Jakarta, M-Nusantara.com– Putusan Mahkamah Agung bukan sekadar dokumen yang dibacakan di ruang sidang. Ia adalah pernyataan hukum dari lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum d peradilan tata usaha negara yang wajib dihormati, dipahami, serta ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Karena itu, ketika Mahkamah Agung menyatakan tidak sa dan batal demi hukum surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden, persoalannya tidak boleh dianggap selesai hanya dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah dilantik.
Justru di situlah pertanyaan konstitusional dimulai.
Menarik Dibaca. . .
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan berkaitan dengan penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran Rakabuming Raka. Dalam petitum gugatan yang diberitakan, Penggugat meminta agar surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Ini bukan persoalan remeh. Surat tersebut bukan sekadar dokumen administratif biasa yang tidak mempunyai konsekuensi publik. Dokumen itu berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang diwajibkan oleh undang-undang bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024.
Apabila sebuah dokumen administrasi negara digunakan untuk memenuhi persyaratan konstitusional dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, maka negara wajib menjelaskan konsekuensi hukumnya secara terbuka. Tidak cukup hanya menyampaikan bahwa proses pemilu telah selesai. Tidak cukup pula berlindung di balik fakta bahwa pelantikan telah dilaksanakan. Sebab, selesainya suatu tahapan politik tidak dengan sendirinya menghapus pertanyaan mengenai legalitas dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tahapan tersebut.
Masalahnya bukan semata-mata siapa yang sedang menjabat. Masalahnya adalah apakah seluruh persyaratan hukum untuk memperoleh jabatan publik telah dipenuhi secara sah sejak awal.
Persyaratan pendidikan bukan formalitas, melainkan norma undang-undang
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Kata yang harus diperhatikan adalah tamat. Norma tersebut tidak sekadar mensyaratkan seseorang pernah mengikuti pendidikan menengah, pernah bersekolah di luar negeri, atau pernah memperoleh catatan akademik. Yang disyaratkan adalah telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat yang ditentukan undang-undang.
Selanjutnya, Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur bahwa pendaftaran bakal pasangan calon harus dilengkapi bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan pendidikan harus dibuktikan melalui dokumen yang mempunyai dasar dan kedudukan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pendidikan luar negeri, penyetaraan bukanlah proses administratif yang boleh dilakukan tanpa landasan dokumen pendidikan yang relevan. Penyetaraan dimaksudkan untuk menentukan kesetaraan jenjang pendidikan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Surat keterangan penyetaraan tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti bukti kelulusan apabila persyaratan penerbitannya sendiri tidak terpenuhi.
Persoalan inilah yang sebelumnya juga muncul dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. MK juga mencatat keterangan pejabat pendidikan yang menerangkan bahwa dokumen pendukung yang ditemukan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, bukan ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat pendidikan sebagaimana dipersyaratkan.
Namun, MK dalam perkara tersebut menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dan menegaskan bahwa temuan mengenai tidak ditemukannya bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi MK untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang sedang diperiksa.
Di sinilah publik perlu memahami perbedaan antara dua putusan tersebut. Putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan putusan MA dalam perkara tata usaha negara memiliki objek, kewenangan, serta akibat hukum yang berbeda. Putusan MK tersebut tidak boleh diklaim sebagai putusan yang telah mendiskualifikasi Gibran. Sebaliknya, putusan MA juga tidak boleh direduksi seolah-olah hanya persoalan administratif yang sama sekali tidak berkaitan dengan persyaratan pencalonan.
Keduanya harus dibaca berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga dan amar putusannya.
Putusan MA harus dihormati, bukan dinegosiasikan melalui opini politik
Dalam negara hukum, putusan pengadilan tidak boleh diperlakukan seperti rekomendasi yang dapat diterima apabila menguntungkan dan diabaikan apabila merugikan kepentingan politik.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini menjadi fondasi agar penyelesaian persoalan hukum tidak ditentukan oleh kekuatan jabatan, popularitas, atau dukungan politik.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Konsekuensinya, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 harus ditempatkan sebagai putusan hukum yang wajib dihormati. Apabila terdapat pihak yang tidak sependapat, tersedia mekanisme hukum yang harus ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada upaya untuk mengurangi wibawa putusan hanya melalui pernyataan politik atau pembentukan opini bahwa persoalannya tidak lagi relevan.
