Jakarta, M-Nusantara.comaa Hukum g selama puluhan tahun sering dipahami melalui satu gambaran sederhana: seseorang bersalah, lalu negara memasukkannya ke penjara. Padahal, penjara bukan satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pidana.
Sejak KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku pada 2 Januari 2026, sistem pemidanaan Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk memilih bentuk pidana yang tidak selalu berujung pada perampasan kemerdekaan. Salah satunya adalah pidana kerja sosial. Jumat (25/9/2026)
Menarik Dibaca. . .
KUHP tersebut telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: apakah pidana kerja sosial berarti hukuman yang lebih ringan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sebab, ringan dalam bentuk belum tentu ringan dalam pertanggungjawaban. Pidana kerja sosial tetap merupakan pidana.
Ada putusan pengadilan, ada pernyataan bersalah, ada kewajiban yang harus dilaksanakan, ada pengawasan, dan ada konsekuensi apabila terpidana mengabaikannya. Yang berubah bukan prinsip pertanggungjawabannya, melainkan cara negara mengeksekusi pidana tersebut.
Pasal 65 KUHP menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok, bersama pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Dengan demikian, kerja sosial bukan kegiatan sukarela, bukan pekerjaan sosial biasa, dan bukan sekadar program pembinaan. Ia adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.
Penjelasan KUHP bahkan menempatkan pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai model pidana alternatif terhadap pidana penjara, yang berkaitan dengan pendekatan daad-daderstrafrecht, yaitu mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan dan keadaan pelaku.
Penjelasan tersebut juga mengarahkan agar alternatif pidana penjara digunakan ketika sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Di sinilah terjadi perubahan paradigma. Hukum tidak hanya bertanya: “Berapa lama orang ini harus dipenjara?” Tetapi juga: “Pidana seperti apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan?”
Pasal 85 ayat (1) UU 1/2023 memberikan batas yang jelas. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Ini penting. Kerja sosial bukan mekanisme yang dapat diminta setiap terdakwa hanya karena ia mengaku bersalah, meminta maaf, atau berdamai dengan korban. Ada syarat objektif dan ada penilaian hakim.
Dengan kata lain, pidana kerja sosial bukan hak otomatis terdakwa. Ia merupakan pilihan pemidanaan yang berada dalam kerangka hukum dan pertimbangan hakim.
Pasal 85 ayat (2) KUHP memberikan sejumlah pertimbangan yang wajib diperhatikan hakim. Di antaranya adalah pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan dan pelaksanaan kerja sosial, riwayat sosial, perlindungan keselamatan kerja, agama/kepercayaan/keyakinan politik, serta kemampuan terdakwa membayar denda.
Di sini terdapat prinsip yang sangat penting: persetujuan terdakwa bukan berarti terdakwa memilih sendiri hukumannya. Persetujuan diperlukan antara lain agar pidana kerja sosial tidak berubah menjadi bentuk kerja paksa.
Namun, keputusan apakah pidana kerja sosial layak dijatuhkan tetap merupakan kewenangan hakim berdasarkan ketentuan undang-undang dan fakta persidangan.
Jadi, tidak boleh muncul logika: “Saya tidak mau masuk penjara, saya pilih kerja sosial.” Hukum pidana bukan restoran tempat terdakwa memilih menu hukuman.
Pasal 85 menentukan pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Pelaksanaannya paling lama 8 jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, dengan memperhatikan mata pencaharian maupun kegiatan lain yang bermanfaat bagi terpidana.
Artinya, negara tidak boleh menjadikan kerja sosial sebagai bentuk eksploitasi. Seorang terpidana tetap manusia yang mempunyai pekerjaan, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Pemidanaan harus tetap memiliki batas.
Satu norma penting dalam Pasal 85 adalah pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Ini prinsip yang jangan sampai hilang dalam praktik.
Misalnya, seseorang dijatuhi pidana kerja sosial kemudian ditempatkan di suatu lembaga yang ternyata menggunakan tenaga terpidana untuk kepentingan bisnis komersial. Itu berbahaya. Karena tujuan pidana kerja sosial adalah pertanggungjawaban dan kemanfaatan sosial, bukan menciptakan tenaga kerja gratis.
Oleh karena itu, tempat pelaksanaan harus jelas, pekerjaannya proporsional, aman, tidak merendahkan martabat manusia, serta sesuai dengan tujuan putusan.
Ini salah satu kesalahpahaman yang paling perlu diluruskan. Pidana kerja sosial bukan restorative justice. Restorative justice berorientasi pada pemulihan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme yang ditentukan hukum.
Sedangkan pidana kerja sosial adalah pidana pokok yang dijatuhkan hakim setelah terdakwa dinyatakan bersalah.
