Jakarta, M-Nusantara.com – Pengumuman Kejaksaan Agung pada 4 September 2026 tentang penyitaan aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana senilai Rp8,43 miliar dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik pertanyaan mendasar: apakah ini soal kuantitas uang yang dikorupsi, atau kegagalan sistem yang memungkinkannya terjadi? Penemuan uang tunai berbagai mata uang di dalam kendaraan dan brankas, serta jam tangan Rolex senilai Rp 300 juta, mengubah satire tentang pejabat korup menjadi pertanyaan serius tentang moralitas kekuasaan dan kualitas tata kelola negara.
Dalam narasi yang disampaikan Advokat Reinhard Wowiling, S.H., persoalannya bukan lagi sekadar “oknum”, tetapi tentang watak kekuasaan dan kegagalan tata kelola.
Menarik Dibaca. . .
Kejaksaan Agung mengumumkan penyitaan aset dengan nilai estimasi total Rp 8.436.069.815 yang berasal dari Dadan Hindayana, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN Tahun Anggaran 2025–2026 . Penyidik menyita berbagai mata uang asing dan rupiah yang ditemukan di dalam cash box serta sejumlah kendaraan yang terparkir di Apartemen Sentul Tower, Sentul City .
Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Juni 2026 setelah penyidik menyatakan memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup . Senin (7/9/2026), momentum ini harus menjadi refleksi nasional: sistem seperti apa yang membiarkan uang program rakyat disimpan sembarangan?
Kasus ini menghadirkan ironi mendalam. MBG dibangun dengan narasi mulia: memperbaiki gizi, membantu anak-anak, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, jika proses hukum membuktikan adanya penyimpangan, maka tragedinya bukan hanya uang yang hilang, tetapi pengkhianatan terhadap tujuan anggaran itu sendiri.
Uang yang seharusnya menjadi makanan, protein, dan vitamin untuk anak-anak justru diduga berubah menjadi aset pribadi—uang tunai berbagai mata uang, kendaraan, dan barang mewah .
Pertanyaan yang lebih dalam adalah: berapa banyak anak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari uang tersebut? Berapa banyak porsi makanan yang seharusnya bisa dibiayai?
Dalam negara hukum, seorang pejabat yang diberi kewenangan mengelola anggaran negara bukanlah pemilik uang negara, melainkan pemegang amanah administratif. Konstitusi melalui Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menghendaki pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketika anggaran publik dialihkan untuk kepentingan pribadi, yang dipertaruhkan adalah amanat konstitusi. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahkan menempatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka good governance, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang .
Pejabat tidak cukup bertanya apakah keputusannya formal, tetapi juga apakah kewenangannya digunakan untuk tujuan yang benar dan memberikan manfaat kepada masyarakat
Frasa “Itu hanya ulah oknum” menjadi berbahaya apabila digunakan untuk menutup pertanyaan tentang sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.
Dalam perkara MBG, Kejaksaan telah menyampaikan adanya pengembangan terhadap pihak swasta yang berkaitan dengan pelaksanaan program, serta perkara lain yang menyangkut pengadaan sepeda motor listrik di BGN dengan nilai anggaran lebih dari Rp 1 triliun yang diduga bermasalah karena mark-up .
Fakta-fakta ini menunjukkan mengapa pemeriksaan tata kelola tidak boleh dipersempit menjadi persoalan satu orang membawa uang tunai. Yang harus dibongkar adalah ekosistemnya—bagaimana keputusan, pengadaan, hubungan dengan pihak swasta, struktur organisasi, dan pengawasan bekerja atau justru gagal.
Pemerintahan yang sehat tidak menunggu aparat penegak hukum menemukan masalah. Pemerintahan yang sehat memiliki internal control, audit trail, pengadaan yang transparan, risk management, conflict-of-interest policy, whistleblowing system, pengawasan berlapis, dan mekanisme koreksi yang bekerja sebelum kerugian menjadi besar .
Kalau semua itu baru diperiksa setelah uang ditemukan di mobil, berarti ada pertanyaan yang jauh lebih besar: selama uang itu dikumpulkan, sistem pengawasannya berada di mana? Kejaksaan Agung telah memeriksa 11 saksi untuk memperkuat pembuktian, mulai dari tenaga ahli BGN hingga makelar ompreng . Ini menunjukkan kompleksitas kasus yang melibatkan banyak pihak dan mata rantai yang panjang.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tidak boleh ada jabatan yang kebal hukum, program yang kebal audit, atau anggaran yang kebal pemeriksaan.
Semakin strategis suatu program, semakin ketat pengawasannya. Semakin besar anggarannya, semakin tinggi transparansinya. Kekuasaan yang besar tanpa pengawasan bukanlah efektivitas, melainkan risiko .
Pada akhirnya, perkara ini harus dibiarkan bekerja melalui mekanisme hukum. Jangan menghukum seseorang melalui opini publik sebelum pengadilan, tetapi jangan pula membungkus persoalan dengan slogan “oknum” lalu menghentikan pemeriksaan terhadap sistem.
Jika ditemukan bahwa persoalannya bersifat sistemik, maka sistem itulah yang harus dibenahi.
Sebab negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah memiliki pejabat korup, tetapi negara yang memiliki sistem sehingga korupsi cepat terdeteksi, pelakunya cepat diproses, hasilnya dirampas kembali, dan celah yang memungkinkan kejahatan itu terjadi segera ditutup.
Karena yang harus dibuat “bergizi” bukan hanya makanan anak-anak, tetapi juga integritas birokrasi yang mengelola uang rakyat.
Oleh : Reinhard Wowiling S,H
Advokat dan Praktisi Hukum
