Jakarta, M-Nusantara.com – Di balik gemerlap cerita transformasi kesehatan dan ambisi digitalisasi medis yang terus digaungkan, realitas suram di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi cermin pahit sistem pelayanan kesehatan nasional.
Pasien menanti di atas brankar darurat, koridor rumah sakit berubah menjadi bangsal darurat, sementara keluarga pasien diliputi kecemasan akibat keterbatasan ruang rawat inap. Jumat (7/8/2026)
Menarik Dibaca. . .
Di titik inilah peradaban sebuah negara hukum diuji kualitas sebuah rezim tidak diukur dari megahnya gedung kementerian atau canggihnya aplikasi kesehatan di ponsel, melainkan dari seberapa cepat negara hadir ketika nyawa warga berada di ambang batas.
Sorotan terhadap krisis IGD kembali mengemuka setelah kasus pasien BPJS Kesehatan bernama Yusrizal yang harus menunggu delapan jam di RSCM sebelum mendapatkan ruang rawat inap.
Kementerian Kesehatan menyebut keterbatasan ruang High Care Unit (HCU) menjadi penyebab utama. Namun, fenomena ini bukan kasus isolasi di RSUD Karawang, IGD menyatakan overload dan menolak pasien ; di RSUD SSMA Pontianak, tingkat keterisian bangsal rata-rata di atas 97 persen; sementara di berbagai daerah, koridor rumah sakit kerap dipenuhi pasien yang menunggu kepastian.
Ironisnya, ketika krisis ini mengemuka, gesekan sosial kerap meliuk ke arah yang salah. Pasien dan tenaga kesehatan bertolak belakang dalam friksi yang tidak perlu, padahal keduanya adalah korban dari struktur yang timpang.
Dokter dan perawat dipaksa bekerja melampaui batas daya tahan fisik, sementara masyarakat menuntut hak dasar yang dijamin undang-undang. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya dedikasi para ksatria medis, melainkan pada sistem pelayanan yang dipaksa berdiri di atas fondasi kapasitas yang terdistorsi.
Dalam tatanan ketatanegaraan, pelayanan kesehatan bukan bentuk belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Ia adalah hak konstitusional yang melekat pada status kewargaan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Mandat ini dipertegas Pasal 34 ayat (3) yang membebankan kewajiban mutlak kepada negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan semakin mengunci posisi negara sebagai penanggung jawab utama sistem kesehatan nasional yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Artinya, kelalaian dalam menyediakan fasilitas memadai bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan jarak lebar antara ambisi regulasi dan alokasi sumber daya. Meski rasio tempat tidur rumah sakit secara nasional mencapai 2,6 per 1.000 penduduk melebihi standar WHO 1 per 1.000 penduduk distribusi yang timpang menyebabkan rumah sakit rujukan nasional seperti RSCM terus-menerus overcapacity. Belanja kesehatan per kapita Indonesia masih berkisar US$ 140 per tahun, jauh di bawah Malaysia (US$ 432) dan Singapura (US$ 3.300). Ketika lonjakan demografi dan beban penyakit meningkat tanpa diimbangi ekspansi kapasitas publik secara proporsional, rumah sakit berubah fungsi dari tempat penyembuhan menjadi ruang isolasi kecemasan.
Di sinilah evaluasi tata kelola anggaran (public governance) menemukan urgensinya. Filsuf politik John Rawls melalui teori keadilan (justice as fairness) menegaskan bahwa keberpihakan tatanan sosial harus dimulai dari kelompok paling tidak beruntung (the least advantaged).
Dalam konteks ini, mereka adalah rakyat biasa yang tidak memiliki opsi lain selain menggantungkan keselamatan jiwanya pada fasilitas kesehatan publik. Sejalan dengan itu, kalkulasi utilitarianisme Jeremy Bentham mengenai the greatest happiness for the greatest number mensyaratkan bahwa setiap pundi penerimaan negara harus dikonversi menjadi manfaat terbesar bagi publik luas.
Satu satire terbesar dalam etika pemerintahan modern muncul ketika negara menuntut rakyatnya bersabar di tengah antrean IGD, sementara pada saat yang sama, sebagian penyelenggara negara memiliki akses karpet merah untuk menikmati fasilitas kesehatan privat atau bahkan bertolak ke luar negeri untuk berobat.
Memang, tidak ada hukum positif yang dilanggar ketika seorang pejabat berobat ke luar negeri. Namun, dari kacamata etika publik (public ethics), pilihan tersebut memancarkan pesan terselubung yang mengganggu: ada krisis kepercayaan (distrust) dari para pengelola sistem terhadap sistem yang mereka bangun sendiri.
Bagaimana mungkin publik diyakinkan bahwa layanan kesehatan dalam negeri menuju taraf kelas dunia, jika para pembuat kebijakannya lebih memilih mencari rasa aman di luar sistem nasional?
Sebagai sebuah negara kesejahteraan (welfare state), peran pemerintah harus melampaui sekadar pembuat regulasi atau fasilitator birokrasi.
Perlindungan terhadap bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 harus terwujud konkret pada ketersediaan obat yang terjangkau, rasio dokter yang presisi, dan kepastian jatuhnya bantuan medis pada detik-detik paling kritis.
Digitalisasi dan peluncuran aplikasi layanan tentu memiliki nilai tambah, tetapi teknologi tidak akan pernah mampu menggantikan keberadaan tempat tidur rawat inap yang kosong.
Aplikasi tidak bisa menjahit luka, dan slogan-slogan panggung tidak akan pernah bisa menurunkan demam seorang balita.
Rakyat tidak pernah menuntut kemewahan dari fasilitas publik mereka. Yang mereka harapkan hanyalah perlakuan cepat, manusiawi, dan bermartabat saat musibah sakit datang.
Konstitusi tidak boleh dibiarkan membebal menjadi sekadar dokumen normatif yang mati di lemari kaca perpustakaan hukum. Ia harus bernapas dan hadir nyata di setiap lorong rumah sakit, di setiap ruang perawatan, dan di setiap helatan keputusan anggaran negara.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H. (Advokat dan Praktisi Hukum)
