Jakarta, M-Nusantara.com– Harta yang diperoleh melalui kerja keras dan perjalanan hidup yang panjang sering kali berubah menjadi sumber persoalan ketika pemiliknya hendak membagikannya kepada keluarga. Tidak sedikit sengketa keluarga yang muncul justru setelah orang tua meninggal dunia, ketika anak-anak mulai memperdebatkan rumah, tanah, tabungan, perusahaan, atau aset lain yang ditinggalkan.
Ada yang merasa paling berhak karena merawat orang tua. Ada yang merasa lebih berhak karena membiayai kebutuhan keluarga. Ada pula yang berpegang pada akta hibah atau surat wasiat yang dibuat pewaris semasa hidupnya.
Menarik Dibaca. . .
Ketika kehendak pemberi harta tidak dipahami secara benar, pemberian yang seharusnya menjadi wujud kasih sayang dapat berubah menjadi konflik hukum yang memutus hubungan persaudaraan.
Dalam hukum perdata Indonesia, hibah dan wasiat merupakan dua instrumen hukum yang memungkinkan seseorang menentukan peruntukan hartanya. Keduanya memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk mengatur kekayaan, tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas. Hukum tetap melindungi kepentingan pihak lain, terutama ahli waris yang mempunyai hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hibah dan wasiat bukan sekadar cara membagikan harta. Keduanya adalah perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat, bentuk, dan batasan agar kehendak pemberi tidak menjadi sumber ketidakpastian bagi penerima maupun ahli waris.
Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan ketika seseorang, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.
Dari ketentuan ini, terdapat beberapa unsur penting. Hibah dilakukan ketika penghibah masih hidup, diberikan tanpa imbalan, didasarkan pada kehendak pemberi, dan harus diterima oleh penerima hibah.
Hibah bukan sekadar janji bahwa suatu harta akan diberikan pada masa mendatang. Hibah merupakan perbuatan hukum yang ditujukan untuk memindahkan hak saat pemberi masih hidup, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur objeknya.
Pasal 1682 KUHPerdata pada prinsipnya mensyaratkan hibah dibuat dengan akta notaris, kecuali terhadap pengecualian yang ditentukan undang-undang. Pasal 1687 memberikan pengecualian bagi pemberian benda bergerak berwujud atau surat piutang yang dapat ditagih kepada pembawa, apabila penyerahan dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan.
Karena itu, tidak tepat apabila setiap pemberian barang dinyatakan harus selalu dibuat dengan akta notaris, tetapi untuk objek bernilai tinggi, khususnya tanah dan bangunan, formalitas hukum yang berlaku harus dipenuhi.
Untuk hibah tanah, prosesnya tidak cukup hanya dengan surat pernyataan keluarga atau kuitansi. Peralihan hak perlu dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai ketentuan pertanahan, kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan agar perubahan data hak tercatat dan memberikan kepastian hukum.
Prinsipnya, setelah hibah dilaksanakan secara sah, hak atas objek yang dihibahkan beralih kepada penerima. Penghibah tidak dapat begitu saja menarik kembali pemberian hanya karena berubah pikiran, berselisih dengan penerima, atau merasa kecewa terhadap sikap penerima hibah.
Namun, Pasal 1688 KUHPerdata mengatur keadaan tertentu yang memungkinkan hibah ditarik kembali atau dibatalkan, antara lain jika penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hibah, jika penerima melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil nyawa penghibah, atau jika penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah ketika penghibah jatuh miskin dan penerima mampu memberikannya. Penerapan ketentuan ini tetap harus dilihat berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Dengan demikian, hibah memang memberikan kepastian peralihan hak ketika dilaksanakan secara sah, tetapi bukan instrumen yang dapat digunakan untuk menghindari seluruh ketentuan hukum waris.
Berbeda dengan hibah, wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia.
Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa surat wasiat atau testamen adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, dan yang dapat dicabut kembali olehnya.
Ciri paling mendasar dari wasiat adalah akibat hukumnya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Selama masih hidup dan cakap secara hukum, pewasiat pada prinsipnya dapat mengubah atau mencabut wasiatnya dengan tetap memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang.
