Jakarta, M-Nusantara.com — Perdebatan mengenai kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai terlalu mengandalkan pajak kembali mencuat ke ruang publik. Pernyataan yang dikaitkan dengan Dosen Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, mengenai hal tersebut layak ditempatkan sebagai bagian dari diskursus publik yang sehat.
Kritik terhadap kebijakan ekonomi bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara. Dalam negara hukum dan demokrasi, kritik justru merupakan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan rakyat.
Menarik Dibaca. . .
Namun demikian, persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Pajak bukan musuh rakyat, dan pemerintah tidak salah ketika mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Yang patut dipersoalkan adalah bagaimana pajak dipungut, seberapa besar beban yang dibebankan, bagaimana penerimaan tersebut digunakan, dan apakah kebijakan fiskal berjalan beriringan dengan penciptaan produktivitas, investasi, lapangan kerja dan kesejahteraan.
Secara konstitusional, negara memang mempunyai kewenangan memungut pajak. Pasal 23A UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Tetapi kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 memberikan orientasi yang jauh lebih penting: APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sinilah letak persoalan hukumnya.
Kewenangan memungut pajak adalah kewenangan konstitusional, tetapi penggunaan hasil pajak juga merupakan amanat konstitusional. Dengan kata lain, negara tidak cukup hanya bertanya, “Berapa yang dapat kita pungut dari rakyat?” Negara juga harus bertanya, “Apa yang telah negara hasilkan bagi rakyat dari pungutan tersebut?”
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang masih berlaku dan telah mengalami perubahan antara lain melalui UU No. 6 Tahun 2023, menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia memang dirancang untuk memperkuat penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan dan mengatur berbagai aspek perpajakan secara lebih terintegrasi.
Artinya, secara hukum tidak tepat apabila setiap kenaikan penerimaan pajak langsung dianggap sebagai kebijakan yang salah.
Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, administrasi pemerintahan dan berbagai fungsi publik lainnya.
Bahkan data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sampai 30 Juni 2026 pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.035,7 triliun, sementara PNBP mencapai Rp 271 triliun.
Data tersebut justru memperlihatkan bahwa struktur penerimaan negara memang sangat membutuhkan pajak. Karena itu, persoalannya bukan “pajak atau bukan pajak”, melainkan apakah struktur penerimaan negara cukup sehat, produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah harus menghindari jebakan fiskal : ketika penerimaan kurang, solusinya selalu mencari objek pajak baru; ketika belanja meningkat, jawabannya kembali kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Jika pola demikian berlangsung terus-menerus, negara berisiko menjadi kuat dalam memungut tetapi lemah dalam menciptakan nilai ekonomi baru.
Pasal 33 UUD 1945 memberikan desain ekonomi Indonesia yang jauh lebih luas. Perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Filosofinya jelas : negara bukan sekadar pemungut penerimaan, tetapi penyelenggara tata ekonomi yang harus menciptakan kemakmuran.
Karena itu, kebijakan fiskal idealnya berjalan dalam satu ekosistem. Pajak membiayai pembangunan. Pembangunan meningkatkan produktivitas. Produktivitas menciptakan usaha dan lapangan kerja.
Usaha menghasilkan pendapatan. Pendapatan memperluas basis pajak. Basis pajak yang sehat kemudian memperkuat APBN. Itulah taxation-growth cycle yang sehat.
Sebaliknya, apabila negara menaikkan beban fiskal sementara dunia usaha menghadapi ketidakpastian regulasi, biaya logistik tinggi, birokrasi panjang, akses pembiayaan sulit dan lemahnya kepastian hukum, maka pajak dapat berubah dari instrumen pembangunan menjadi faktor yang justru menekan aktivitas ekonomi.
Kritik mengenai kemampuan pemerintah menarik investasi juga perlu dibaca secara lebih objektif. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal—yang telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja—menempatkan penanaman modal dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional.
Investor pada dasarnya tidak hanya mencari negara yang memberikan insentif pajak. Investor mencari kepastian hukum, kepastian kebijakan, pasar, infrastruktur, tenaga kerja, akses pembiayaan, stabilitas, perlindungan hukum dan kemampuan pemerintah menjalankan aturan secara konsisten.
Dalam konteks ini, temuan World Bank juga relevan sebagai bahan pembanding, bukan sebagai legitimasi untuk menyalahkan pemerintah. World Bank menempatkan lingkungan regulasi yang lebih dapat diprediksi, persaingan yang sehat, penyederhanaan proses usaha dan mobilisasi modal swasta sebagai bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan serta penciptaan pekerjaan di Indonesia.
Bahkan dalam kajian Indonesia Economic Prospects, World Bank menekankan pentingnya deregulasi perdagangan dan investasi, penyederhanaan proses, komunikasi kebijakan yang jelas serta kepastian kebijakan untuk mengurangi ketidakpastian pasar.
Maka, persoalan investasi sebenarnya lebih dalam daripada sekadar pertanyaan: “Mengapa investor asing belum cukup banyak masuk?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Apakah seluruh ekosistem hukum dan ekonomi kita membuat investor merasa aman untuk menanamkan modal dalam jangka panjang?”
Di sinilah hukum administrasi pemerintahan menjadi sangat penting. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibangun antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan efisien serta memberikan keadilan dan kepastian hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Artinya, kepastian hukum bukan sekadar jargon bagi advokat atau hakim. Kepastian hukum adalah bagian dari infrastruktur ekonomi.
Jalan tol dapat mempercepat perjalanan barang. Pelabuhan dapat mempercepat arus logistik. Listrik dapat menghidupkan industri. Tetapi kepastian hukum membuat investor berani menanamkan modal untuk sepuluh, dua puluh bahkan tiga puluh tahun.
