Jakarta, M-Nusantara.com – Pemerintah mencatat capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 8,07 persen atau setara dengan 22,93 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 430 ribu orang dibandingkan periode September 2025 .
Meskipun secara kuantitatif terjadi perbaikan, sejumlah catatan kritis justru muncul dari internal pemerintah terkait kualitas data yang digunakan sebagai basis kebijakan.
Menarik Dibaca. . .
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas terhadap akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini menjadi rujukan.
Dengan anggaran yang dialokasikan mencapai hampir Rp7 triliun, Purbaya mengaku kecewa karena masih ditemukan banyak data yang dinilai “morat-marit” alias tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan .
“Saya ngeluarin uang cukup banyak untuk ke BPS tahun ini. Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun,” ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026) lalu . Kritik ini mencuat setelah ditemukan sejumlah anomali, seperti adanya pedagang kaki lima dan pekerja dengan penghasilan pas-pasan yang masuk dalam kategori Desil 9 dan 10 —kelompok yang secara peringkat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi .
Hal ini menjadi perhatian serius karena kategorisasi desil dalam DTSEN tidak hanya soal angka, tetapi berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bahkan meminta pemerintah pusat untuk berhati-hati dalam melakukan pemutakhiran data, terutama bagi kelompok masyarakat pada desil 5 ke bawah, agar tidak ada warga miskin yang kehilangan haknya hanya karena perubahan posisi relatif dalam database .
Data BPS menunjukkan bahwa secara nasional, Garis Kemiskinan per kapita per bulan pada Maret 2026 mencapai Rp669.235. Namun, komposisinya masih didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan yang mencapai 74,70 persen, terutama beras.
Di perdesaan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan bahkan mencapai 24,60 persen . Hal ini mengindikasikan bahwa struktur konsumsi masyarakat masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan.
Selain itu, di balik penurunan angka kemiskinan, terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi. Rasio Gini tercatat naik menjadi 0,368 pada Maret 2026, naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 .
Sosiolog Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum bersifat inklusif dan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok kelas atas .
“Di Indonesia problema utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi persoalan ketidakadilan,” tegasnya.
Pemerintah melalui BPS mengakui bahwa posisi desil adalah ukuran relatif yang tidak otomatis menggambarkan kondisi kaya atau miskin secara absolut. Namun, pemerintah berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran DTSEN agar data tersebut dapat lebih akurat dan tepat sasaran demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .
Oleh : Reinhard Wowiling SH
Advokat dan Praktisi Hukum
