Membaca Temuan MK soal Dokumen Pendidikan Gibran : Antara Pidana, Administrasi, PTUN, dan Etika Bernegara
Jakarta, M-Nusantara.com- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah memberi satu kepastian yuridis: permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Rabu (7/10/2026)
Menarik Dibaca. . .
Namun, di balik amar formal itu, pertimbangan Mahkamah mencatat fakta yang tak bisa diabaikan dalam diskursus publik : dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas atau sederajat.
Dokumen yang terungkap di persidangan antara lain berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Di sinilah persoalannya menjadi sangat menarik secara analisis hukum. Putusan MK memang telah menutup satu pintu litigasi hasil pemilu, tetapi hal itu tidak serta-merta mengunci seluruh kemungkinan pemeriksaan hukum lainnya. Kendati demikian, membuka pintu hukum baru pun tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Publik tidak boleh serta-merta menyimpulkan adanya tindak pidana, menuduh pemalsuan, ataupun menyimpulkan bahwa yang bersangkutan pasti tidak pernah lulus. Langkah yang sehat dalam bernegara adalah membangun rantai pembuktian yang disiplin: menguji dokumen dasar, pejabat penerbit, prosedur penerbitan, dasar penyetaraan, legalitas keputusan administratif, proses verifikasi KPU, hingga ada atau tidaknya unsur pidana yang relevan.
Hal pertama yang harus ditegaskan agar diskursus tidak berubah menjadi peradilan jalanan adalah bahwa forum Mahkamah Konstitusi bukan tempat untuk memvonis tindak pidana pemalsuan. Pernyataan Mahkamah bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan merupakan temuan dalam konteks pembuktian sengketa hasil pemilu, bukan vonis pidana. Secara hukum, terdapat tiga kemungkinan terpisah: dokumen tersebut sebenarnya ada namun tidak diajukan ke persidangan; dokumen yang ada bukan bukti kelulusan tetapi terdapat dokumen lain yang membuktikannya; atau dokumen dasar penerbitan keputusan administrasi memang cacat syarat.
Ketiganya membawa akibat hukum yang berbeda, sehingga menyimpulkan ketiadaan bukti di sidang MK sebagai “ijazah palsu” adalah kekeliruan logis. Sebaliknya, menganggap amar putusan MK telah menyelesaikan seluruh persoalan validitas dokumen juga tidak tepat, sebab status jabatan dan validitas dokumen merupakan dua entitas hukum yang berbeda.
Titik awal analisis berakar pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini tidak hanya mensyaratkan tingkat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, tetapi juga mewajibkan alat administratif berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi. Kata “tamat” memegang peran kunci, yang menandakan selesainya jenjang pendidikan secara resmi.
Dokumen yang sebatas mencatat kehadiran atau daftar nilai tidak boleh dipersamakan begitu saja dengan bukti kelulusan. Walaupun Mahkamah membedakan certificate of attendance dari bukti kelulusan, fakta tersebut tetap tidak otomatis membuktikan ketiadaan ijazah, melainkan sebuah persoalan pembuktian yang harus ditempatkan pada forum hukum yang tepat.
Pertanyaan hukum kemudian bergeser ke ranah Hukum Administrasi Pemerintahan. Keberadaan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 menuntut kejelasan mengenai dokumen dasar penerbitan, pejabat yang memeriksa, serta standar verifikasi yang digunakan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebuah Keputusan Tata Usaha Negara wajib memenuhi tiga syarat utama: wewenang, prosedur, dan substansi. Keabsahan surat pemerintah tidak bersumber dari kop kementerian atau tanda tangan pejabat semata, melainkan dari pemenuhan aspek legalitas tersebut.
Jika dasar penerbitannya terbukti mengandung cacat wewenang, prosedur, atau substansi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyediakan mekanisme pembatalan atau koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 71.
Mengenai peluang pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), langkah ini secara doktrinal dimungkinkan namun tidak dapat dilakukan secara otomatis. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)—khususnya asas kecermatan—menuntut pejabat publik memiliki basis fakta yang memadai sebelum menerbitkan keputusan.
Namun, hambatan serius terletak pada tenggang waktu gugatan dan mekanisme upaya administratif, mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 membatasi tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Karena dokumen penyetaraan terbit pada tahun 2019, gugatan PTUN pada tahun 2026 memerlukan audit prosedural yang cermat, termasuk memeriksa apakah ada keputusan baru yang menjadi objek gugatan atau memilih jalur audit serta koreksi internal oleh pejabat penerbit/atasan pejabat.
