Jakarta, M-Nusantara.com – Ada satu hal yang semakin terasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat: ketika rakyat berusaha mencari penghasilan, negara hadir dengan kewajiban pajak; ketika rakyat berbelanja, ada pungutan yang melekat pada barang atau jasa; ketika kendaraan digunakan, ada pajak dan biaya administrasi; ketika tanah dimiliki, ada kewajiban perpajakan; ketika kegiatan usaha dijalankan, ada kewajiban pelaporan dan pembayaran. Bahkan ketika aktivitas ekonomi berpindah ke ruang digital, negara pun mulai memperluas jangkauan pemungutannya.
Pajak tentu bukan sesuatu yang harus ditolak. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Tidak ada negara modern yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan tanpa sistem perpajakan. Persoalannya bukan apakah rakyat harus membayar pajak, melainkan apakah negara telah menjalankan kewajibannya secara seimbang dengan beban yang diminta dari rakyat.
Menarik Dibaca. . .
Di sinilah persoalan kebijakan pemungutan pajak digital yang diumumkan Hashim Djojohadikusumo menjadi relevan untuk dikritisi. Dalam pemberitaan Warta Ekonomi tanggal 30 Oktober 2026, Hashim menyampaikan rencana pelaksanaan digital taxation mulai 9 November 2026, dengan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, serta platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Pemerintah disebut akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk memperluas pemungutan pajak dan meningkatkan penerimaan negara.
Pernyataan tersebut tentu menarik perhatian, terutama karena menyangkut hampir seluruh masyarakat yang kini menggunakan layanan perbankan dan ekonomi digital. Namun, justru karena dampaknya berpotensi luas, kebijakan ini tidak boleh diterima hanya berdasarkan pernyataan pejabat atau narasi bahwa negara sedang mengejar kebocoran penerimaan. Publik berhak mengetahui secara jelas: pajak apa yang dimaksud, siapa yang menjadi wajib pajak, transaksi mana yang menjadi objek pemungutan, berapa tarifnya, siapa yang bertugas memungut, bagaimana mekanisme keberatan, dan apa dasar hukum yang secara resmi menjadi landasannya.
Negara tidak boleh sekadar mengatakan bahwa semua transaksi akan dipungut sesuai undang-undang. Negara harus menunjukkan undang-undang dan peraturan yang dimaksud, berikut batas-batas penerapannya.
Ketika setiap aktivitas ekonomi terlihat sebagai peluang penerimaan
Kita harus membedakan antara memperluas kepatuhan pajak dan menciptakan kesan bahwa setiap transaksi digital merupakan objek pajak baru. Dua hal itu tidak sama.
Dalam sistem perpajakan Indonesia, transaksi elektronik bukan kategori tunggal yang otomatis dikenai satu jenis pajak. Ada Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital tertentu, ada Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh pelaku usaha, ada pemungutan pajak oleh pihak yang ditunjuk, dan ada kewajiban perpajakan lain sesuai karakter kegiatan ekonominya. Masing-masing mempunyai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, serta ketentuan administrasi yang berbeda.
Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah menjelaskan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Empat marketplace yang telah ditunjuk adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Pemungutan dilakukan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang memenuhi kriteria dan ketentuan, bukan dari setiap pembayaran yang dilakukan konsumen. DJP juga menegaskan bahwa PMK tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengubah mekanisme pemungutan PPh yang sebelumnya dibayar sendiri oleh pedagang menjadi dipungut melalui marketplace.
Penjelasan ini sangat penting karena masyarakat tidak boleh dibuat salah paham seolah-olah setiap kali seseorang mentransfer uang, membayar tagihan listrik, mengirim uang kepada anaknya, menerima pengembalian pinjaman, atau membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi, otomatis akan dikenai pajak baru. Transaksi keuangan dan penghasilan yang menjadi objek pajak adalah dua hal berbeda.
