Jakarta, M-Nusantara.com — Sebuah kritik tajam terhadap narasi sejarah nasional dilontarkan oleh Reinhard Wowiling, S.H., advokat dan praktisi hukum, yang menilai bahwa doktrin “350 tahun dijajah Belanda” yang diajarkan di ruang-ruang kelas dan pidato kebangsaan merupakan sebuah anomali teoretis dalam kacamata historiografi dan hukum internasional.
Dalam analisisnya, Wowiling menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah fakta historis yang mutlak, melainkan konstruksi politik yang berakar dari ancaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda B.C. de Jonge pada 1935 untuk mematahkan pergerakan kemerdekaan, yang kemudian diserap sebagai retorika pemersatu bangsa oleh Presiden Soekarno pascakemerdekaan.
Menarik Dibaca. . .
Dari perspektif hukum internasional modern, Wowiling menggarisbawahi bahwa kolonialisme menuntut terpenuhinya fakta efektivitas kekuasaan (effective control), yakni penguasaan politik, militer, dan yurisdiksi administratif secara berkesinambungan.
Ia menegaskan bahwa kedatangan Cornelis de Houtman di Banten pada 1596 bukanlah penanda dimulainya penjajahan, melainkan ekspedisi dagang yang berujung kegagalan logistik.
Demikian pula dengan keberadaan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) sejak 1602 hingga bangkrut pada 1799, yang merupakan entitas perseroan dagang swasta dengan hak octrooi, bukan badan hukum publik pemerintah Kerajaan Belanda.
Pemeriksaan yuridis paling monumental terhadap mitos ini, menurut Wowiling, dilakukan oleh pakar hukum internasional keturunan Belanda-Indonesia, Gertrudes Johan Resink.
Melalui penelitian komparatif atas ratusan perjanjian internasional (sub-treaties) antara Hindia Belanda dan kerajaan-kerajaan Nusantara, Resink membuktikan bahwa hingga awal abad ke-20, banyak kesultanan lokal yang secara de jure dan de facto tetap bertindak sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat.
Kerajaan Aceh baru ditaklukkan pada 1903, Bone pada 1905, dan Perang Puputan di Bali baru meletus pada 1906–1908. Artinya, penguasaan administrasi kolonial yang mencakup seluruh kawasan Nusantara secara utuh praktis hanya berlangsung sekitar 40 hingga 50 tahun bukan tiga setengah abad.
Wowiling menyoroti bahwa narasi 350 tahun adalah produk konstruksi politik yang mengaburkan fakta bahwa nenek moyang bangsa sebenarnya melakukan perlawanan sengit sebagai entitas berdaulat selama abad ke-17 hingga ke-19.
Ia mengutip pemikiran filsuf Michel Foucault yang menegaskan bahwa sejarah kerap kali dikonstruksi sebagai perpanjangan dari relasi kekuasaan (power/knowledge), di mana penguasa menentukan narasi mana yang ditahbiskan sebagai kebenaran.
Dengan demikian, menerima narasi bahwa seluruh Nusantara telah tunduk sejak 1596 secara implisit justru merendahkan martabat kerajaan-kerajaan Nusantara yang gigih mempertahankan kedaulatannya.
Meskipun demikian, Wowiling menegaskan bahwa penderitaan rakyat akibat sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan kerja paksa (rodi) tetaplah fakta sejarah yang kelam dan tidak terbantahkan, sebagaimana diakui dalam Resolusi PBB Nomor 1514 Tahun 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial. Namun, meluruskan kalkulasi waktu penjajahan melalui metodologi hukum dan sejarah yang sahih adalah langkah krusial untuk memulihkan kehormatan historiografi nasional.
Wacana kementerian terkait untuk melakukan pembenahan catatan sejarah nasional, yang belakangan mengemuka seiring peluncuran buku sejarah revisi oleh Kementerian Kebudayaan, harus ditindaklanjuti secara ilmiah, melibatkan konsensus para akademisi independen, serta dibebaskan dari kepentingan politik jangka pendek.
Pada akhirnya, Wowiling mengingatkan bahwa bangsa yang matang adalah bangsa yang berani membedakan antara retorika politik pemersatu dan fakta historiografi yang jujur.
Mengajarkan kebenaran sejarah berbasis kedaulatan hukum kepada generasi muda bukanlah bentuk pengurangan atas heroisme masa lalu, melainkan penghormatan tertinggi terhadap kebenaran itu sendiri.
Sebagaimana adagium klasik Cicero, Historia Magistra Vitae Est—sejarah adalah guru terbaik kehidupan. Namun, seorang guru hanya mampu menuntun masa depan bangsa jika ajaran yang disampaikan berdiri tegak di atas kenyataan fakta, bukan di atas mitos penjajahan yang terus dipelihara.
Oleh: Tim Hukum & Politik