Langkah hukum yang lebih praktis dan terukur sejatinya dimulai dari permintaan resmi kepada instansi penerbit untuk melakukan verifikasi ulang dan audit administratif.
Apabila ditemukan cacat keputusan, instansi dapat menggunakan kewenangan korektifnya untuk menghasilkan keputusan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, jalur pidana baru dapat dibuka apabila ditemukan bukti perbuatan konkret, seperti pembuatan atau penggunaan dokumen palsu secara sadar untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.
Dalam konteks hukum pidana, pemberlakuan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memuat norma pemalsuan surat pada Pasal 391. Namun, perhatikan aspek tempus delicti: jika dugaan perbuatan terjadi pada kurun waktu 2019 hingga 2024, hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut (non-retroaktif). Berdasarkan prinsip hukum peralihan dan asas yang paling menguntungkan bagi terdakwa, norma yang dianalisis untuk peristiwa sebelum Januari 2026 tetap mengacu pada ketentuan KUHP lama seperti Pasal 263, bukan langsung menggunakan Pasal 391 KUHP Baru.
Selain itu, publik harus membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi dan kejahatan pidana; kekeliruan penilaian pejabat tidak otomatis merupakan pidana, kecuali jika ditemukan niat jahat (mens rea) dan perbuatan pidana (actus reus).
Dugaan tindak pidana juga tidak boleh dilompatkan begitu saja ke pasal-pasal korupsi. Tanpa bukti adanya keuntungan melawan hukum serta kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 604 KUHP Baru, memaksakan perkara ini ke ranah korupsi merupakan bentuk pemidanaan berlebihan (overcriminalization).
Demikian pula terhadap peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP. Jika KPU telah memverifikasi dokumen berdasarkan surat resmi instansi berwenang pada Oktober 2023, asas kecermatan dan itikad baik (good faith) harus dihormati, kecuali jika ditemukan bukti bahwa verifikasi dilewati secara sengaja atau terdapat rekayasa. Kelembagaan negara harus bekerja sesuai porsi kewenangannya :
DKPP menguji etika, Bawaslu mengawasi proses pemilu, PTUN menguji legalitas administrasi, penyidik menangani pidana, dan MK menyelesaikan sengketa hasil.
Di atas seluruh perdebatan teknis ini, terdapat dimensi yang lebih tinggi, yakni etika bernegara dan moralitas konstitusional (constitutional morality). Jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah puncak kepemimpinan konstitusional negara.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, prinsip negara hukum menuntut agar tidak hanya warga negara yang tunduk pada hukum, melainkan juga kekuasaan itu sendiri.
Dalam pembuktian hukum, ketiadaan bukti dalam suatu persidangan (absence of evidence) tidak otomatis menjadi bukti ketiadaan (evidence of absence). Oleh sebab itu, pembuktian harus mengendalikan prasangka.
Upaya hukum yang rasional dan bermartabat hendaknya menempuh empat tahapan terukur : verifikasi administratif atas dokumen dasar, audit legalitas keputusan penyetaraan, penilaian pembuktian pidana jika ditemukan indikasi rekayasa, serta pendaftaran gugatan atau laporan pada forum yang tepat.
Filosofi tertinggi dari negara hukum mengajarkan dua prinsip yang berjalan sejajar: tidak boleh ada kekuasaan publik tanpa pertanggungjawaban (no public power without accountability), dan tidak boleh ada tuduhan tanpa dasar pembuktian (no accusation without evidence).
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah memberikan kepastian bahwa rejim PHPU telah usai. Namun, keabsahan administrasi pemerintahan dan akuntabilitas publik tetap terbuka untuk diuji melalui koridor yang benar.
Jika dokumen yang dipersoalkan terbukti sah, hukum harus menyatakannya sah. Jika terdapat cacat administrasi, koreksi harus dilakukan melalui hukum administrasi. Dan jika terdapat kejahatan, penegakan pidana harus berjalan. Negara hukum yang sejati tidak pernah melindungi pejabat dari pertanyaan, namun juga tidak pernah menghukum pejabat hanya karena tekanan tuduhan.
Pada akhirnya, yang menentukan kualitas demokrasi kita bukanlah seberapa keras tuduhan ditiupkan atau seberapa tinggi jabatan dipertaruhkan, melainkan seberapa tinggi pertanggungjawaban hukum yang mampu disajikan di atas kebenaran materiil.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H. (Advokat dan Praktisi Hukum)
