Jakarta, M-Nusantara.com – Polemik rekening yang digunakan untuk menghimpun dana aksi warga Pati menyita perhatian publik sepanjang hari ini. Perdebatan tidak hanya berkutat pada istilah “pemblokiran” versus “penundaan transaksi”, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang batas kewenangan negara, perlindungan hak warga negara, serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan penegakan hukum.
Rekening atas nama Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan tidak dapat digunakan sejak Jumat (21/8/2026).
Menarik Dibaca. . .
Di dalamnya tersimpan dana sekitar Rp 80,9 juta yang disebut merupakan uang pribadi dan donasi masyarakat untuk membiayai kebutuhan operasional, akomodasi, serta logistik massa dalam aksi yang direncanakan 27 Agustus 2026 di Jakarta.
Bank Mandiri menyatakan tindakan terhadap rekening tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Senin (24/8/2026)
Namun, Polda Metro Jaya meluruskan bahwa yang terjadi bukanlah pemblokiran. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, surat yang diajukan penyidik Ditreskrimsus adalah permohonan penundaan transaksi selama lima hari kerja, terhitung 21 Agustus hingga 28 Agustus 2026. “Perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita,” tegas Budi.
Polisi menyatakan penundaan transaksi ini mengacu pada dua dasar hukum:
Pertama, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , yang mengatur penundaan transaksi dalam proses penyelidikan paling lama lima hari kerja.
Kedua, Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) , yang mengatur bahwa penghimpunan dana dari masyarakat harus menggunakan izin terkait badan usaha dan tidak boleh dilakukan oleh perorangan.
Penyelidik kini meminta klarifikasi mengenai tujuan penggalangan dana yang dilakukan AMPB dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Sosial.
Pemilik rekening juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan pada Rabu (26/8/2026).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara tegas menyatakan bukan pihak yang meminta penghentian transaksi terhadap rekening AMPB. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, “Tidak ada (permintaan) dari kami.
Kami saat ini tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB,”.
Ketua Tim Humas PPATK Tri Andriyanto juga menjelaskan bahwa kewenangan memblokir rekening tidak hanya berada di tangan PPATK. Aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara juga memiliki kewenangan untuk melakukan atau memerintahkan pemblokiran tanpa harus melalui PPATK.
Kasus ini menimbulkan dampak luas. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bergerak melemah pada sesi I perdagangan Senin (24/8/2026), turun 30 poin atau 0,71% menjadi Rp4.190 per saham.
Koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan ini, menyebutnya diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengingatkan polisi agar tetap melindungi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Ia juga meminta Polri mempertimbangkan dampak penanganan perkara terhadap kondisi ekonomi, khususnya kepercayaan terhadap sektor perbankan.
Advokat dan Praktisi Hukum Reinhard Wowiling, S.H., dalam catatan hukumnya menyoroti bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada permainan terminologi. “Secara hukum, ‘pemblokiran’, ‘penyitaan’, dan ‘penundaan transaksi’ memang bukan hal yang sama.
Tetapi dari perspektif pemilik rekening, ada satu pertanyaan sederhana yang jauh lebih penting: mengapa uang saya tidak dapat digunakan, apa dasar hukumnya, berapa lama, dan bagaimana saya memperoleh penjelasan?” tulisnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.
“Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan tertentu apabila terdapat dasar hukum dan kepentingan penegakan hukum yang sah. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus berjalan bersama prinsip legalitas, kebutuhan yang proporsional, kecermatan, akuntabilitas dan perlindungan hak warga negara,” urainya.
Reinhard juga menyoroti bahwa menghimpun donasi untuk kegiatan masyarakat tidak boleh serta-merta disamakan dengan menjalankan usaha penghimpunan dana sektor keuangan. Karakter dana, tujuan penghimpunan, siapa yang memberikan, untuk apa digunakan, apakah terdapat imbal hasil, bagaimana mekanismenya, dan apakah kegiatan tersebut masuk kategori yang diwajibkan memiliki izin harus diperiksa secara konkret.
“Hukum pidana dan hukum administrasi tidak boleh bekerja dengan logika: ‘Ada rekening menghimpun uang, berarti pasti pelanggaran.’ Itu bukan pembuktian hukum. Itu baru dugaan yang masih harus diuji,” tegasnya.
Polisi memastikan jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, rekening akan dibuka kembali dan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika ditemukan indikasi tindak pidana misalnya aliran dana dari judi online, narkoba, atau pihak yang sengaja ingin membuat Jakarta tidak aman maka proses hukum akan dilanjutkan.
Reinhard menutup catatannya dengan sebuah pengingat: “Negara memang berhak berkata : ‘Kami tidak mengambil uang Anda.’ Tetapi negara harus siap menjawab pertanyaan berikutnya : ‘Kalau begitu, mengapa saya tidak dapat menggunakannya, apa dasar hukumnya, siapa yang bertanggung jawab, sampai kapan, dan bagaimana saya memperoleh perlindungan hukum?’ Di situlah kualitas negara hukum benar-benar diuji.
Sebab kekuasaan yang besar tidak diukur dari seberapa mudah ia dapat membatasi warga, melainkan dari seberapa disiplin ia membatasi dirinya sendiri.”
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