Pihak yang berkepentingan tentu dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia, termasuk Peninjauan Kembali apabila memenuhi syarat berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun, adanya kemungkinan upaya hukum tidak berarti putusan yang telah dijatuhkan boleh diabaikan. Selama belum ada putusan lain yang mengubah atau membatalkan akibat hukumnya, putusan tersebut harus dihormati sesuai kekuatan dan ruang lingkup amar yang dijatuhkan.
Ada prinsip sederhana yang harus dipahami oleh semua penyelenggara negara: hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan. Justru jabatanlah yang harus tunduk kepada hukum.
Apa arti “tidak sah dan batal demi hukum”?
Salah satu persoalan yang kini menjadi perdebatan adalah akibat hukum dari penggunaan rumusan “tidak sah dan batal demi hukum” dalam amar putusan MA.
Dalam hukum administrasi negara, dikenal pembedaan konseptual antara akibat hukum yang berlaku sejak keputusan diterbitkan atau ex tunc dan akibat hukum yang berlaku sejak keputusan dibatalkan atau ex nunc. Secara umum, pembatalan yang berlaku surut dapat berimplikasi bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dianggap tidak mempunyai keabsahan sejak awal, sedangkan pembatalan prospektif berorientasi pada penghentian daya laku sejak saat pembatalan.
Sejumlah pendapat ahli hukum tata negara, termasuk Mahfud MD, menilai penggunaan istilah “batal” dalam putusan MA menunjukkan sifat ex tunc, yakni berlaku sejak awal penerbitan dokumen. Di sisi lain, kuasa hukum Gibran berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna terhadap keadaan hukum yang telah terbentuk sebelumnya karena proses Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik.
Perdebatan ini tidak boleh diselesaikan dengan memilih pendapat yang paling menguntungkan secara politik. Penentu utamanya tetap amar lengkap putusan, pertimbangan hukum majelis hakim, objek sengketa, ketentuan hukum acara PTUN, serta akibat hukum yang secara sah dapat ditimbulkan terhadap keputusan administrasi lain.
Perlu ditegaskan bahwa pembatalan surat keterangan oleh MA tidak serta-merta berarti seluruh tindakan hukum lain yang pernah menggunakan dokumen tersebut otomatis gugur tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Harus dianalisis hubungan hukum antara surat keterangan yang dibatalkan, dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan kepada KPU, keputusan penetapan pasangan calon, keputusan penetapan hasil pemilu, dan pelantikan sebagai Wakil Presiden.
Dengan kata lain, terdapat beberapa lapisan tindakan hukum yang tidak boleh dicampuradukkan.
Pertama, status keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sebagai objek sengketa tata usaha negara.
Kedua, akibat hukum terhadap pemenuhan persyaratan pendidikan berdasarkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Ketiga, akibat hukum terhadap keputusan administrasi penyelenggara pemilu yang telah menetapkan pasangan calon dan hasil pemilu.
Keempat, status jabatan Wakil Presiden yang diperoleh melalui proses pemilihan dan pelantikan berdasarkan konstitusi.
Keempat persoalan tersebut saling berkaitan, tetapi masing-masing mempunyai objek dan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Justru di sinilah diperlukan analisis hukum yang cermat, bukan kesimpulan terburu-buru.
Apakah putusan MA otomatis memberhentikan Wakil Presiden?
Jawabannya: tidak otomatis.
Tetapi mengatakan tidak otomatis bukan berarti persoalan hukumnya selesai atau tidak mempunyai konsekuensi konstitusional.
Pasal 7A UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Rumusan yang relevan dalam persoalan ini adalah frasa “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Ketentuan tersebut harus dibaca secara serius karena konstitusi tidak hanya mengatur pemberhentian akibat tindak pidana, tetapi juga menyediakan dasar pemberhentian apabila syarat jabatan tidak lagi terpenuhi.
Namun, Pasal 7A tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan opini, tekanan politik, atau kesimpulan sepihak. Harus ada proses konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7B mengatur bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Pendapat tersebut harus berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, termasuk keadaan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.