Misalnya, seorang pedagang kecil menjual produk melalui marketplace dengan peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan sebesar Rp10 juta dalam satu bulan. Berdasarkan mekanisme PPh Pasal 22 marketplace dengan tarif 0,5 persen, pemungutannya adalah Rp50.000, sepanjang pedagang tersebut termasuk pihak yang memenuhi ketentuan pemungutan. Angka itu merupakan pemungutan atas penghasilan pedagang, bukan tambahan pajak yang secara otomatis dibebankan kepada pembeli. Bagi wajib pajak yang menggunakan skema pajak tertentu, pemungutan tersebut dapat diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dengan demikian, istilah “semua transaksi digital dikenakan pajak” harus dijelaskan secara hati-hati. Pemerintah tidak boleh membangun persepsi bahwa seluruh pergerakan uang dalam sistem digital merupakan objek pajak. Kalau objeknya penghasilan, maka yang harus diuji adalah penghasilannya. Kalau objeknya konsumsi barang atau jasa kena pajak, maka harus diuji ketentuan PPN-nya. Kalau hanya perpindahan dana, belum tentu terdapat peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban pajak.
Pajak bukan pungutan berdasarkan dugaan. Pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Pasal 23A UUD 1945: negara tidak boleh memungut hanya karena membutuhkan uang
Dalam negara hukum, persoalan pajak bukan sekadar urusan ekonomi dan target penerimaan. Ia merupakan persoalan konstitusional karena menyangkut kewenangan negara mengambil sebagian sumber daya ekonomi masyarakat secara memaksa.
Pasal 23A UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Rumusan ini bukan formalitas administratif. Ia merupakan pembatas kekuasaan fiskal negara agar tidak ada pungutan yang dibebankan kepada rakyat tanpa dasar hukum yang sah.
Prinsip tersebut mengandung pesan penting: negara memang mempunyai kewenangan memungut pajak, tetapi kewenangan itu tidak bersifat tanpa batas. Harus ada dasar hukum, objek yang ditentukan, subjek yang jelas, tarif yang sah, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak dapat memperluas objek pajak hanya melalui pernyataan pejabat, instruksi lisan, atau pengumuman kebijakan yang belum mempunyai dasar peraturan yang memadai.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hubungan antara penerimaan dan belanja negara tidak dapat dipisahkan. Negara berhak meminta kontribusi melalui pajak, tetapi wajib menjelaskan bagaimana uang tersebut dikelola dan digunakan.
Di sinilah prinsip no taxation without representation memperoleh relevansi filosofis. Pajak tidak boleh menjadi tindakan sepihak penguasa terhadap rakyat. Ia harus lahir dari sistem hukum yang memberikan legitimasi, keterwakilan, kepastian, dan pertanggungjawaban. Rakyat bukan sekadar sumber penerimaan negara, melainkan pemegang kedaulatan yang berhak mengawasi penggunaan uang publik.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juga mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini harus dibaca secara utuh. Sifat memaksa pajak selalu diikuti tujuan kemakmuran rakyat, bukan sekadar kepentingan memperbesar angka penerimaan.
Karena itu, apabila pemerintah ingin memperluas pemungutan pajak digital, pemerintah harus menjelaskan landasan hukum, desain kebijakan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Teknologi informasi dan kecerdasan buatan boleh digunakan untuk memperkuat administrasi perpajakan, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan undang-undang. Algoritma boleh menghitung, sistem boleh mendeteksi, tetapi kewenangan memungut tetap harus tunduk pada hukum.
Rakyat diminta patuh, tetapi apakah negara sudah memberikan pelayanan yang sepadan?
Inilah pertanyaan yang lebih mendasar. Rakyat diminta membayar pajak tepat waktu, melaporkan penghasilan secara benar, mematuhi administrasi, dan menerima konsekuensi hukum apabila lalai. Namun, apakah pelayanan publik yang diterima masyarakat telah mencerminkan tanggung jawab yang sama seriusnya?
Masyarakat masih berhadapan dengan biaya pendidikan, layanan kesehatan, kebutuhan pokok, perumahan, transportasi, dan biaya hidup yang tidak ringan. Pelaku usaha kecil harus berjuang menghadapi persaingan, biaya logistik, biaya modal, serta ketidakpastian pasar. Pekerja harus mengatur penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian rumah tangga mungkin mampu bertahan, tetapi sebagian lainnya sangat rentan terhadap kenaikan harga dan gangguan pendapatan.
