanya harus berjalan bersama.
Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 harus dibaca dengan kepala dingin. Putusan itu tidak mengatakan: “Internet bebas dari hukum.” Putusan itu mengatakan bahwa “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE harus dipahami sebagai gangguan ketertiban umum di ruang fisik, bukan sekadar keributan digital.
Maka pekerjaan aparat menjadi lebih jelas. Jangan kriminalisasi kegaduhan semata. Tetapi jangan pula biarkan ancaman kekerasan berlindung di balik slogan kebebasan berekspresi.
Kritik bukan kejahatan. Perbedaan pendapat bukan makar. Kegaduhan digital bukan otomatis kerusuhan pidana. Tetapi: ancaman yang memenuhi unsur pidana tetap harus diproses. Manipulasi data elektronik yang memenuhi unsur pidana tetap harus ditindak. Hasutan yang memenuhi rumusan delik tetap harus dipertanggungjawabkan.
Di situlah kedewasaan negara hukum diuji. Bukan pada seberapa cepat polisi menangkap orang yang berbicara. Tetapi pada seberapa tepat negara membedakan antara orang yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya dan orang yang benar-benar melakukan tindak pidana.
Sebab hukum yang terlalu lunak terhadap kekerasan akan kehilangan kewibawaannya. Tetapi hukum yang terlalu mudah mempidanakan kritik juga akan kehilangan legitimasinya. Negara hukum membutuhkan keduanya: ketegasan terhadap kejahatan dan keberanian melindungi kebebasan.
Dan bagi aparat penegak hukum, pesan Putusan MK itu sederhana: jangan mengejar suara yang gaduh hanya karena ia gaduh. Carilah perbuatannya, buktikan unsurnya, dan tegakkan hukum berdasarkan fakta.
Itulah hukum. Bukan hukum yang takut kepada kekuasaan. Bukan pula hukum yang tunduk kepada kerumunan. Melainkan hukum yang berdiri sendiri di antara kebebasan, ketertiban dan keadilan.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat & Praktisi Hukum)