DPR tidak dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus memeriksa dan memutus pendapat DPR. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputus dalam sidang paripurna sesuai persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan yang ditentukan UUD 1945.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara putusan MA yang menyatakan suatu dokumen administrasi tidak sah dan proses pemberhentian Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Putusan MA dapat menjadi fakta dan dasar hukum yang sangat relevan untuk dikaji dalam proses konstitusional tersebut. Namun, putusan MA bukan pengganti putusan MK dalam mekanisme pemakzulan, dan bukan pula keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Pertanyaan konstitusional yang harus dijawab adalah: apabila dokumen yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan pencalonan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, apakah keadaan tersebut memenuhi kualifikasi “tidak lagi memenuhi syarat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945? Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan pemeriksaan hukum yang berwenang, dengan mempertimbangkan waktu pemenuhan syarat, akibat hukum putusan MA, dan hubungan antara persyaratan pencalonan dengan status jabatan setelah pelantikan.
Tidak boleh ada jalan pintas yang mengabaikan konstitusi. Tetapi konstitusi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan atas persoalan hukum yang serius.
KPU dan pemerintah juga harus menjelaskan tanggung jawab administrasinya
Persoalan ini tidak semestinya hanya diarahkan kepada Gibran sebagai pihak yang menggunakan dokumen. Pemerintah, khususnya instansi yang menerbitkan surat keterangan, serta KPU sebagai penyelenggara pemilu, juga mempunyai kewajiban memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
Instansi penerbit harus menjelaskan dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dokumen apa yang menjadi dasar pemeriksaan, siapa pejabat yang melakukan verifikasi, bagaimana proses penilaian kesetaraan pendidikan dilakukan, serta apakah seluruh persyaratan administrasi pada saat penerbitan telah terpenuhi.
KPU harus menjelaskan bagaimana dokumen tersebut diperiksa dalam proses pencalonan, apakah verifikasi telah dilakukan sesuai UU Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, serta bagaimana hasil verifikasi itu dipertanggungjawabkan berdasarkan kewenangan penyelenggara pemilu.
Hal ini penting karena Pasal 169 dan Pasal 227 UU Pemilu bukan norma yang dapat ditafsirkan secara bebas oleh penyelenggara. Persyaratan pencalonan merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon. KPU mempunyai tanggung jawab memastikan bahwa dokumen yang digunakan sebagai bukti persyaratan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan dokumen, harus dijelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan berdasarkan kewenangan lembaga yang berwenang dan bukti yang sah. Tidak boleh ada kesimpulan pidana tanpa pembuktian, tetapi juga tidak boleh ada kekebalan administratif hanya karena dokumen tersebut pernah digunakan dalam proses politik yang telah selesai.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pasal 10 antara lain mengatur asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik.
Artinya, penerbitan dokumen administrasi negara bukan tindakan yang dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban. Pejabat publik wajib memastikan bahwa setiap surat yang diterbitkan mempunyai dasar hukum, dasar faktual, dan prosedur yang benar.
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menanggung akibat dari kesalahan administrasi pemerintah tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban.
Jangan jadikan pelantikan sebagai obat untuk semua persoalan hukum
Salah satu argumen yang berkembang adalah bahwa Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 sehingga putusan MA yang lahir pada 30 Oktober 2026 tidak dapat memengaruhi kedudukannya.
Argumen tersebut perlu diuji, bukan langsung diterima atau ditolak.
Benar bahwa pelantikan merupakan peristiwa hukum konstitusional yang telah terjadi. Benar pula bahwa hasil pemilu dan status pejabat yang telah dilantik tidak dapat diubah begitu saja melalui putusan dalam perkara yang objek sengketanya adalah dokumen administrasi pendidikan.
Namun, harus dibedakan antara akibat hukum yang timbul dari pelantikan dan legalitas persyaratan yang mendahului pelantikan. Pelantikan merupakan tahap akhir dari proses ketatanegaraan, tetapi bukan instrumen yang dapat mengesahkan secara otomatis setiap dokumen yang ternyata kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.
Kalau pelantikan dianggap dapat menyembuhkan seluruh persoalan hukum yang terjadi dalam proses pencalonan, maka muncul pertanyaan berbahaya: apakah setelah seseorang dilantik, setiap cacat administrasi dalam pemenuhan syarat jabatan menjadi tidak relevan untuk diperiksa?
Tentu tidak demikian prinsip negara hukum. Jabatan publik harus diperoleh dan dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Tidak boleh ada doktrin bahwa suatu tindakan menjadi kebal hukum hanya karena tahapan politik telah selesai.
Sebaliknya, kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan. Putusan yang membatalkan suatu dokumen administrasi harus diterapkan sesuai objek, amar, dan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak setiap akibat hukum dapat ditarik secara otomatis terhadap keputusan lain yang tidak menjadi objek sengketa.