KUHAP baru, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2025, memang memperkuat mekanisme keadilan restoratif sekaligus mengatur berbagai bentuk pemidanaan dan hak korban. UU tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP 1981.
Karena itu, perdamaian dengan korban tidak boleh otomatis diterjemahkan: “Kalau sudah damai, berarti pasti kerja sosial.” Tidak demikian. Perdamaian dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam pemidanaan, tetapi putusan pidana tetap merupakan kewenangan hakim berdasarkan hukum.
Inilah titik yang sering terlupakan. Jangan sampai diskursus tentang “pemidanaan humanis” justru membuat korban kehilangan ruang dalam sistem peradilan pidana.
Pidana kerja sosial tidak otomatis menghapus hak korban. Apabila berdasarkan ketentuan yang berlaku korban mempunyai hak atas restitusi, ganti kerugian, pemulihan, atau hak lain yang ditentukan dalam putusan maupun peraturan perundang-undangan, hak tersebut tetap harus diperhatikan.
KUHAP baru sendiri memperkuat pengaturan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, serta memperkuat hak korban dalam sistem peradilan pidana. Maka prinsipnya harus jelas: pidana yang manusiawi terhadap pelaku tidak boleh berubah menjadi ketidakadilan terhadap korban.
Ini juga menunjukkan bahwa kerja sosial bukan hukuman “bebas”. Pasal 85 KUHP mengatur pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial oleh jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 349 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: apabila pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial, pelaksanaan putusan dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Dengan demikian, terdapat rantai pertanggungjawaban:
Hakim → menjatuhkan pidana
Jaksa → melaksanakan putusan
Pembimbing Kemasyarakatan → melakukan pembimbingan
Lembaga tempat kerja sosial → menjadi tempat pelaksanaan sesuai mekanisme yang ditetapkan
Di sinilah terlihat bahwa pidana kerja sosial bukan hukuman main-main. Pasal 85 ayat (7) mengatur konsekuensi apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial.
Dalam kondisi tersebut, putusan dapat memerintahkan terpidana untuk mengulangi seluruh atau sebagian kerja sosial, menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang sebelumnya diganti dengan kerja sosial, atau membayar denda yang terkait dengan pidana kerja sosial maupun menjalani pidana penjara pengganti sesuai ketentuan.
Maka kalimat “Kerja sosial itu cuma kerja bersih-bersih” adalah pemahaman yang keliru. Yang terlihat mungkin hanya seseorang sedang bekerja. Tetapi secara yuridis, di belakang pekerjaan tersebut terdapat putusan pidana yang wajib dipatuhi.
Bayangkan seseorang bernama A melakukan tindak pidana ringan yang memenuhi syarat Pasal 85 KUHP. A mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, mempunyai pekerjaan tetap, kondisi sosialnya memungkinkan menjalani kerja sosial, dan setelah mempertimbangkan seluruh keadaan perkara hakim menjatuhkan pidana penjara empat bulan yang kemudian diganti dengan pidana kerja sosial selama 120 jam.
A kemudian diwajibkan melaksanakan kerja sosial di lembaga sosial yang ditentukan. A tidak kehilangan kebebasannya seperti orang yang berada di balik jeruji. Tetapi A juga tidak pulang dengan status “tidak terjadi apa-apa”. Ia tetap terpidana dan mempunyai kewajiban hukum.
Jika A secara sengaja mengabaikan kewajiban tersebut tanpa alasan sah, mekanisme Pasal 85 ayat (7) dapat diterapkan. Di sinilah perbedaan antara “tidak dipenjara” dengan “tidak dihukum”. Keduanya adalah dua hal yang berbeda.
Secara fisik, bisa saja terlihat lebih ringan. Tetapi secara hukum, pertanyaan tersebut tidak tepat jika hanya dilihat dari jumlah penderitaan yang dirasakan pelaku. Pidana harus dinilai berdasarkan tujuan pemidanaan dan proporsionalitasnya.
Seseorang yang kehilangan kemerdekaan selama empat bulan mengalami bentuk penderitaan yang berbeda dengan seseorang yang harus menjalankan 120 atau 200 jam kerja sosial di bawah pengawasan negara.
Keduanya sama-sama merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Bahkan dalam konteks tertentu, kerja sosial dapat memberikan beban moral yang berbeda karena pelaku harus secara nyata memberikan kontribusi kepada masyarakat setelah melakukan tindak pidana.
Di sinilah filosofi KUHP baru menjadi menarik. Pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berpikir: “Kamu bersalah, maka kamu harus menderita.” Tetapi juga: “Bagaimana negara merespons kesalahan itu secara proporsional, mencegah pengulangan, melindungi masyarakat, dan memungkinkan pelaku kembali menjadi bagian dari masyarakat?”
