Minut, M-Nusantara.com – Kabar menggema dari Kabupaten Minahasa Utara. Tim Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sulawesi Utara yang didampingi perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI melancarkan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan setempat. Langkah ini diambil untuk membongkar kemacetan berkas penerbitan sertifikat tanah yang sudah berlarut-larut tiga tahun tanpa kepastian hukum yang jelas.
Menarik Dibaca. . .
Rombongan yang mengusung tuntutan perlindungan hak masyarakat itu tiba di kantor pertanahan pada 29 April 2026. Di Kabupaten Minahasa Utara, mereka disambut langsung oleh jajaran staf kantor tersebut. Dalam pertemuan resmi yang berlangsung, perwakilan AKPERSI memaparkan problem krusial: warga dan pihak terkait sudah melewati batas waktu penyelesaian sesuai undang-undang, namun selama tiga tahun mereka tidak mendapat informasi soal status berkas, penyebab keterlambatan, maupun tenggat pasti. Ketidakpastian hukum ini dinilai serius karena menyangkut hak dasar warga atas kepemilikan aset tanah.
“Hak milik tanah adalah hak asasi yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak atas kepastian, keamanan, dan keteraturan dalam urusan pertanahan. Penundaan tiga tahun tanpa penjelasan adalah pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kami hadir sebagai asosiasi pertanahan untuk menuntut agar hak-hak masyarakat dipenuhi sesuai aturan,” ujar perwakilan tim AKPERSI di hadapan staf kantor.
Tim juga menyoroti bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan wajib berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Setiap proses administrasi memiliki prosedur dan jangka waktu baku; keterlambatan tanpa alasan sah tidak bisa ditoleransi. Persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan keadilan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi desakan itu, pengelola Kantor Pertanahan Minahasa Utara mengakui adanya permasalahan tersebut. Pihak kantor menyatakan siap memberikan penjelasan dan tindak lanjut yang jelas. Mereka berjanji akan memeriksa menyeluruh setiap berkas yang terlambat untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif. Selain itu, mereka akan menyusun rencana tindak lanjut terperinci dengan batas waktu pasti penyelesaian, lalu menyampaikannya secara resmi kepada pemohon dan tim AKPERSI.
“Kami pahami ketertundaan ini meresahkan masyarakat. Kunjungan ini kami hargai sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Kami akan meninjau ulang setiap berkas, mengidentifikasi hambatan, dan segera mempercepat proses. Komitmen kami memberi kepastian hukum dan kepuasan publik sesuai tugas pelayanan,” ujar staf kantor pertanahan.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata perlindungan hak masyarakat oleh AKPERSI. Tim menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara berkala, melakukan pengecekan, dan mengambil tindak lanjut sesuai ketentuan hingga tuntas. Keberhasilan penyelesaian diharapkan memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan dan memastikan hak-hak dasar warga negara dihormati serta dipenuhi menurut hukum.
— Tim AKPERSI Sulut