Tidak tepat menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berada dalam keadaan ekonomi yang sama atau semuanya sedang sekarat secara ekonomi. Namun, juga tidak bijaksana apabila pemerintah menganggap persoalan daya beli dan tekanan biaya hidup selesai hanya karena ada indikator pertumbuhan ekonomi yang positif.
Dalam kondisi demikian, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya bertanya berapa besar penerimaan yang bisa ditarik dari masyarakat, tetapi juga bagaimana menjaga kemampuan masyarakat untuk terus bekerja, berusaha, dan memenuhi kebutuhan hidup. Penerimaan negara yang meningkat tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat meningkat. Keduanya baru berhubungan secara nyata apabila uang yang dihimpun digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat publik.
Pemerintah harus memahami bahwa rakyat bukan mesin penerimaan yang dapat terus-menerus dipacu tanpa memperhatikan kemampuan ekonominya. Pedagang kecil bukan perusahaan besar yang mempunyai bagian khusus untuk mengurus pajak. Pengemudi transportasi daring bukan korporasi dengan konsultan fiskal. Pelaku usaha rumahan bukan perusahaan multinasional dengan sistem akuntansi yang lengkap. Kebijakan administrasi yang terlalu rumit dapat menjadi beban tambahan bagi kelompok yang justru sedang berusaha mempertahankan penghasilannya.
Filosofi perpajakan yang sehat menuntut adanya keseimbangan antara kemampuan membayar dan kewajiban berkontribusi. Prinsip keadilan horizontal menghendaki perlakuan yang setara terhadap wajib pajak dalam keadaan yang sebanding. Prinsip keadilan vertikal menghendaki beban yang memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi. Prinsip kepastian hukum menuntut agar masyarakat mengetahui secara jelas kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan prinsip efisiensi menghendaki agar biaya administrasi dan kepatuhan tidak lebih besar daripada manfaat penerimaan yang hendak dicapai.
Adam Smith, dalam The Wealth of Nations, telah meletakkan prinsip-prinsip klasik perpajakan, antara lain kesetaraan beban, kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi pemungutan. Pemikiran tersebut tetap relevan hingga hari ini. Negara yang baik bukan negara yang sekadar mampu memungut sebanyak mungkin, melainkan negara yang mampu membangun sistem pemungutan yang adil, pasti, sederhana, dan tidak menekan kegiatan ekonomi secara tidak proporsional.
Jangan sampai negara lebih cepat menagih daripada memperbaiki diri
Kritik terhadap perluasan pajak digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban fiskal sangat dipengaruhi oleh cara negara mengelola uang yang telah diterimanya.
Kita tidak dapat menutup mata bahwa perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik, penyelenggara negara, maupun pihak yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran terus menjadi persoalan serius dalam kehidupan bernegara. Setiap perkara harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak boleh digunakan untuk menuduh seluruh pejabat sebagai pelaku korupsi. Namun, rangkaian perkara yang terungkap seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan, transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian konflik kepentingan.
Persoalan korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang. Ia juga tentang kesempatan rakyat yang ikut hilang. Anggaran yang diselewengkan dapat mengurangi kemampuan negara membiayai sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, membangun infrastruktur, menyediakan perlindungan sosial, atau memperluas kesempatan kerja. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dipandang sebagai agenda terpisah dari kebijakan perpajakan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip tersebut harus menjadi ukuran bagi seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban.
Pasal 3 ayat (1) bukan sekadar kalimat yang dicantumkan dalam dokumen APBN. Ia merupakan standar hukum yang harus terlihat dalam praktik. Jika anggaran dibelanjakan tanpa hasil yang sepadan, jika program tidak tepat sasaran, jika pengadaan tidak transparan, atau jika penyimpangan tidak ditindaklanjuti, maka pemerintah harus melakukan evaluasi dan menjelaskan pertanggungjawabannya kepada publik.
Pasal 23E UUD 1945 juga mengamanatkan keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Artinya, uang rakyat bukan wilayah eksklusif pemerintah yang tidak boleh diperiksa. Setiap penggunaan anggaran harus terbuka terhadap pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai hukum.
Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyediakan dasar penegakan hukum. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tindak pidana korupsi dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan. Tidak setiap kebijakan buruk atau kerugian administrasi otomatis merupakan korupsi. Namun, apabila unsur tindak pidana terbukti, jabatan tidak boleh menjadi perlindungan bagi pelakunya.
Di sinilah ironi yang harus dijawab oleh negara. Rakyat diminta disiplin membayar pajak, sementara pemerintah wajib menunjukkan disiplin yang sama dalam mengelola uang tersebut. Rakyat diperiksa ketika diduga tidak patuh, tetapi pejabat juga harus diperiksa ketika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai sistem fiskal menjadi sangat canggih dalam mendeteksi keterlambatan pembayaran rakyat, tetapi tidak cukup tangkas dalam mendeteksi pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan anggaran.
Teknologi boleh digunakan untuk membaca transaksi masyarakat. Akan tetapi, semestinya teknologi yang sama juga digunakan untuk memperkuat transparansi pengadaan, mendeteksi anomali belanja, mengidentifikasi konflik kepentingan, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
Kalau kecerdasan buatan dapat dipakai untuk mengejar pajak, mengapa kecanggihan sistem tidak dimaksimalkan pula untuk mengejar kebocoran anggaran?
Jangan campuradukkan rasio pajak dengan rasio pendapatan negara
Pernyataan mengenai target rasio sekitar 18 persen dalam dua sampai tiga tahun ke depan juga perlu ditempatkan secara tepat. Pemberitaan mengenai pernyataan Hashim menggunakan istilah yang tidak selalu konsisten. Ada laporan yang menyebut tax ratio, sedangkan laporan DDTC menguraikan perbandingan rasio pendapatan negara terhadap PDB. Keduanya bukan indikator yang identik.
Rasio pajak pada dasarnya mengukur penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto. Sementara rasio pendapatan negara dapat mencakup komponen penerimaan yang lebih luas, termasuk penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan kepabeanan serta cukai, bergantung pada definisi yang digunakan. Karena itu, membandingkan angka Indonesia dengan negara lain harus menggunakan definisi, periode, dan metode penghitungan yang sama.
Pemerintah perlu menjelaskan indikator mana yang sebenarnya menjadi target. Apakah targetnya meningkatkan rasio pajak, rasio penerimaan perpajakan, atau rasio seluruh pendapatan negara? Apa dasar perbandingan dengan Kamboja? Bagaimana struktur penerimaan, basis ekonomi, dan tingkat kepatuhan pajak negara pembanding dihitung? Pertanyaan ini bukan untuk menolak target penerimaan, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dibangun berdasarkan ukuran yang benar.
Mengejar angka 18 persen tidak boleh menjadi perlombaan statistik yang mengabaikan daya tahan ekonomi masyarakat. Rasio penerimaan dapat meningkat karena basis pajak membaik, kepatuhan meningkat, ekonomi formal berkembang, dan kebocoran berhasil ditutup. Namun, peningkatan yang hanya mengandalkan perluasan beban terhadap pelaku ekonomi kecil tanpa perbaikan tata kelola bukanlah keberhasilan fiskal yang patut dibanggakan.
Pemerintah sendiri melalui publikasi APBN KiTa Oktober 2026 melaporkan bahwa sampai dengan 30 September 2026 pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Defisit APBN tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Pemerintah menyatakan realisasi tersebut masih sesuai dengan desain APBN 2026. Data ini tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan fiskal, karena APBN memang dirancang dapat mengalami defisit. Namun, angka tersebut tetap memperlihatkan pentingnya pengelolaan penerimaan dan belanja secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, memperluas penerimaan harus berjalan beriringan dengan evaluasi belanja. Tidak adil apabila negara terus mencari sumber penerimaan baru, sementara efektivitas penggunaan penerimaan yang telah diperoleh tidak dievaluasi secara terbuka.