Pasal 931 KUHPerdata mengatur bentuk wasiat yang dapat dibuat melalui wasiat olografis atau tulisan tangan pewasiat sendiri, wasiat dengan akta umum, dan wasiat rahasia atau tertutup, dengan ketentuan formal masing-masing. Bentuk dan tata cara tersebut penting karena wasiat baru akan dilaksanakan ketika pembuatnya tidak lagi dapat memberikan penjelasan langsung mengenai kehendaknya.
Wasiat dapat memuat pengangkatan seseorang sebagai ahli waris melalui erfstelling atau pemberian benda tertentu melalui legaat sebagaimana diatur, antara lain, dalam Pasal 876 dan Pasal 957 KUHPerdata.
Namun, wasiat tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan kepada penerima ketika surat itu dibuat. Selama pewasiat masih hidup, harta tersebut tetap berada dalam penguasaannya, sepanjang tidak ada perbuatan hukum lain yang sah yang mengalihkan atau membatasi haknya.
Wasiat juga tidak boleh dipahami sebagai hak tanpa batas untuk mengalihkan seluruh harta kepada siapa pun. Hukum perdata mengenal legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang dilindungi bagi ahli waris tertentu dalam garis lurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Apabila wasiat melanggar bagian mutlak tersebut, ahli waris yang berkepentingan dapat menuntut pengurangan sesuai ketentuan hukum.
Hibah dan wasiat memiliki tujuan yang berdekatan, yaitu memungkinkan seseorang menentukan siapa yang akan memperoleh manfaat dari hartanya. Namun, keduanya mempunyai karakter hukum yang berbeda.
Aspek Hibah Wasiat
Dasar hukum utama Pasal 1666 dan seterusnya KUHPerdata Pasal 875 dan seterusnya KUHPerdata
Waktu dibuat Ketika pemberi masih hidup Ketika pewasiat masih hidup
Waktu berlaku Pada prinsipnya ketika hibah dilaksanakan secara sah Setelah pewasiat meninggal dunia
Sifat pemberian Cuma-cuma dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali Kehendak sepihak yang dapat dicabut selama pewasiat hidup
Penerimaan Memerlukan penerimaan penerima hibah sesuai ketentuan Tidak mensyaratkan penerima menyetujui saat wasiat dibuat
Peralihan hak Beralih saat persyaratan hibah dan peralihan objek terpenuhi Dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dan ketentuan pewarisan dipenuhi
Bentuk hukum Pada prinsipnya akta notaris, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang; objek tertentu memiliki formalitas khusus Bentuk yang ditentukan KUHPerdata, termasuk olografis, akta umum, atau rahasia
Perubahan atau pembatalan Tidak dapat ditarik kembali secara bebas; hanya dapat ditarik atau dibatalkan dalam keadaan yang ditentukan hukum Pada prinsipnya dapat dicabut atau diubah oleh pewasiat selama hidup dan cakap
Objek Harta atau hak yang dapat dihibahkan dan dimiliki pemberi Harta atau hak yang dapat diwasiatkan, dengan memperhatikan hak ahli waris yang dilindungi
Potensi sengketa Keabsahan akta, kecakapan, penerimaan, objek, hak pasangan, dan pelanggaran hak mutlak Keabsahan bentuk, kecakapan, paksaan, pemalsuan, penafsiran, serta pelanggaran hak mutlak
Persamaannya, hibah dan wasiat sama-sama merupakan perbuatan hukum yang harus didasarkan pada kehendak yang bebas, dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum, memiliki objek yang jelas dan sah, serta tidak boleh digunakan untuk menghindari hak pihak lain yang dilindungi undang-undang.
Keduanya juga dapat menjadi objek sengketa apabila terdapat dugaan paksaan, penipuan, ketidakcakapan, pemalsuan, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen yang tampak resmi tidak selalu menutup kemungkinan pemeriksaan hukum apabila ada dasar yang sah untuk menggugatnya.
Salah satu prinsip penting dalam hukum waris perdata adalah legitieme portie. Pasal 913 KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap bagian tertentu dari harta peninggalan yang harus tersedia bagi ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.
