Jakarta, M-Nusantara.com, — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencatat kasus dugaan keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa di SDN 01 Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis (6/8/2026).
Peristiwa ini terjadi hanya berselang sehari setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada sampel makanan MBG di Semarang dan Jayapura. Pola keracunan yang berulang di berbagai daerah dalam kurun waktu bersamaan bukan lagi sekadar insiden teknis, melainkan simptom nyata dari kegagalan desain sistem (systemic design flaw) dalam tata kelola keamanan pangan nasional.
Menarik Dibaca. . .
Sejak awal tahun 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 33.626 pelajar menjadi korban keracunan MBG. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan mengungkap angka 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan sepanjang tahun 2025.
Data ini menunjukkan bahwa akar persoalan tidak terletak pada kelalaian individu di tingkat katering, melainkan pada absennya prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam perancangan kebijakan.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan penyebab utama kasus di Semarang dan Jayapura adalah waktu memasak yang terlalu dini makanan dimasak pada pukul 21.00 WIB malam untuk didistribusikan keesokan harinya. Praktik yang sama juga ditemukan di Bogor, di mana dapur SPPG memasak terlalu cepat dan membiarkan makanan dibawa pulang ke rumah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah terikat pada Asas Kecermatan (prudence/carefulness principle) sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Menyuapi jutaan anak sekolah tanpa standar pengawasan mutu (quality control) yang baku dan terverifikasi secara ketat adalah bentuk pengabaian terhadap asas tersebut.
Konstitusi kita tidak memosisikan program sosial sebagai bentuk kemurahan hati (charity) pemerintah. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sekaligus membebankan kewajiban mutlak (absolute duty) kepada negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Dalam konteks ini, pelayanan publik adalah rights-based entitlement hak konstitusional yang tidak bisa ditawar.
Krisis terbesar dalam birokrasi modern terjadi ketika sebuah program bergeser fungsi: dari yang semula alat (means) berubah menjadi tujuan itu sendiri (ends).
Birokrasi terjebak dalam fetishisme angka berlomba memenuhi statistik jumlah porsi yang terbagi dan mengejar tenggat penyerapan anggaran demi selebrasi politik. Ketika orientasi pemerintah menyempit pada pencapaian administratif, keselamatan manusia terdorong ke pinggir lapangan.
Sebagai respons, BGN mencopot 137 kepala dapur MBG di berbagai daerah dan memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditutup permanen. Namun, langkah reaktif ini tidak cukup. Negara tidak boleh mengelola kebijakan berskala nasional dengan mentalitas “semoga semua baik-baik saja.” Harapan bukanlah metode pengawasan, dan optimisme politik bukanlah sistem pengendalian mutu.
Filsafat hukum paling mendasar menggariskan adagium klasik Marcus Tullius Cicero: Salus Populi Suprema Lex Esto Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Tidak ada angka kepuasan publik, tidak ada target birokrasi, dan tidak ada kalkulasi politik yang boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan jiwa seorang anak warga negara. Program dapat dievaluasi, anggaran dapat dihitung ulang, dan target distribusi dapat digeser.
Namun, kesehatan yang merosot, trauma orang tua, atau nyawa yang hilang tidak akan pernah bisa dipulihkan hanya dengan jumpa pers atau penjelasan administratif birokrasi.
Rakyat pada akhirnya tidak akan peduli pada berapa juta porsi makanan yang diklaim berhasil dibagikan. Yang akan dicatat oleh sejarah adalah apakah negara memiliki kerendahan hati untuk berhenti sejenak, mengoreksi kekeliruan, dan menundukkan ambisi politik di bawah naungan hukum dan keselamatan publik.
Oleh: Tim Hukum & Konstitusi