Digitalisasi pajak harus melindungi data, bukan memperluas pengawasan tanpa batas
Penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan pada dasarnya dapat memberikan manfaat. Sistem digital dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat pelayanan, mengurangi interaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, dan membantu mendeteksi ketidakpatuhan berdasarkan data.
Namun, semakin luas data ekonomi masyarakat dikumpulkan dan diproses, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk melindunginya. Informasi rekening, transaksi, identitas, penghasilan, dan aktivitas ekonomi merupakan data yang tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Pengumpulan serta penggunaan data harus mempunyai dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, dan dilaksanakan sesuai prinsip pelindungan data. Pemerintah dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut tidak boleh menggunakan kebutuhan administrasi pajak sebagai alasan untuk membuka akses tanpa batas terhadap informasi pribadi masyarakat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan tindakan pemerintahan berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pasal 10 antara lain memuat asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik. Kebijakan perpajakan digital harus tunduk pada prinsip-prinsip tersebut.
Apabila sistem otomatis melakukan pemotongan atau pemungutan yang tidak tepat, masyarakat harus memperoleh penjelasan, akses untuk mengoreksi data, serta mekanisme pengembalian atau pengkreditan sesuai ketentuan. Jangan sampai rakyat berhadapan dengan mesin yang mampu memotong uang dalam hitungan detik, tetapi harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan penjelasan ketika terjadi kesalahan.
Teknologi seharusnya mempermudah hubungan antara negara dan warga negara, bukan membuat warga negara kehilangan kemampuan untuk memahami dan mengoreksi keputusan yang berdampak pada hak ekonominya.
Ilustrasi: pedagang kecil jangan sampai menjadi korban salah sasaran
Bayangkan seorang ibu rumah tangga membuka usaha makanan dari dapur rumahnya. Ia menjual makanan melalui marketplace dan menerima pembayaran melalui rekening bank. Omzetnya tidak besar. Sebagian penghasilannya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar listrik, biaya pengiriman, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Ketika pemerintah memperluas pemungutan pajak melalui platform digital, sistem marketplace mulai mencatat transaksi dan melakukan pemungutan sesuai ketentuan. Dalam keadaan normal, mekanisme tersebut dapat membantu pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, persoalan dapat muncul apabila data penjualan tidak sesuai, status wajib pajak tidak diperbarui, transaksi pengembalian barang tidak diperhitungkan dengan benar, atau pedagang tidak memahami bahwa pemungutan yang dilakukan merupakan pembayaran di muka yang harus diperhitungkan dalam kewajiban pajaknya.
Bayangkan pula seorang warga yang menggunakan rekening untuk menerima transfer dari anaknya, memindahkan uang antara rekening miliknya sendiri, atau menerima pengembalian pinjaman. Jika seluruh arus uang diperlakukan secara serampangan sebagai penghasilan kena pajak, akibatnya bukan hanya ketidakadilan, melainkan juga potensi sengketa administrasi dan pelanggaran hukum.
Ilustrasi ini menunjukkan mengapa objek pajak harus dibedakan dari sekadar pergerakan dana. Sistem digital harus mampu membaca karakter transaksi, bukan hanya melihat angka yang masuk ke rekening. Penggunaan teknologi tidak boleh menghilangkan prinsip bahwa setiap pungutan harus didasarkan pada peristiwa hukum yang tepat.
Karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi yang mudah, informasi yang dapat dipahami pedagang kecil, perlakuan yang proporsional, dan perlindungan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Negara tidak boleh menganggap semua pelaku usaha mempunyai kemampuan administrasi yang sama dengan perusahaan besar.
Kontrak sosial: rakyat membayar, negara wajib mempertanggungjawabkan
Dalam teori negara modern, pajak sering dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial. Masyarakat memberikan kontribusi kepada negara untuk membiayai kebutuhan bersama, sedangkan negara berkewajiban menyediakan ketertiban, perlindungan, pelayanan publik, dan kesejahteraan. Kontrak sosial ini tidak berarti setiap pembayar pajak berhak menuntut imbalan langsung dari setiap rupiah yang dibayarkan. Pajak memang tidak mempunyai hubungan timbal balik individual secara langsung. Namun, negara tetap mempunyai kewajiban konstitusional untuk memastikan penerimaan tersebut digunakan bagi kepentingan umum.
Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 memberikan arah bahwa pengelolaan perekonomian dan tanggung jawab negara harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, perlindungan fakir miskin, jaminan sosial, dan pelayanan umum yang layak. Karena itu, keberhasilan fiskal tidak seharusnya hanya diukur dari bertambahnya penerimaan, tetapi juga dari kemampuan negara mengubah penerimaan tersebut menjadi manfaat yang nyata.
Jika pajak meningkat, tetapi kualitas pelayanan publik tidak membaik, maka pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas belanjanya. Jika pungutan semakin luas, tetapi korupsi dan pemborosan tidak ditangani secara serius, kepercayaan masyarakat akan semakin tergerus. Jika rakyat diminta memahami kewajiban perpajakan yang rumit, sementara informasi mengenai penggunaan uang publik sulit diakses, hubungan antara negara dan warga negara menjadi timpang.
Satirnya sederhana: rakyat diminta tidak boleh terlambat membayar, tetapi negara kadang-kadang masih perlu diingatkan untuk tidak terlambat memperbaiki pelayanan. Rakyat harus tertib administrasi, sementara pemerintah juga harus tertib dalam mengelola anggaran. Rakyat diminta jujur melaporkan penghasilan, sementara pejabat wajib jujur mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik.
Jangan sampai negara terlalu sibuk menghitung transaksi rakyat, tetapi kurang serius menghitung kerugian akibat tata kelola yang buruk. Jangan sampai sistem perpajakan semakin canggih, sementara pengawasan belanja masih tertinggal. Jangan sampai rakyat menjadi objek yang paling mudah dijangkau oleh teknologi, sedangkan penyimpangan anggaran justru sulit ditelusuri.
Penutup: negara boleh memungut, tetapi tidak boleh kehilangan rasa keadilan
Saya tidak sedang mengajak masyarakat menghindari pajak. Kepatuhan pajak merupakan kewajiban hukum, dan penerimaan negara diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tetapi kepatuhan tidak boleh dibangun dengan ketakutan dan ketidakjelasan. Ia harus tumbuh dari sistem yang adil, transparan, pasti, dan dapat dipercaya.
Kebijakan pajak digital dapat menjadi instrumen yang baik apabila diarahkan untuk menutup kebocoran, memperbaiki administrasi, memperluas kepatuhan secara proporsional, dan menciptakan perlakuan yang setara antara usaha konvensional dan usaha digital. Namun, kebijakan itu akan kehilangan legitimasi sosial apabila masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang memadai, objek pungutan tidak dipahami, perlindungan data diabaikan, atau beban administrasi justru menekan pelaku usaha kecil.
Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka instrumen hukum yang menjadi dasar rencana pelaksanaan 9 November 2026, membedakan pajak baru dari perubahan mekanisme pemungutan, dan memastikan tidak ada pungutan di luar objek serta subjek yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah juga harus menyertai perluasan penerimaan dengan pembenahan belanja, pengawasan antikorupsi, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan daya beli masyarakat.
Sebab, negara tidak dibentuk semata-mata untuk mengumpulkan uang dari rakyat. Negara dibentuk untuk mengelola kekuasaan dan sumber daya publik demi kehidupan bersama yang lebih baik.
Rakyat bukan ATM negara yang dapat terus ditarik saldonya setiap kali pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang berhak menuntut agar setiap rupiah yang dipungut dikelola dengan jujur, efisien, dan bertanggung jawab.
Jika negara ingin rakyat semakin patuh membayar pajak, tunjukkan terlebih dahulu bahwa negara juga patuh terhadap hukum, disiplin dalam menggunakan anggaran, serius memberantas korupsi, dan sungguh-sungguh memperbaiki pelayanan publik.
Jangan hanya membangun sistem yang semakin pintar memungut uang rakyat. Bangun pula pemerintahan yang semakin cerdas mengelola uang tersebut.
Pajak boleh dipungut berdasarkan hukum, tetapi kepercayaan rakyat hanya dapat diperoleh melalui keadilan dan keteladanan.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
