Jakarta, M-Nusantara.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada 22 September 2026 menjadi perkembangan penting dalam kebijakan agraria nasional. Berdasarkan pemberitaan mengenai substansi yang disetujui, regulasi tersebut mencakup penataan penguasaan dan pemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, penertiban tanah telantar, redistribusi tanah, penguatan kelembagaan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tanah. Jumat 02/10/2026)
Namun, di tengah kabar tersebut muncul narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan: tanah menganggur akan diambil alih pemerintah. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi persoalan hukumnya jauh lebih kompleks. Apakah setiap tanah yang tidak ditanami dapat diambil negara? Apakah pemilik sertifikat bisa kehilangan haknya hanya karena tanahnya belum dimanfaatkan? Apakah tanah yang belum dibangun otomatis termasuk tanah telantar?
Menarik Dibaca. . .
Jawabannya: tidak setiap tanah yang belum dimanfaatkan dapat langsung ditetapkan sebagai tanah telantar, dan tidak setiap tanah telantar dapat diambil alih tanpa prosedur hukum.
Reforma agraria seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan tanah, bukan menjadi legitimasi bagi tindakan sewenang-wenang atas hak milik masyarakat.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tanah memiliki nilai yang jauh melampaui harga ekonominya. Tanah adalah tempat tinggal, sumber penghidupan petani, warisan keluarga, ruang hidup masyarakat adat, serta modal bagi keberlangsungan usaha.
Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut penguasaan dan pemilikan tanah harus mempertimbangkan dua kepentingan yang sama-sama penting: kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses yang adil terhadap tanah dan hak pemegang hak atas tanah yang telah diberikan secara sah.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut merupakan dasar konstitusional bagi kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya agraria. Namun, konsep dikuasai oleh negara tidak sama dengan dimiliki secara mutlak oleh pemerintah.
Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, serta mengatur hubungan hukum antara orang dan tanah. Kewenangan itu harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar hak menguasai negara. Sementara itu, Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Artinya, pemegang hak atas tanah tidak dapat mengabaikan kepentingan masyarakat secara mutlak. Tetapi, fungsi sosial juga tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk menghapus hak seseorang tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.
Hak milik memiliki perlindungan hukum, tetapi penggunaannya juga memiliki tanggung jawab sosial. Di antara keduanya, negara wajib menjaga keseimbangan.
Tanah telantar bukan sekadar tanah kosong yang terlihat dari jalan, lahan yang belum dibangun, atau tanah yang sementara tidak ditanami.
Dalam kerangka hukum agraria, penelantaran harus dinilai berdasarkan status hak atau izin, tujuan pemberian hak, keadaan faktual tanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA mengatur hapusnya hak atas tanah tertentu, antara lain karena ditelantarkan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk menertibkan hak atas tanah yang tidak digunakan sesuai sifat dan tujuan pemberiannya.
Pengaturan teknis yang saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Peraturan ini berlaku sejak 6 November 2025 dan menggantikan PP Nomor 20 Tahun 2021. PP 48/2025 mengatur penertiban kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sesuai ketentuan.
Hal yang sangat penting adalah bahwa penetapan tanah telantar tidak terjadi otomatis hanya karena tanah tidak dimanfaatkan dalam suatu periode tertentu. Penertiban memerlukan tahapan administratif, antara lain inventarisasi, identifikasi dan penelitian, pemberian peringatan, serta penetapan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan.
Dengan demikian, pemilik tanah tidak seharusnya kehilangan haknya hanya karena suatu pihak menyatakan tanah tersebut menganggur. Harus ada pemeriksaan objektif mengenai status hak, alasan tanah tidak dimanfaatkan, kesesuaian penggunaan dengan tujuan pemberian hak, dan pemenuhan prosedur.
Bayangkan seorang warga bernama Bapak Andi memiliki sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di pinggiran kota. Tanah tersebut diperoleh secara sah, bersertifikat, dan rencananya akan digunakan untuk membangun rumah serta tempat usaha setelah ia memiliki dana yang cukup.
Selama beberapa tahun, tanah itu belum dibangun. Bapak Andi tetap membayar kewajiban pajaknya dan menjaga batas tanahnya. Kemudian muncul kabar bahwa pemerintah akan mengambil alih tanah yang tidak produktif.
Apakah tanah Bapak Andi otomatis dapat ditetapkan sebagai tanah telantar?
Tidak. Keadaan tanah kosong saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tanah tersebut memenuhi unsur penelantaran menurut peraturan. Status hak, peruntukan, karakter objek, alasan belum dimanfaatkan, dan ketentuan yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.
