Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Suasana di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Rabu siang mendadak riuh oleh aksi unjuk rasa yang menuntut sejumlah kebijakan publik. Namun, di balik klaim massa yang membawa aspirasi rakyat, perhatian publik dan aparat justru teralihkan oleh kehadiran sekelompok demonstran yang dengan tegas mengenakan atribut seragam Laskar Merah Putih (LMP). Kehadiran mereka bukan hanya memicu tanda tanya besar mengenai keterlibatan resmi organisasi tersebut, tetapi juga membuka tabir praktik pencatutan identitas yang diduga sudah direncanakan secara sistematis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung Rabu, (1/4/2026), di Kota Manado, Sulawesi Utara, tampak puluhan orang dengan jaket dan bendera LMP berbaur dalam kerumunan. Insiden ini langsung mendapat respons kilat dari Markas Daerah LMP Sulawesi Utara yang tidak hanya membantah keterlibatan, tetapi juga melaporkan indikasi adanya modus operandi kriminal yang menyasar reputasi organisasi. Bukan sekadar salah paham, temuan awal tim investigasi mengarah pada dugaan adanya aktor intelektual yang sengaja memanfaatkan momen demonstrasi untuk melegitimasi kelompok ilegal di mata publik.
Menarik Dibaca. . .
Sekretaris Markas Daerah LMP Sulawesi Utara, Muhammad Djaber Lasadu SE, dalam jumpa pers darurat memberikan bantahan keras dan bukti administrasi bahwa oknum pemakai atribut tersebut tidak tercatat dalam struktur organisasi mana pun. Menurutnya, mereka hanyalah pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas, bahkan tidak terakreditasi di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Utara. Penggunaan atribut ini dinilai sebagai tindakan ilegal yang tidak hanya menyesatkan persepsi masyarakat, tetapi juga mencemari marwah organisasi yang telah memiliki struktur sah dan terdaftar secara nasional.
Dalam investigasi lebih lanjut, LMP Sulawesi Utara menemukan kejanggalan pada sosok yang mengklaim diri sebagai pemimpin lapangan. Djaber mempertanyakan keabsahan mandat saudara Yoppy Wonte, yang belakangan diketahui tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol. Bahkan, ketika ditelusuri, legalitasnya tidak tercatat dalam database Kementerian Hukum dan HAM, sehingga klaim kepemimpinannya dianggap tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kelompok tersebut adalah organisasi ilegal yang sengaja menggunakan atribut LMP untuk memberikan kesan legitimasi di mata aparat dan publik.
Menyikapi insiden pencatutan sistematis ini, aktivis Ansor yang kini menjabat Sekretaris LMP Sulut tersebut menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Langkah hukum akan diambil secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku lapangan tetapi juga terhadap pihak yang diduga sebagai dalang utama. Dengan bukti-bukti lapangan yang terkumpul—termasuk dokumentasi atribut, pengakuan saksi, dan data administratif—LMP berkomitmen mengusut tuntas penyalahgunaan atribut seragam yang dilakukan oleh massa tidak terdaftar.
Di bawah komando Ketua Mada, Dr. Maya Rumantir MA PHD, LMP menegaskan bahwa organisasi ini memiliki mekanisme resmi dan etika yang ketat dalam menyampaikan aspirasi. LMP Sulawesi Utara secara prinsip menghormati hak berekspresi, namun menekankan bahwa setiap aksi harus dilakukan dengan tertib dan berada di koridor hukum. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa kelompok ilegal ini menggunakan isu demonstrasi sebagai tameng untuk melakukan pelanggaran administratif dan pidana.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LMP Sulawesi Utara, Dr. Tony Haniko, SH, MA, M.Th., memberikan tinjauan yuridis yang mendalam terkait insiden pencatutan atribut tersebut. Dalam analisisnya, beliau menegaskan bahwa penggunaan seragam dan atribut organisasi oleh pihak yang tidak berhak merupakan pelanggaran serius terhadap hak identitas organisasi. Secara hukum perdata, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan eksistensi dan kredibilitas LMP, serta berpotensi memicu konflik horisontal di masyarakat.
Lebih jauh, tim LBH LMP Sulut sedang mengkaji penerapan unsur pidana terkait penyesatan informasi publik. Dr. Tony Haniko menyebut bahwa selain Pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat/dokumen, penggunaan logo dan atribut secara ilegal juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena logo organisasi merupakan ciptaan yang dilindungi. “Mereka yang menggunakan atribut kami tanpa izin telah melakukan tindakan manipulatif yang mencemarkan nama baik institusi. Kami akan mengawal proses ini agar supremasi hukum ditegakkan secara adil dan transparan,” tegasnya.
Secara organisatoris, insiden pencatutan nama ini telah dilaporkan langsung kepada Dr. Maya Rumantir, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Markas Besar LMP. Laporan tersebut diterima dengan instruksi tegas untuk melakukan pendalaman kasus secara matang sebelum melangkah ke proses hukum, namun tanpa mengorbankan ketegasan. Fokus utama laporan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik organisasi melalui penggunaan atribut secara tidak sah serta dugaan pembentukan organisasi masyarakat tanpa legalitas yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Saat ini, tim hukum LMP Sulawesi Utara sedang menyusun berkas lengkap untuk memperkuat laporan di kepolisian dalam waktu dekat. Komitmen ini menunjukkan bahwa LMP tidak akan membiarkan simbol-simbol organisasi digunakan untuk agenda yang tidak selaras dengan visi misi mereka. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi titik balik bagi aparat untuk lebih gencar membubarkan organisasi-organisasi ilegal yang kerap menjadi sumber konflik, sekaligus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih menghargai legalitas dan integritas sebuah organisasi kemasyarakatan.