Karena itu, apabila pemerintah benar-benar ingin memperbesar penerimaan negara tanpa terus meningkatkan tekanan kepada masyarakat, salah satu jalan paling fundamental adalah memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Bukan sekadar memperbesar tarif.
Dalam perspektif filsafat hukum, pajak memiliki hubungan erat dengan social contract. Rakyat menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara melalui mekanisme perpajakan karena negara memiliki kewajiban menyediakan kepentingan publik. Karena itu hubungan antara negara dan wajib pajak tidak seharusnya dibangun semata-mata dalam hubungan penguasa dan objek pungutan. Ia harus dibangun sebagai hubungan hak dan kewajiban konstitusional.
Warga mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai hukum. Negara mempunyai kewajiban mengelola penerimaan secara transparan, bertanggung jawab, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan.
Inilah makna penting Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Karena itu, ketika masyarakat mempertanyakan kenaikan beban pajak, pertanyaan tersebut tidak boleh serta-merta dianggap sebagai ketidakpatuhan atau anti-pemerintah. Sebaliknya, pertanyaan tersebut dapat menjadi pertanyaan konstitusional : Apakah setiap tambahan beban fiskal memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, dan manfaat publik yang dapat dipertanggungjawabkan?
Masyarakat pada prinsipnya memahami bahwa negara membutuhkan uang. Yang sering menjadi masalah adalah kepercayaan. Masyarakat akan lebih mudah menerima pajak apabila melihat jalan dibangun dengan baik, sekolah berfungsi, layanan kesehatan tersedia, birokrasi efektif, hukum memberikan kepastian, lapangan kerja terbuka dan uang negara dikelola secara akuntabel.
Sebaliknya, resistensi sosial dapat muncul apabila masyarakat merasa bahwa kewajibannya terus bertambah sementara kualitas pelayanan publik dan kesempatan ekonominya tidak bergerak secara sebanding.
Dalam konteks ini, pemerintah harus berhati-hati agar jangan sampai muncul persepsi bahwa rakyat diminta berhemat sementara negara terus memperluas kebutuhan belanja; rakyat diminta patuh pajak sementara kepastian usaha belum optimal. Persepsi semacam itu berbahaya bagi legitimasi fiskal.
Pemerintah sebenarnya tidak perlu mempertentangkan keduanya. Pajak dan investasi harus ditempatkan dalam satu desain ekonomi. Pajak menyediakan sumber pembiayaan negara. Investasi menciptakan kegiatan ekonomi. Belanja negara menciptakan infrastruktur dan human capital.
Sektor swasta menciptakan produksi dan lapangan kerja. Lapangan kerja menciptakan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat memperluas basis ekonomi dan pada akhirnya memperkuat penerimaan negara. Itulah ekosistem yang seharusnya dibangun.
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal nasional, pengelolaan penerimaan, belanja dan pembiayaan secara adil, selaras serta akuntabel.
Dengan demikian, optimalisasi penerimaan negara tidak boleh diterjemahkan secara sempit sebagai optimalisasi pemungutan. Optimalisasi yang sebenarnya adalah optimalisasi kapasitas ekonomi nasional.
Kritik yang disampaikan Ronnie H. Rusli, sejauh ditempatkan sebagai kritik kebijakan dan bukan tuduhan terhadap individu tertentu, mengandung satu pertanyaan penting yang patut dijawab secara akademik oleh pemerintah : Apakah strategi fiskal Indonesia ke depan akan lebih banyak bertumpu pada memperluas beban terhadap basis ekonomi yang sudah ada, atau memperluas basis ekonomi itu sendiri?
Jawaban kedua jauh lebih strategis. Pemerintah perlu memperbesar jumlah perusahaan produktif, memperluas industri bernilai tambah, memperkuat UMKM agar naik kelas, membuka lapangan kerja berkualitas, memperbaiki iklim investasi, mempercepat kepastian perizinan, memperkuat penegakan hukum ekonomi, mengurangi biaya transaksi dan memperluas akses pembiayaan.
Dengan demikian, penerimaan pajak meningkat karena ekonomi tumbuh, bukan semata-mata karena negara semakin agresif mencari siapa yang dapat dikenai pajak. Itulah perbedaan antara tax-driven fiscal policy dengan growth-driven fiscal capacity.
Pada akhirnya, kritik terhadap kebijakan pajak seharusnya tidak dibaca sebagai ajakan untuk mengurangi peran negara atau menghindari kewajiban perpajakan. Justru sebaliknya. Negara membutuhkan sistem perpajakan yang kuat, adil dan kredibel. Tetapi pajak yang kuat membutuhkan ekonomi yang kuat; ekonomi yang kuat membutuhkan investasi; investasi membutuhkan kepastian hukum; dan kepastian hukum membutuhkan pemerintahan yang konsisten, transparan dan akuntabel.
Karena itu, pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Kritik mengenai pajak, investasi dan beban fiskal justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap berada dalam koridor konstitusi.
Sebab amanat Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945 pada akhirnya bertemu pada satu tujuan yang sama: kemakmuran rakyat.
Negara tidak boleh berhenti pada pertanyaan: “Berapa banyak yang dapat kita pungut?” Pertanyaan yang lebih besar adalah: “Berapa banyak kemakmuran yang mampu kita ciptakan?” Di situlah ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi sebuah negara hukum. Dan di situlah pajak memperoleh maknanya yang paling benar : bukan sebagai beban yang terus ditagihkan kepada rakyat, melainkan sebagai kontribusi masyarakat yang kembali kepada masyarakat dalam bentuk kemakmuran, pelayanan publik, kesempatan kerja dan masa depan yang lebih baik.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H. (Advokat dan Praktisi Hukum)