Perlindungan ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang untuk menentukan peruntukan harta tidak bersifat absolut. Negara mengakui hak pemilik untuk mengatur hartanya, tetapi juga membatasi kebebasan tersebut agar hak ahli waris tertentu tidak dihilangkan melalui hibah atau wasiat.
Pasal 914 KUHPerdata mengatur besaran bagian mutlak anak sah dalam garis ke bawah berdasarkan jumlah anak yang ditinggalkan. Apabila pewaris meninggalkan satu anak, bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut pewarisan karena kematian. Apabila terdapat dua anak, bagian mutlak masing-masing adalah dua pertiga dari bagian menurut undang-undang.
Jika terdapat tiga anak atau lebih, bagian mutlaknya adalah tiga perempat dari bagian yang seharusnya diterima masing-masing menurut pewarisan karena kematian.
Ketentuan ini harus diterapkan dengan memperhatikan susunan ahli waris, harta peninggalan bersih, pemberian yang pernah dilakukan, dan aturan perhitungan yang relevan. Tidak tepat menentukan bagian mutlak hanya dengan melihat nilai satu objek yang dipersoalkan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi keseluruhan harta dan kewajiban pewaris.
Pasal 920 KUHPerdata memberikan dasar untuk menuntut pengurangan hibah atau wasiat apabila pemberian tersebut mengurangi bagian mutlak ahli waris yang dilindungi. Dengan demikian, pelanggaran legitieme portie tidak berarti setiap hibah atau wasiat otomatis tidak sah sejak awal. Konsekuensi dan pemulihannya perlu dimohonkan oleh pihak yang berhak melalui mekanisme hukum yang sesuai.
Mahkamah Agung melalui publikasi yurisprudensinya juga menekankan bahwa hibah harus memperhatikan batas pemberian dan kemampuan pemberi, sementara penjelasan Kejaksaan melalui Halo JPN menguraikan bahwa hibah yang mengurangi bagian mutlak dapat dimintakan pengurangan oleh ahli waris yang dirugikan.
Bayangkan seorang ayah memiliki tiga anak dan sebuah rumah yang diperoleh selama perkawinan. Ketika masih hidup, ia menyatakan ingin menghibahkan rumah itu kepada anak sulung karena anak tersebut selama ini tinggal bersamanya dan membantu mengurus kebutuhan sehari-hari.
Anak sulung kemudian menerima rumah tersebut dan dibuatlah dokumen hibah. Setelah ayah meninggal, dua anak lainnya mempersoalkan hibah itu karena mereka merasa hak warisnya dihilangkan.
Pertama, perlu diperiksa apakah rumah tersebut benar-benar merupakan harta pribadi ayah atau harta bersama dengan istrinya. Apabila rumah diperoleh selama perkawinan dan termasuk harta bersama, Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, menjadi relevan.
Pengalihan harta bersama pada prinsipnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Ayah tidak dapat menghibahkan seluruh rumah seolah-olah ia pemilik tunggal apabila hak pasangan masih melekat.
Kedua, perlu diperiksa keabsahan hibah, termasuk kecakapan penghibah, kehendak bebas, penerimaan hibah, bentuk akta, status objek, dan pemenuhan formalitas peralihan hak atas tanah.
Ketiga, apabila hukum waris KUHPerdata berlaku, perlu dilakukan perhitungan apakah hibah tersebut melanggar legitieme portie ahli waris yang dilindungi. Jika memang terdapat pengurangan bagian mutlak, ahli waris yang dirugikan dapat menempuh tuntutan pengurangan berdasarkan ketentuan yang relevan.
Keempat, jika sengketa menyangkut hukum waris Islam atau hukum adat, analisisnya tidak boleh serta-merta menggunakan ketentuan KUHPerdata. Sistem hukum yang berlaku perlu ditentukan berdasarkan keadaan konkret para pihak dan perkara.
Ilustrasi ini menunjukkan bahwa keinginan orang tua untuk memberikan penghargaan kepada seorang anak dapat dihormati, tetapi tidak boleh mengabaikan kepemilikan pasangan atau hak ahli waris yang dilindungi hukum.
