Gorontalo, M-Nusantara.com— Pemerintah Provinsi Gorontalo memaparkan arah kebijakan fiskal daerah dan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam konferensi pers yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu (13/9/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo Ir. Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menarik Dibaca. . .
Dalam pemaparannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa penyusunan kebijakan fiskal daerah tahun 2027 harus diarahkan secara terukur, dengan memperhatikan target pembangunan sekaligus realitas perkembangan indikator ekonomi dan sosial di daerah.
Gusnar mengatakan, pemerintah daerah perlu melihat secara seksama arah pembangunan Gorontalo pada 2027, termasuk ke mana pembangunan akan diarahkan, apa yang hendak dicapai, serta bagaimana target tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang tepat.
“Dengan seksama pada tahun 2027 akan dibawa ke mana dan apa yang akan dituju serta dicapai. Melalui pertemuan ini kami hanya menyampaikan beberapa pokok, dan yang lainnya akan disampaikan oleh Kepala Bappeda terkait target yang kita tuju,” ujar Gusnar.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Sementara mengenai aspek pendapatan, transfer, dan belanja daerah, pemerintah provinsi menjelaskan bahwa proyeksi tersebut masih mempertimbangkan dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Target Pertumbuhan Ekonomi Lebih Optimistis
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
Namun, penyusunan target tahun 2027 tidak semata-mata berpatokan pada angka yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Wahyudin, pemerintah juga mempertimbangkan realisasi terbaru berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.
“Untuk tahun 2027 kita sudah memiliki target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun kami tidak hanya melihat target dalam RPJMD, tetapi juga melihat realita yang terjadi,” jelas Wahyudin.
Ia mengatakan, terdapat sejumlah komponen indikator kinerja pembangunan yang perkembangannya cukup pesat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan target yang lebih optimistis pada 2027.
Wahyudin menyebut, target tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi dan perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sehingga Gorontalo dinilai perlu menetapkan target pembangunan yang lebih optimistis dan tetap realistis.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi.
Pada 2026, target pertumbuhan ekonomi Gorontalo berada pada angka 5,65 persen.
Sementara realisasi terbaru pada triwulan II 2026 telah mencapai 6,20 persen.
Adapun berdasarkan target RPJMD, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebelumnya berada pada angka 5,74 persen. Namun, melihat perkembangan ekonomi terkini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target optimistis pada kisaran 6,30 persen hingga 6,70 persen.
Menurut Wahyudin, optimisme tersebut ditopang oleh struktur perekonomian Gorontalo yang masih memiliki sektor pertanian sebagai salah satu kontributor utama, dengan kontribusi lebih dari 30 persen.
Selain pertanian, pemerintah juga melihat mulai tumbuhnya sektor hilirisasi, pertambangan dan penggalian, serta perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Pertumbuhan ekonomi kita lebih besar ditopang oleh pertanian yang di atas 30 persen, kemudian hilirisasi sudah mulai tumbuh dan sektor galian serta pertambangan juga mulai tumbuh. Kita juga memiliki beberapa karakter hilirisasi UMKM yang sudah mulai menggeliat di Gorontalo,” katanya.
Kemiskinan Ditarget Turun di Bawah 11 Persen
Indikator lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat kemiskinan.
Ewl menjelaskan, berdasarkan RPJMD,
target tingkat kemiskinan pada 2026 ditetapkan sebesar 13,08 persen.
Namun, realisasi terbaru menunjukkan angka kemiskinan Gorontalo telah berada pada 12,16 persen.
Menurutnya, tren penurunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif karena tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan secara konsisten.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 dapat ditekan hingga berada di bawah 11 persen.
“Ini menandakan bahwa kemiskinan ekstrem mulai menurun. Untuk itu bagaimana kita memandu agar masyarakat lebih percaya dan tidak panik, dan pemerintah menjaga stabilisasi,” ujar Wahyudin.
Ia menegaskan, target pembangunan tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka statistik, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Pengangguran Terbuka Ditarget di Bawah 2,90 Persen
Pada indikator tingkat pengangguran terbuka, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memasang target optimistis.
Realisasi terbaru tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,17 persen. Sementara dalam dokumen perencanaan daerah terdapat rentang target yang menjadi acuan pemerintah.
Untuk 2027, Pemprov Gorontalo optimistis tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan hingga berada di bawah 2,90 persen.
Menurut Wahyudin, perkembangan tersebut tidak terlepas dari peningkatan aktivitas ekonomi serta perkembangan pada sektor pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari arah pembangunan Gorontalo, termasuk dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator pembangunan modal manusia.