Berbeda halnya apabila suatu perusahaan memegang hak guna usaha (HGU) atas ribuan hektare tanah untuk perkebunan, tetapi secara sengaja membiarkan sebagian besar areal tidak diusahakan, tidak dipelihara, dan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Keadaan tersebut dapat menjadi indikasi yang memerlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang berdasarkan peraturan penertiban kawasan dan tanah telantar.
Kedua ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa penilaian hukum harus membedakan tanah yang belum dimanfaatkan dengan tanah yang sengaja ditelantarkan. Keduanya tidak boleh disamakan hanya berdasarkan penampakan fisik.
Salah satu tujuan reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Kebijakan ini dapat mencakup redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.
Dalam substansi RUU yang disetujui DPR, tanah telantar termasuk salah satu kriteria lokasi prioritas reforma agraria. Pengaturan yang diberitakan juga mencakup kelompok prioritas, seperti petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.
Namun, redistribusi tanah tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk mengambil alih tanah yang masih memiliki hak sah tanpa mekanisme hukum.
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Konstitusi sekaligus mengakui kewenangan negara mengelola sumber daya agraria untuk kemakmuran rakyat dan melindungi hak milik pribadi dari pengambilalihan sewenang-wenang.
Maka, apabila suatu tanah ditetapkan sebagai tanah telantar dan kemudian menjadi objek penertiban atau pendayagunaan, pemerintah harus dapat menunjukkan dasar hukum, kewenangan, proses pemeriksaan, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Reforma agraria harus mengoreksi ketimpangan, bukan menciptakan ketidakpastian kepemilikan yang baru.
Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batas. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, mengikuti prosedur, dan sesuai tujuan pemberian kewenangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meletakkan prinsip bahwa tindakan dan keputusan pemerintahan harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum.
Dalam penertiban tanah telantar, asas kecermatan menuntut pemerintah memeriksa kondisi faktual tanah secara menyeluruh. Asas keterbukaan menuntut informasi yang memadai mengenai proses dan dasar keputusan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan melarang penggunaan penertiban untuk menguntungkan pihak tertentu atau menekan pemegang hak yang sah.
Apabila pemegang hak merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi, tersedia mekanisme keberatan dan upaya hukum sesuai karakter keputusan serta ketentuan perundang-undangan. Sengketa yang menyangkut keabsahan hak atas tanah juga dapat memerlukan penyelesaian melalui peradilan yang berwenang.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menjadikan slogan pemerataan sebagai pengganti proses hukum. Tujuan yang baik tidak serta-merta membuat setiap tindakan pemerintah menjadi sah.
Misalnya, PT Maju Makmur memiliki HGU untuk perkebunan selama jangka waktu tertentu. Dalam perjalanan usaha, perusahaan mengalami persoalan keuangan dan sebagian lahan tidak lagi diusahakan selama beberapa tahun.
Pemerintah menerima laporan bahwa lahan tersebut tidak dimanfaatkan, sementara masyarakat di sekitar lokasi membutuhkan tanah untuk kegiatan pertanian.
Dalam keadaan ini, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan penertiban tanah telantar. Namun, kesulitan usaha perusahaan tidak boleh diabaikan begitu saja, sebagaimana keberadaan HGU juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan tanah ditelantarkan tanpa batas.
Pemerintah perlu menilai apakah ketidakaktifan tersebut memang merupakan penelantaran yang memenuhi unsur peraturan, apakah terdapat alasan yang dapat dibenarkan, apakah pemegang hak telah memenuhi kewajiban pemeliharaan, serta apakah prosedur pemberitahuan dan peringatan telah dilaksanakan.
Jika akhirnya terdapat penetapan tanah telantar yang sah dan berkekuatan sesuai ketentuan, tanah tersebut dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan yang diatur oleh hukum, termasuk dalam kerangka reforma agraria apabila memenuhi kriteria.
Tetapi, apabila penetapan dilakukan tanpa pemeriksaan yang memadai, mengabaikan bukti, atau menyimpang dari prosedur, keputusan tersebut dapat menimbulkan sengketa administrasi dan pertanahan.
Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa keadilan agraria tidak cukup hanya dengan mengambil tanah dari satu pihak dan memberikannya kepada pihak lain. Negara harus memastikan seluruh tahapan dilakukan secara sah, transparan, dan dapat diuji.
Reforma agraria sering dibicarakan dari sisi redistribusi, tetapi keberhasilannya juga ditentukan oleh kualitas tata kelola. Tanah yang telah ditertibkan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan penerima yang berhak, bukan kembali terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal, jaringan, atau kedekatan dengan pengambil keputusan.
Karena itu, pengawasan terhadap proses inventarisasi, penetapan objek, penentuan penerima, distribusi, serta pemanfaatan tanah harus dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit.