Contoh lain, seorang janda membuat wasiat yang menyatakan bahwa seluruh rumah, tanah, tabungan, dan aset usahanya diberikan kepada seorang kerabat yang selama ini merawatnya. Ia masih memiliki dua anak kandung yang sah.
Ketika janda tersebut meninggal, kerabat penerima wasiat meminta seluruh aset diserahkan sesuai isi testamen. Anak-anak menolak karena merasa tidak memperoleh bagian.
Dalam perspektif KUHPerdata, wasiat harus diuji dari sisi bentuk dan keabsahannya. Selanjutnya, perlu diperiksa apakah isi wasiat melanggar legitieme portie anak-anak tersebut. Jika terbukti mengurangi bagian mutlak, para ahli waris yang berhak dapat menuntut pengurangan wasiat sesuai ketentuan hukum.
Tetapi perlu ditegaskan, adanya anak kandung tidak dengan sendirinya membuat seluruh wasiat batal. Wasiat tetap dapat berlaku sepanjang memenuhi syarat dan tidak melanggar batas hukum yang melindungi ahli waris.
Penerima wasiat juga tidak otomatis dapat menguasai objek yang diwasiatkan tanpa melalui proses penyelesaian harta peninggalan, pemenuhan kewajiban pewaris, dan formalitas peralihan hak yang berlaku.
Dengan demikian, wasiat harus dibaca sebagai kehendak hukum yang pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka hukum waris, bukan sebagai instruksi yang meniadakan seluruh hak pihak lain.
Persoalan yang sering luput adalah status kepemilikan objek hibah. Seseorang dapat menguasai suatu rumah atau tanah, tetapi penguasaan fisik tidak selalu berarti ia memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan seluruh hak atas objek tersebut.
Apabila harta diperoleh selama perkawinan, perlu ditentukan apakah objek itu merupakan harta bersama atau harta bawaan. Jika objek merupakan harta warisan yang belum dibagi, perlu diidentifikasi siapa saja ahli waris yang berhak dan bagaimana status kepemilikan bersama atas boedel waris tersebut.
Seseorang tidak dapat menghibahkan bagian milik orang lain hanya dengan alasan bahwa sertifikat atau dokumen tertentu mencantumkan namanya. Nama pada sertifikat merupakan data penting, tetapi sengketa mengenai harta bersama, kepemilikan asal, atau hak pihak lain dapat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Prinsip kehati-hatian mengharuskan pemberi memastikan bahwa objek hibah benar-benar berada dalam kewenangannya. Jika tidak, pemberian tersebut dapat memicu sengketa perdata, gugatan pembatalan, tuntutan pemenuhan hak, atau persoalan administrasi pertanahan.
Indonesia mengenal pluralisme hukum waris. Karena itu, pembahasan hibah dan wasiat tidak dapat menganggap KUHPerdata sebagai satu-satunya rezim yang berlaku bagi seluruh masyarakat.
Bagi perkara yang tunduk pada hukum waris perdata Barat, ketentuan KUHPerdata menjadi rujukan utama. Bagi masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hibah dan wasiat, antara lain dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 mengenai wasiat dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 mengenai hibah.
Dalam KHI, wasiat pada prinsipnya dibatasi paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali seluruh ahli waris menyetujui ketentuan yang berbeda sesuai persyaratan hukum. Wasiat kepada ahli waris juga memerlukan persetujuan para ahli waris lainnya. Ketentuan hibah dalam KHI juga memiliki pengaturan tersendiri, termasuk batas pemberian dan persyaratan tertentu.
Sementara itu, dalam masyarakat yang tunduk pada hukum adat, ketentuan hibah, pemberian semasa hidup, dan pembagian warisan dapat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan adat yang berlaku, sepanjang diakui oleh hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, sebelum menyusun akta hibah, surat wasiat, atau mengajukan gugatan waris, penting untuk mengidentifikasi rezim hukum yang relevan. Menerapkan ketentuan dari sistem hukum yang berbeda tanpa analisis dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Secara filosofis, hak milik memberikan ruang bagi seseorang untuk menikmati, menggunakan, dan menentukan peruntukan kekayaannya. Namun, hak milik bukan kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan keluarga, pengelolaan kekayaan sering berhubungan dengan kepentingan pasangan, anak, ahli waris, dan pihak lain yang mempunyai hak yang sah.
