Jakarta, M-Nusantara.com – Pemerintah menghadapi momentum penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 20 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas yang tersebar di sejumlah provinsi di Kalimantan . Minggu (23/8/2026)⁰⁰
Menarik Dibaca. . .
Konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat dengan 560 titik, menjadikan kedua wilayah ini sebagai prioritas utama dalam operasi pemadaman dan pencegahan .
Meskipun angka ini tidak serta-merta berarti luas kebakaran yang terjadi karena satu kejadian dapat menghasilkan beberapa titik panas dan membutuhkan verifikasi lapangan data tersebut berfungsi sebagai alarm awal bagi pemerintah dan aparat penegak hukum .
Pemerintah telah menindaklanjuti kondisi ini dengan memperkuat operasi darat dan udara. Di Kalimantan Barat, dua helikopter water bombing telah dikerahkan untuk menangani eskalasi kebakaran yang meluas hingga mencapai 38.310 hektare lahan terbakar .
Dalam konteks hukum publik, penting untuk memisahkan antara faktor alam dan aktivitas manusia. BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh aspek tanggung jawab hukum.
Kementerian Lingkungan Hidup telah menekankan bahwa pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran wajib melakukan pemulihan lingkungan .
Pemerintah tidak lagi menoleransi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk menindak tegas korporasi yang terbukti menyebabkan karhutla sesuai dengan hukum yang berlaku .
Hal ini sejalan dengan norma dalam Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya .
Landasan hukum yang mengatur tanggung jawab lingkungan hidup juga menjadi rujukan utama. Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), yang mewajibkan pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan untuk bertanggung jawab atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan .
Prinsip ini berlaku untuk kegiatan yang berisiko tinggi atau abnormally dangerous activities, seperti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem .
Dalam praktiknya, pemberlakuan strict liability tetap membutuhkan pembuktian bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kategori berbahaya, adanya kerugian lingkungan yang nyata, serta hubungan kausalitas antara kegiatan dan kerugian .
Selain itu, asas polluter pays principle menempatkan kewajiban pemulihan lingkungan pada pihak yang menimbulkan pencemaran.
Pemerintah saat ini sedang memperketat pengawasan terhadap 335 perusahaan pemegang konsesi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang diidentifikasi memiliki potensi masalah pengendalian kebakaran .
Data yang dikutip BNPB pada 22 Agustus 2026 menunjukkan bahwa terdapat 1.842 titik api baru di Kalimantan, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan jumlah terbanyak .
Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, konsentrasi partikulat PM2.5 telah mencapai kategori “berbahaya,” sementara sejumlah bandara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terpaksa menghentikan operasi penerbangan sementara akibat kabut asap .
Pemerintah menetapkan beberapa wilayah prioritas penanganan di Kalimantan Barat, seperti Kabupaten Ketapang, Sanggau, Landak, dan Sekadau . Sementara itu, presiden meninjau langsung posko penanganan di Pontianak dan Palangka Raya untuk memastikan koordinasi berjalan efektif .
Meskipun operasi pemadaman sedang berjalan, tantangan mendasar terletak pada pencegahan. Evaluasi kebijakan publik menekankan pentingnya langkah pra-bencana, termasuk pengawasan ketat terhadap konsesi, verifikasi cepat terhadap laporan masyarakat, dan penegakan sanksi administratif sebelum kerusakan membesar.
Pemerintah diminta untuk tidak hanya responsif ketika asap telah menutupi langit, tetapi juga proaktif dalam mencegah munculnya titik api.
Sebagai bentuk keseriusan dalam penegakan hukum, penyelidikan terhadap sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla sedang berlangsung.
Pemerintah membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti lalai dalam menjaga areal konsesi .
Penegakan hukum ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi dapat diwujudkan, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban dari kegagalan pengelolaan lingkungan.
Oleh : Reinhard Wowiling
Advokat dan Praktisi Hukum
