Jakarta, M-Nusantara.com – Uji Normatif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Standar Keamanan Pangan UU 18/2012, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program Pemenuhan Gizi Nasional
“Program perbaikan gizi nasional bertujuan mulia untuk menyejahterakan generasi penerus. Namun dalam negara hukum yang beradab, niat baik birokrasi tidak boleh membenarkan pengabaian standar keselamatan; anak-anak Indonesia adalah pemegang hak konstitusional atas kesehatan, bukan objek eksperimen kebijakan yang dipaksakan.”
Menarik Dibaca. . .
Insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo pada awal September 2026 menjadi sinyal bahaya bagi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian yang bermula dari distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah ini menyebabkan lebih dari 500 santri mengalami gangguan kesehatan mendadak hingga harus menjalani perawatan medis intensif. Kamis (3/9/2026)
Disparitas data antara Dinas Kesehatan Sidoarjo yang mencatat 566 korban dan Badan Gizi Nasional yang mencatat 512 korban menandakan belum terbangunnya sistem krisis terintegrasi dalam merespons darurat kesehatan publik .
Data terbaru bahkan menunjukkan jumlah korban terus bertambah menjadi 664 orang yang sempat dirawat di delapan rumah sakit di Sidoarjo akibat gejala mual, muntah, pusing, lemas, diare, dan dehidrasi . Langkah cepat otoritas yang menjatuhkan sanksi skorsing berat serta mencopot Kepala SPPG setempat hanyalah pola respons pemadaman kebakaran yang reaktif, alih-alih menyelesaikan akar persoalan sistemik yang memicu keberulangan tragedi serupa .
Peristiwa di Sidoarjo bukanlah insiden terisolasi yang berdiri sendiri di tengah pelaksanaan program prioritas nasional. Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, tercatat 43.838 warga di 36 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG sepanjang tahun 2025-2026 .
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahkan mengidentifikasi bahwa kasus Sidoarjo bukan penyimpangan yang berdiri sendiri dan telah mengidentifikasi 11 kelompok masalah yang saling berkaitan, mulai dari keselamatan pangan, tata kelola, korupsi dan penyalahgunaan anggaran, hingga konstitusionalitas anggaran .
Pola sebaran kasus keracunan yang mendominasi wilayah Pulau Jawa membuktikan adanya celah fundamental dalam sistem jaminan mutu dan pengawasan penyediaan pangan skala besar. Ketika penutupan ratusan fasilitas produksi tidak mampu menghentikan munculnya korban-korban baru, maka masalah yang dihadapi bukan lagi sebatas kelalaian individu di tingkat dapur, melainkan ketidakmampuan desain pengawasan hulu ke hilir dalam menguji kelayakan konsumsi sebelum makanan didistribusikan kepada anak-anak .
Dari kacamata hukum positif, penyelenggaraan program pangan massal wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 86 undang-undang tersebut menetapkan bahwa keselamatan pangan merupakan kondisi mutlak untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang membahayakan kesehatan manusia . Pasal 68 dan 69 UU Pangan secara tegas mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu melalui sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, penetapan standar kemasan pangan, hingga pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan .
Pengabaian terhadap standar higienitas yang berujung pada jatuhnya korban dalam jumlah besar merupakan bentuk pelanggaran nyata atas amanat UU Pangan. Tindakan ini bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak konstitusional setiap anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perlindungan dari segala bentuk ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menegaskan bahwa masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas untuk menggugat negara maupun Badan Gizi Nasional selaku institusi pengelola program, karena menyangkut hak konstitusional penerima manfaat yang dilanggar .
Pelaksanaan program publik yang menorehkan angka keracunan berulang menguji secara langsung kepatuhan birokrasi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 undang-undang tersebut mengharuskan setiap diskresi dan tindakan pejabat negara berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (principle of care) dan Asas Akuntabilitas .
Asas kecermatan mensyaratkan setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi/data dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan yang dibuat bermuara pada keadilan dan tidak merugikan pihak yang terkena dampak . Membiarkan dapur produksi beroperasi tanpa sertifikasi sanitasi yang ketat atau tanpa mekanisme pengetesan sampel yang memadai sebelum distribusi adalah cerminan dari pengabaian asas kecermatan. Kepala BGN Sudaryono bahkan mengakui bahwa keracunan massal di Sidoarjo terjadi karena kelalaian yang disengaja, di mana makanan matang pukul 05.00 WIB seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 09.00 WIB, tetapi baru didistribusikan dan dimakan di atas pukul 12.00 WIB oleh para santri .
Tanggung jawab hukum negara tidak dapat diselesaikan secara instan hanya dengan memosisikan petugas lapangan sebagai kambing hitam, sementara struktur pengawasan pusat luput dari evaluasi mendasar.
Tragedi Sidoarjo harus menjadi batas akhir dari toleransi publik terhadap kelemahan mitigasi risiko program prioritas ini. Pemerintah wajib menghentikan sementara pengoperasian rantai pasok yang tidak terverifikasi demi keselamatan jiwa anak-anak sebagai pemegang hak konstitusional utama.
YLBHI secara tegas meminta Presiden Prabowo untuk melakukan moratorium nasional terhadap operasional dan ekspansi Program MBG sampai audit independen berbasis risiko selesai, serta menghentikan pola produksi massal yang berbahaya dan merancang ulang program menjadi intervensi gizi yang terarah, desentralistik, serta diawasi publik . Negara hukum yang bertanggung jawab harus berani mengakui bahwa percepatan capaian target kuantitatif program tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan pangan. Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur, audit independen atas kelayakan sanitasi seluruh fasilitas dapur, serta penegakan hukum yang akuntabel merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa makanan yang dibagikan negara benar-benar membawa gizi dan kehidupan, bukan penderitaan dan ancaman keselamatan.
Dosen hukum Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, bahkan mendorong agar perkara keracunan ini diproses secara pidana untuk memberikan efek jera (deterrence) dan efek jeri (chilling effect), karena sanksi administratif berupa penghentian operasional sementara SPPG selama ini dinilai tidak efektif menghentikan kasus serupa . (**)
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