Itulah mengapa alternatif terhadap penjara menjadi penting. Penjara memiliki fungsi penting dan tetap diperlukan untuk tindak pidana tertentu. Tetapi penjara jangka pendek juga memiliki persoalan sosial tersendiri.
Seseorang yang masuk penjara untuk waktu singkat dapat kehilangan pekerjaan, mengalami putusnya hubungan sosial, dan setelah bebas menghadapi stigma yang justru menyulitkan reintegrasi.
Karena itu, apabila tujuan pemidanaan dapat dicapai tanpa harus merampas kemerdekaan seseorang, hukum dapat menyediakan alternatif. Tetapi alternatif tersebut harus tetap jelas, terukur, diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut saya, tantangan terbesar bukanlah mencantumkan pidana kerja sosial dalam undang-undang. Tantangan sebenarnya adalah: apakah negara mampu melaksanakannya secara profesional?
Sebab, apabila tidak ada tempat kerja sosial yang memadai, tidak ada sistem pengawasan, tidak ada standar keselamatan, tidak ada pencatatan jam kerja, tidak ada pembimbingan, dan tidak ada tindakan terhadap pelanggaran, maka pidana kerja sosial hanya akan menjadi pidana yang indah di atas kertas tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Hukum pidana tidak boleh berhenti pada teks. Norma harus berubah menjadi praktik. Dan praktik harus dapat diawasi.
Ada bahaya lain. Jangan sampai masyarakat memahami pidana kerja sosial sebagai: “Kalau punya uang atau punya koneksi, tidak perlu masuk penjara.” Itu akan menghancurkan legitimasi sistem pemidanaan.
Karena itu, penerapan pidana kerja sosial harus tunduk pada equality before the law dan kepastian hukum. Orang miskin dan orang kaya harus sama-sama tunduk kepada hukum.
Orang biasa dan orang berpengaruh harus sama-sama dinilai berdasarkan unsur tindak pidana, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kondisi pelaku, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pidana kerja sosial tidak boleh menjadi privilese sosial. Ia harus menjadi instrumen pemidanaan yang sah dan objektif.
Hakim bukan sekadar penghitung pasal. Hakim harus melihat keseluruhan perkara. Perbuatan apa yang dilakukan? Seberapa serius akibatnya? Bagaimana tingkat kesalahannya? Siapa korbannya? Apakah korban telah memperoleh pemulihan? Bagaimana kondisi sosial pelaku? Apakah pelaku mempunyai kemungkinan mengulangi perbuatan? Apakah pidana kerja sosial benar-benar mencapai tujuan pemidanaan?
Dan yang paling penting: apakah pidana tersebut masih memenuhi rasa keadilan tanpa mengorbankan kepentingan korban dan masyarakat? Di sinilah hukum bertemu dengan filsafat.
Karena keadilan bukan sekadar menghitung berapa bulan seseorang berada di balik jeruji.
Ada perbedaan besar antara bebas dari hukuman dengan menjalani hukuman dalam bentuk yang berbeda. Orang yang menjalani pidana kerja sosial berada pada kategori kedua.
Ia tetap harus bertanggung jawab. Ia tetap harus menaati putusan. Ia tetap diawasi. Ia tetap mempunyai konsekuensi jika tidak menjalankan kewajibannya. Dan hak korban tetap harus diperhatikan.
Pidana kerja sosial merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana nasional. Ia menunjukkan bahwa negara mulai membuka ruang terhadap pemidanaan yang lebih variatif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial, tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana.
Namun, jangan salah memahami. Tidak masuk penjara bukan berarti tidak dihukum. Kerja sosial bukan pembebasan. Kerja sosial bukan restorative justice. Kerja sosial bukan perdamaian. Dan kerja sosial bukan hadiah bagi terdakwa. Ia adalah pidana.
Bedanya, negara tidak selalu harus menghukum dengan cara mengurung manusia di balik tembok. Kadang-kadang, hukum dapat menghukum dengan cara memaksa seseorang mengembalikan sebagian manfaat kepada masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatannya.
Tetapi sekali lagi, ukuran keberhasilannya bukan seberapa banyak orang yang berhasil dikeluarkan dari penjara. Ukuran keberhasilannya adalah apakah pemidanaan tersebut mampu mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keamanan masyarakat.
“Hukum yang manusiawi bukan hukum yang lembek. Hukum yang manusiawi adalah hukum yang mampu menghukum dengan pasti tanpa kehilangan akal sehat, menghormati martabat manusia tanpa mengabaikan korban, dan memberikan kesempatan untuk berubah tanpa menghapus pertanggungjawaban.”
“Tidak semua kesalahan harus dibalas dengan jeruji. Tetapi setiap kesalahan tetap harus dibayar dengan pertanggungjawaban.”
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