Di sinilah peran lembaga negara menjadi penting. Pemerintah harus memberikan penjelasan. KPU harus menjelaskan proses verifikasi. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan. Dan apabila terdapat dasar konstitusional yang cukup, mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B dapat dipertimbangkan sesuai prosedur.
Jangan sampai semua pihak berlindung di balik kalimat “sudah dilantik”, sementara pertanyaan mengenai dasar pemenuhan persyaratan jabatan tidak pernah dijawab secara tuntas.
Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran
Dalam persoalan ini, publik harus menjaga objektivitas. Kritik terhadap keabsahan dokumen tidak boleh berubah menjadi serangan pribadi, dan dukungan politik tidak boleh berubah menjadi pembenaran tanpa batas.
Gibran mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum, menyampaikan pembelaan, dan menggunakan upaya hukum yang tersedia. Pada saat yang sama, masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah persyaratan jabatan publik telah dipenuhi sesuai undang-undang.
Keadilan tidak boleh bergantung pada siapa orang yang sedang diperiksa. Jika seorang warga biasa menggunakan dokumen administrasi yang kemudian dinyatakan tidak sah, tentu ia harus menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, pejabat publik juga tidak boleh memperoleh standar hukum yang lebih longgar hanya karena kedudukannya.
Inilah makna persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewajiban hukum seseorang. Sebaliknya, jabatan publik justru menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi karena menyangkut kepercayaan masyarakat dan legitimasi institusi negara.
Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemungutan suara. Demokrasi juga membutuhkan integritas proses, kepatuhan terhadap hukum, dan keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan persyaratan jabatan.
Suara mayoritas memang penting, tetapi suara mayoritas tidak dapat menggantikan ketentuan undang-undang. Kemenangan dalam pemilu tidak memberikan kekuasaan untuk mengabaikan norma hukum. Demikian pula, putusan pengadilan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan politik di luar mekanisme konstitusi.
Negara hukum tidak boleh memilih-milih kapan harus tegas
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 telah membuka persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa perkara telah selesai karena Wakil Presiden sudah dilantik.
Sekarang pemerintah dan lembaga-lembaga negara terkait harus menunjukkan kedewasaan konstitusional. Instansi penerbit harus menjelaskan proses penerbitan surat. KPU harus membuka penjelasan mengenai verifikasi persyaratan pencalonan. Pihak yang berkepentingan harus menghormati putusan MA dan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan. DPR, apabila menilai terdapat dasar konstitusional yang cukup, harus menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme yang benar.
Masyarakat juga harus menghindari kesimpulan yang melampaui putusan. Putusan MA mengenai surat keterangan tidak dengan sendirinya mencopot Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Namun, putusan tersebut merupakan fakta hukum penting yang menuntut penjelasan dan kajian serius mengenai pemenuhan syarat pencalonan serta kemungkinan konsekuensi konstitusionalnya.
Ada ironi yang harus direnungkan. Negara selalu meminta masyarakat menaati hukum, memenuhi persyaratan administrasi, dan menerima konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Maka, ketika persoalan menyangkut dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan, standar keterbukaan dan pertanggungjawabannya tidak boleh lebih rendah.
Jangan sampai hukum terlihat sangat tegas ketika berhadapan dengan rakyat biasa, tetapi mendadak menjadi penuh pengecualian ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Jangan sampai dokumen administrasi yang dinyatakan tidak sah dianggap sekadar kesalahan kecil, hanya karena pernah digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pejabat negara.
Dan jangan sampai kepastian hukum hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan keadaan yang sudah terjadi, tanpa keberanian memeriksa apakah keadaan itu sejak awal dibentuk berdasarkan hukum.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya keabsahan selembar surat keterangan. Yang sedang diuji adalah konsistensi negara dalam menempatkan hukum di atas kekuasaan.
Jika dokumen negara dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, negara wajib menjelaskan akibat hukumnya. Jika terdapat persoalan terhadap pemenuhan syarat jabatan, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengujinya. Tidak boleh ada pembenaran politik yang menggantikan proses hukum, tetapi tidak boleh pula ada kekebalan politik yang menghalangi proses hukum.
Jabatan adalah amanat konstitusi, bukan perlindungan dari konstitusi. Pelantikan adalah proses ketatanegaraan, bukan penghapus pertanyaan hukum. Dan kekuasaan yang besar justru harus bersedia diperiksa dengan standar hukum yang lebih tinggi
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
