Demonstrasi Besar di Depan DPR Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset, Soroti Ironi Negeri Religius dengan Skor Korupsi Memprihatinkan
Jakarta, M-Nusantara.com – Gelombang demonstrasi besar-besaran mewarnai kawasan depan Gedung DPR RI Jumat (27/8/2026). Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bergabung dengan sejumlah aliansi masyarakat sipil dalam aksi yang berlangsung khidmat namun penuh semangat.
Menarik Dibaca. . .
Tuntutan utama yang disuarakan dengan lantang adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bagi para koruptor. Para demonstran menilai bahwa regulasi ini menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan kekuasaan para pelaku tindak pidana korupsi yang dinilai telah mematikan cita-cita serta masa depan anak bangsa.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam orasi-orasi yang disampaikan, para demonstran menyoroti ironi mendalam yang terjadi di Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat religius dengan tingkat ketaatan dan penghayatan agama mencapai 93 hingga 96 persen. Namun di sisi lain, skor Indeks Persepsi Korupsi atau CPI/IPK justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Bahkan berdasarkan data lembaga Global Initiative Against Transnational Organized Crime atau GI-TOC, Indonesia menempati posisi ke-20 dunia dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi dengan skor 6,85, terutama dalam kasus perdagangan narkotika, perdagangan manusia, dan jaringan kejahatan terorganisir. Fakta ini mengundang pertanyaan mendalam tentang efektivitas moral dan hukum di negeri yang mengaku bertuhan.
Para demonstran membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara sekuler seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang meraih skor CPI 87 hingga 90. Di negara-negara tersebut, praktik suap, pungutan liar, dan kriminalitas hampir tak ditemukan. Hal ini bukan tanpa sebab. Hukum ditegakkan dengan tegas tanpa pandang bulu, sementara kesadaran serta ketaatan warga dalam berbagai kewajiban berjalan sangat baik.
Ironi ini menjadi sorotan tajam para pengamat dan aktivis anti korupsi. Di negeri yang religius, menurut pandangan yang mengemuka dalam aksi tersebut, masyarakat dan aparat penegak hukum sering kali hanya bersandar pada moral dan rasa takut akan dosa, namun gagal menegakkan kepastian hukum yang mutlak.
Agama kerap disalahgunakan menjadi tameng bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kemunafikan muncul di mana para penguasa hukum berlindung di balik simbol agama dan semata-mata mengandalkan moral, bukan sistem hukum yang kokoh.
Loyalitas kepada kelompok politik, keluarga pejabat, atau kekayaan pribadi dinilai lebih tinggi daripada aturan kenegaraan.
Akibat dari kondisi ini, terbentuklah sistem hukum yang tebang pilih yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yang meruntuhkan integritas putusan hukum.
Pertanyaan pun meluncur ke dalam jiwa : Kapan Indonesia benar-benar merdeka dalam hakikatnya, mewujudkan cita “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”?
Menariknya, dalam aksi demonstrasi tersebut, sejumlah demonstran menyampaikan pesan-pesan moral yang bersumber dari ajaran agama.
Salah satu firman yang dikutip adalah 1 Timotius 6:10 yang berbunyi : “Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akibat dari memburu uang dan menyimpang dari iman banyak orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.”
Para peserta aksi menekankan bahwa Alkitab tidak menyatakan bahwa uang atau kekayaan adalah sesuatu yang jahat atau berdosa. Uang adalah kebutuhan hidup yang bersifat netral.
Baik buruknya tergantung pada tangan yang menggunakannya. Uang memang memiliki peran penting untuk menunjang pelayanan, memenuhi kebutuhan hidup, serta mendukung pembangunan bangsa. Namun, ketika uang yang seharusnya menjadi alat penunjang berubah menjadi tujuan utama, harapan akan kebebasan dan keadilan menjadi bagaikan peribahasa: “Jauh panggang dari api”.
Pandangan psikologi juga turut mewarnai analisis dalam aksi tersebut. Mengutip pemikiran Sigmund Freud, tokoh psikologi besar asal Austria yang hidup pada 6 Mei 1856 hingga 23 September 1939, disampaikan bahwa dalam sanubari manusia terdapat dua kutub besar : rasa love atau kasih cinta dan hate atau kebencian atau hasrat jahat. Apabila hati manusia dikuasai oleh ketamakan harta, maka benih pencurian dan korupsi akan mudah bertumbuh.
Di antara cinta dan benci itu, masih tersisa ruang kecil dalam hati orang beriman, sebuah relung tempat naluri keadilan bertahta, di mana roh pengingat akan baik dan jahat tetap bersinar.
