Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertemuan itu membahas percepatan legalitas pertambangan rakyat di Sulawesi Utara.
Gubernur YSK memaparkan sejumlah persoalan regulasi yang dinilai menghambat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulut.
Menarik Dibaca. . .
Ia menyoroti ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, khususnya Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 29, yang perlu diselaraskan dengan regulasi kementerian lain .
YSK juga melaporkan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Sulut telah rampung. Ia meminta percepatan penandatanganan dan penetapan dokumen tersebut menjadi Keputusan Menteri ESDM agar proses pengelolaan WPR bisa berlanjut .
Selain itu, Gubernur mendorong revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 untuk mempercepat implementasi WPR hingga peningkatan status menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) .
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut .
Pertemuan digelar di Jakarta, kantor Kementerian ESDM .
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang rakyat di Sulawesi Utara.
Selama ini, aktivitas pertambangan rakyat yang telah berjalan belum sepenuhnya memiliki legalitas memadai .
Pemerintah Provinsi Sulut ingin mempercepat tata kelola WPR dan IPR agar masyarakat dapat menambang secara legal, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga .
Dalam dokumen Strategi Akselerasi Tata Kelola WPR dan IPR Sulawesi Utara, Pemprov Sulut mengajukan permohonan diskresi strategis kepada Menteri ESDM.
Diskresi itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi penetapan Dokumen Pengelolaan WPR dengan mempertimbangkan proses teknis yang telah diselesaikan sebelum terbitnya regulasi baru .
Sebagian blok WPR yang diusulkan telah memiliki aktivitas pertambangan masyarakat.
Namun, belum optimalnya penetapan WPR membuat aktivitas ekonomi rakyat tersebut belum mendapatkan kepastian hukum yang memadai .
Usai mendampingi pertemuan, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur YSK yang membawa persoalan pertambangan rakyat Sulut langsung ke pemerintah pusat.
“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien .
Ia berharap pembahasan bersama Kementerian ESDM dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga proses penetapan WPR dan penyesuaian regulasi yang dibutuhkan dapat berjalan sesuai harapan .
“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien . (**)