Jika tanah telantar ditertibkan atas nama kepentingan rakyat, publik berhak mengetahui tanah mana yang ditertibkan, apa dasar penetapannya, siapa penerimanya, bagaimana proses seleksinya, dan apakah tanah tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan reforma agraria.
Tanpa transparansi, reforma agraria berisiko berhenti sebagai perubahan administrasi di atas kertas. Bahkan, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dapat membuka ruang penyimpangan baru apabila prosesnya tidak diawasi secara ketat.
Jangan sampai tanah yang ditertibkan dari pemilik lama akhirnya hanya berpindah ke tangan pemilik baru yang lebih kuat.
Dalam filsafat hukum, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Kebijakan pertanahan yang hanya mengejar pemerataan tetapi mengabaikan kepastian hak berisiko menimbulkan konflik baru. Sebaliknya, kepastian kepemilikan yang tidak mempertimbangkan fungsi sosial tanah dapat mempertahankan ketimpangan yang merugikan masyarakat luas.
Negara harus menjaga keseimbangan tersebut.
Tanah tidak boleh dikuasai secara berlebihan hanya untuk spekulasi atau dibiarkan tanpa pemanfaatan ketika hukum mewajibkan penggunaan sesuai tujuan pemberian hak. Namun, masyarakat yang memiliki tanah secara sah juga tidak boleh hidup dalam ketakutan bahwa haknya dapat dicabut hanya karena lahannya belum dibangun atau belum menghasilkan keuntungan ekonomi.
Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan harus tunduk pada aturan, dan aturan harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan manusia yang terdampak.
Tanah memiliki fungsi sosial, tetapi fungsi sosial bukan alasan untuk menghapus hak secara sewenang-wenang.
Masyarakat yang memiliki tanah, terutama tanah yang belum dimanfaatkan, sebaiknya memastikan dokumen kepemilikan dan data pertanahannya tertib. Simpan sertifikat, akta perolehan, bukti pembayaran kewajiban, dokumen perizinan jika relevan, serta bukti penguasaan dan pemeliharaan tanah.
Jika menerima surat pemberitahuan atau peringatan dari instansi pertanahan, jangan mengabaikannya. Periksa dasar hukum, objek, batas tanah, alasan penertiban, serta tenggat waktu untuk memberikan klarifikasi atau memenuhi kewajiban yang ditentukan.
Pemegang hak dapat menyampaikan bukti dan penjelasan mengenai kondisi tanah, termasuk alasan belum dimanfaatkan dan rencana pemanfaatannya apabila relevan. Jika terdapat kekeliruan data atau prosedur, ajukan tanggapan melalui jalur administrasi yang tersedia dan pertimbangkan bantuan hukum.
Masyarakat juga harus menghindari tindakan kekerasan atau penguasaan paksa ketika muncul sengketa. Perselisihan mengenai status tanah perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri.
Pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria membuka ruang bagi penguatan kebijakan penataan tanah dan penyelesaian konflik agraria. Akan tetapi, substansi dan pelaksanaannya harus tetap dibaca berdasarkan teks undang-undang yang diundangkan, aturan pelaksana, dan prinsip konstitusional. Pemberitaan mengenai pengesahan RUU tidak boleh disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa semua tanah kosong akan langsung diambil alih pemerintah.
Negara memang memiliki kewenangan untuk menertibkan tanah telantar. Kewenangan tersebut penting agar tanah tidak dibiarkan bertentangan dengan tujuan pemberian haknya dan agar sumber daya agraria dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat.
Namun, penertiban harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah, berbasis bukti, transparan, serta menyediakan perlindungan dan upaya hukum bagi pihak yang terdampak.
Reforma agraria bukan sekadar soal siapa yang kehilangan tanah dan siapa yang menerima tanah. Reforma agraria adalah soal bagaimana negara menjalankan kewenangan agar akses terhadap tanah menjadi lebih adil tanpa merusak kepastian hukum.
Jangan sampai atas nama rakyat, hak rakyat justru menjadi tidak pasti. Jangan sampai atas nama pemerataan, kewenangan negara berubah menjadi alat yang tidak dapat dikontrol.
Negara harus berani menertibkan penelantaran, tetapi juga harus berani melindungi kepemilikan yang sah. Negara harus membuka akses tanah bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi tidak boleh menjadikan rakyat pemegang hak sebagai korban kesewenang-wenangan administrasi.
Sebab, keadilan agraria bukan ketika negara menjadi pemilik segala-galanya, melainkan ketika negara mampu memastikan tanah dikelola secara bertanggung jawab, hak dihormati, ketimpangan dikurangi, dan kemakmuran benar-benar dirasakan masyarakat.
Tanah bukan untuk ditelantarkan. Hak bukan untuk dirampas. Kewenangan bukan untuk disalahgunakan.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