Hati manusia pun dikenal dengan sifat “ambivalensi emosi”, yaitu kemampuan merasakan dua hal yang berlawanan secara bersamaan, seperti sayang dan benci, atau suka dan duka. Di era Reformasi ini, teori Freud dipantulkan pula dalam pemikiran Wiliam Shakespeare melalui ungkapan bijak tokoh Ford: “If money go before, all ways do lie open”, yang berarti jika uang berjalan di depan, segala pintu akan terbuka. Sebuah gambaran tajam tentang betapa kuatnya pengaruh materi jika dijadikan tuan.
Para demonstran juga menyampaikan pesan bahwa pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat sejatinya adalah wujud pelayanan kepada Tuhan. Matius 6:21 mengingatkan: “Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” Janganlah biarkan tugas mulia melayani masyarakat demi hak dan keadilan berubah menjadi ladang mencari keuntungan diri sendiri. Firman Tuhan dalam Kolose 3:23 menguatkan langkah: “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”
Opini yang mengemuka dari salah seorang tokoh masyarakat, Efraim Lengkong (71), yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Pelayanan Usia Lanjut atau KPL GMIM Karunia Sea Satu dan Wakil Ketua KPL GMIM Wilayah Malalayang Timur, Kota Manado, menegaskan bahwa kunci perubahan untuk mewujudkan keadilan dan keamanan yang sejati terletak pada pelayan masyarakat yang memiliki hati nurani jernih, berpegang teguh pada keadilan mutlak, dan kejujuran yang tulus, bukan sekadar berlindung di balik simbol pangkat atau jabatan.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI tersebut menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa. Tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai sebagai langkah konkret yang dinanti-nantikan oleh masyarakat yang selama ini merasa keadilan masih jauh dari jangkauan.
Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan para koruptor tidak lagi memiliki tempat berlindung dan harta hasil kejahatan dapat disita untuk kepentingan rakyat.
Para pengamat politik dan hukum menilai bahwa aksi ini mencerminkan kegelisahan masyarakat yang mendalam terhadap praktik korupsi yang seakan tidak pernah berkesudahan.
Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Keberadaan RUU Perampasan Aset dianggap sebagai terobosan hukum yang dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan aset negara yang telah dicuri.
Merespons aksi demonstrasi ini, sejumlah anggota DPR yang ditemui di lokasi menyatakan kesiapan untuk membahas RUU Perampasan Aset dalam waktu dekat. Namun demikian, mereka juga mengingatkan bahwa proses legislasi membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyatakan akan mengkaji secara komprehensif usulan RUU tersebut.
Koordinator aksi dalam pidatonya menyampaikan bahwa demonstrasi ini bukanlah aksi yang lahir dari kebencian semata, melainkan dari keprihatinan dan cinta terhadap bangsa. “Kami mencintai negeri ini dan ingin melihatnya bersih dari korupsi.
Kami ingin anak-anak kami tumbuh di negeri yang adil dan makmur, bukan negeri yang digerogoti oleh para koruptor,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan peserta.
Aksi yang berlangsung tertib ini akhirnya dibubarkan pada sore hari dengan kesepakatan bahwa aspirasi rakyat akan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Panitia aksi berjanji akan terus mengawal proses pengesahan RUU Perampasan Aset hingga terwujud.
Demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI ini menjadi pengingat bahwa meskipun Indonesia adalah bangsa yang religius, namun ketakwaan tidak boleh hanya diukur dari ritual keagamaan semata. Lebih dari itu, ketakwaan harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam menjalankan amanah kekuasaan dan pelayanan publik.
Hanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujud.
Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah paradigma bahwa agama dan moralitas tidak cukup sebagai benteng anti korupsi tanpa didukung oleh sistem hukum yang kuat dan konsisten.
Penguatan kelembagaan penegak hukum, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi kunci yang tidak terpisahkan.
Seperti yang disampaikan dalam orasi penutup aksi, “Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia lahir dari gerakan bersama yang didorong oleh hati nurani yang bersih dan keberanian untuk mengatakan kebenaran.
Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal perjuangan melawan korupsi, bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta yang tulus pada negeri ini.”
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 akan menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan anti korupsi di Indonesia.
Apakah tuntutan rakyat akan dikabulkan atau justru terabaikan, waktu yang akan menjawab.
Yang pasti, suara rakyat telah terdengar dan tidak akan pernah diam sebelum keadilan benar-benar ditegakkan.
Oleh : Efraim Lengkong (71) Ketua Kelompok Pelayanan Usia Lanjut / KPL GMIM Karunia Sea Satu & Wakil Ketua KPK GMIm Wilayah Malalayang Timur Kota Manado