Hibah mencerminkan kebebasan untuk memberi ketika seseorang masih hidup. Wasiat mencerminkan kebebasan untuk menyatakan kehendak mengenai harta setelah kematian. Keduanya merupakan ekspresi otonomi individu, tetapi otonomi tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap hak pihak lain.
Dalam kerangka keadilan, hukum tidak hanya bertugas memastikan kehendak pemberi dihormati, tetapi juga mencegah agar kehendak itu tidak menjadi sarana menghilangkan hak yang dilindungi undang-undang. Kepastian hukum diperlukan agar penerima hibah atau wasiat dapat mengetahui kedudukan haknya, sementara keadilan substantif diperlukan agar pihak yang dirugikan memiliki akses terhadap mekanisme pemulihan.
Kebebasan memberi harta adalah hak, tetapi kebebasan itu tidak boleh menjadi alat untuk meniadakan hak orang lain.
Masyarakat yang ingin muat hibah atau wasiat sebaiknya memulai dengan memastikan status kepemilikan seluruh objek. Periksa apakah harta merupakan milik pribadi, harta bersama, atau bagian dari harta warisan yang belum dibagi.
Selanjutnya, pastikan pemberi berada dalam keadaan cakap hukum, memahami akibat perbuatan yang dilakukan, dan menyatakan kehendak secara bebas tanpa tekanan, penipuan, atau manipulasi. Untuk objek tanah dan bangunan, penuhi formalitas akta dan pendaftaran peralihan hak sesuai peraturan pertanahan. Untuk wasiat, gunakan bentuk yang diakui hukum dan simpan dokumen secara aman agar dapat ditemukan serta diverifikasi setelah pewasiat meninggal.
Pemberi juga sebaiknya menghitung kewajiban, utang, hak pasangan, dan hak ahli waris yang dilindungi sebelum menetapkan pembagian. Komunikasi keluarga yang terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, meskipun persetujuan keluarga tidak dapat menggantikan syarat hukum yang diwajibkan.
Jika sengketa telah terjadi, para pihak perlu mengumpulkan akta hibah atau wasiat, sertifikat, bukti perolehan aset, dokumen perkawinan, dokumen ahli waris, riwayat transaksi, dan bukti lain yang relevan. Penyelesaian dapat dimulai melalui musyawarah atau mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang sesuai rezim hukum yang berlaku.
Hibah dan wasiat pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dapat membantu seseorang merencanakan masa depan kekayaannya. Keduanya dapat menjadi wujud kasih sayang, penghargaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keluarga maupun pihak lain.
Namun, niat baik saja tidak cukup untuk menjamin keabsahan suatu perbuatan hukum. Keinginan memberi harus disertai pemahaman mengenai kepemilikan, kecakapan, bentuk hukum, hak pasangan, hak ahli waris, dan batas kebebasan yang ditentukan undang-undang.
Hibah yang sah tidak boleh dibatalkan semata-mata karena perubahan perasaan. Wasiat yang sah harus dihormati, tetapi pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris yang dilindungi hukum. Di sisi lain, klaim sebagai ahli waris juga tidak dapat digunakan untuk mengabaikan hibah yang telah dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum.
Pada akhirnya, hukum bukan hanya mengatur siapa yang menerima harta, tetapi juga memastikan bahwa proses pemberian dan pembagian dilakukan secara tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harta dapat diwariskan, tetapi sengketa tidak harus diwariskan. Hibah membutuhkan kepastian. Wasiat membutuhkan kejelasan. Keduanya membutuhkan tanggung jawab hukum.
Sebab, ukuran keberhasilan seseorang dalam mengelola kekayaan bukan hanya seberapa banyak harta yang dapat ditinggalkan, melainkan juga seberapa jauh ia mampu mencegah hartanya menjadi sumber perpecahan bagi orang-orang yang ditinggalkannya.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
