Jakarta, M-Nusantara.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam anggaran pendidikan pada APBN 2026.
Dalam putusan bernomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Kamis (30/7/2026), MK memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.
Menarik Dibaca. . .
“Program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga harus dipisahkan, serta tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusan di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta.
Total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp 769,1 triliun sekitar 20 persen dari total belanja negara.
Dari jumlah itu, Rp 223,5 triliun atau sekitar 29 persen dialokasikan untuk program MBG melalui Badan Gizi Nasional. Sabtu (1/8/2026)
Dengan kata lain, hampir sepertiga anggaran pendidikan yang seharusnya untuk guru, sekolah, beasiswa, dan sarana prasarana disedot untuk program makan gratis.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan merupakan “cara tidak langsung untuk mengejar pemenuhan batas minimal anggaran pendidikan” sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Cara itu, menurut MK, berpotensi menghambat penyelesaian berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan seperti pemenuhan sarana prasarana dan kesejahteraan guru.
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan 20 persen dimaksudkan untuk membiayai komponen utama pendidikan : peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.
Pembiayaan atas komponen utama tersebut tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG.
MK juga menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 yang memasukkan program MBG ke dalam pendanaan operasional pendidikan telah menimbulkan perluasan makna yang berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip mandatory spending dan constitutional mandatory yang diamanatkan konstitusi.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya menegaskan bahwa “alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan” bukan untuk program di luar pendidikan.
MK memberi tenggat waktu: pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan harus dilakukan mulai APBN 2027 atau paling lambat APBN 2028. Artinya, pemerintah masih punya ruang dua tahun untuk terus menggunakan anggaran pendidikan bagi MBG.
Pengamat pendidikan menilai ini sebagai peluang bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan buruk. Bahkan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan kekecewaan karena koreksi tidak diwajibkan langsung mulai APBN 2027.
Sementara Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG, guru-guru di seluruh Indonesia masih bergulat dengan kesejahteraan yang tak kunjung membaik.
Hakim MK Arsul Sani dalam sidang sebelumnya menyoroti: anggaran pendidikan naik Rp 45 triliun menjadi Rp 769 triliun, tetapi alokasi MBG justru membengkak menjadi Rp268 triliun. “Ini berarti ada fungsi-fungsi pendidikan yang alokasi anggarannya dikurangi,” ujar Arsul.
Hakim Konstitusi Daniel Foekh dengan tegas menyatakan bahwa cara pemerintah memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan “justru berpotensi menghambat upaya negara dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masif di berbagai sektor pendidikan”.
Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya kini memiliki waktu dua tahun untuk membenahi kesalahan.
Menteri Keuangan telah menyatakan akan melaksanakan putusan MK dengan penyesuaian anggaran mulai APBN 2028.
Seperti adagium klasik Cicero : Salus Populi Suprema Lex Esto keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun keselamatan rakyat tidak hanya soal perut kenyang. Ia juga soal otak tercerahkan, guru sejahtera, dan sekolah yang layak.
Putusan MK telah mengingatkan: jangan pernah mengorbankan masa depan pendidikan demi popularitas sesaat. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar tidak dibangun oleh perut yang kenyang semata, tetapi oleh generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter.