PAD 2027 Diproyeksikan Rp473,39 Miliar
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim memaparkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan APBD 2027.
Ia menyebut, target PAD yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp473,39 miliar.
Dari komponen tersebut, pendapatan pajak daerah diproyeksikan sekitar Rp409,91 miliar, sedangkan retribusi daerah sekitar Rp49,66 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp11 miliar.
Untuk komponen pajak daerah, proyeksi antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekitar Rp105,21 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp81,70 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sekitar Rp113,94 miliar, serta Pajak Air Permukaan sekitar Rp304,5 juta.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari rancangan kebijakan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.
APBD 2027 Diproyeksikan Rp1,271 Triliun
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukri Gobel menjelaskan, secara keseluruhan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk sementara diproyeksikan berada pada angka sekitar Rp 1,271 triliun.
Menurut Sukri, jika dibandingkan dengan perkembangan APBD dalam tiga tahun terakhir, terjadi tren penurunan. Pada 2024, APBD Provinsi Gorontalo berada di kisaran Rp 1,9 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp 1,28 triliun.
Sementara untuk 2026, proyeksi APBD berada pada kisaran Rp 1,5 triliun, sedangkan proyeksi 2027 sementara berada di angka Rp 1,271 triliun.
Penurunan tersebut, kata Sukri, dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kebijakan efisiensi serta kebutuhan pembiayaan sejumlah program prioritas nasional.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat proyeksi karena komponen Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat masih dinamis.
“Dana transfer masih bersifat dinamis karena APBN kita menunggu setelah APBN dibahas. Kemungkinan di akhir September atau awal Oktober,” jelas Sukri.
Untuk sementara, pemerintah daerah baru memproyeksikan sejumlah komponen pendapatan transfer yang telah memiliki dasar perhitungan, sementara beberapa komponen lainnya masih menunggu penetapan dalam APBN.
Transfer Daerah Masih Menunggu Kepastian TKD
Sukri menjelaskan, pendapatan transfer yang sementara diproyeksikan untuk 2027 berada pada kisaran Rp 797 miliar, dibandingkan dengan tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut belum dapat dijadikan angka final karena sejumlah komponen transfer masih belum dimasukkan dalam proyeksi APBD 2027.
Beberapa komponen Transfer ke Daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat spesifik untuk sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, masih menunggu kepastian alokasi dari pemerintah pusat.
Begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik. Untuk DAK nonfisik antara lain terdapat komponen tunjangan sertifikasi dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Karena itu, pemerintah provinsi masih akan melakukan penyesuaian setelah pemerintah pusat menetapkan besaran TKD dalam APBN.
Belanja Daerah Diproyeksikan Rp 1,26 Triliun
Dari sisi belanja, Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan belanja daerah 2027 berada pada kisaran Rp 1,26 triliun.
Komponen belanja terbesar adalah belanja pegawai yang diproyeksikan sekitar Rp649 miliar.
Sukri mengatakan, secara tren tiga tahun terakhir belanja pegawai justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar Rp 800 miliar, kini berada pada kisaran Rp 600 miliar lebih.
Sementara belanja modal juga mengalami penurunan. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah masih menunggu kepastian dukungan anggaran melalui DAK fisik dan DAU yang bersifat spesifik.
Sekitar Rp 152 Miliar Dialokasikan untuk Transfer ke Kabupaten/Kota
Dalam struktur APBD 2027, terdapat pula komponen dana yang harus ditransfer kepada pemerintah kabupaten/kota.
Sukri menjelaskan, nilai transfer tersebut berada di kisaran Rp 152 miliar, atau sekitar 10 persen dari total belanja yang diproyeksikan.
Dana tersebut berkaitan dengan pembagian sejumlah jenis penerimaan daerah yang menjadi bagian kabupaten/kota, antara lain pajak rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut membuat sebagian penerimaan provinsi harus dialokasikan kembali kepada kabupaten/kota dengan mekanisme dan proporsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut, untuk beberapa komponen penerimaan tersebut, sekitar 30 persen menjadi bagian provinsi dan 70 persen dialokasikan kepada kabupaten/kota secara proporsional.
Belanja Tidak Terduga Disiapkan Rp 5 Miliar
Selain belanja pegawai, belanja modal dan transfer kepada kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Untuk 2027, BTT sementara diproyeksikan sekitar Rp 5 miliar.
Dana tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi tidak terduga, termasuk kemungkinan terjadinya bencana dan kebutuhan penanganan keadaan darurat lainnya.
Kebijakan Fiskal Harus Menjawab Prioritas Pembangunan
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan, kebijakan fiskal daerah 2027 pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai prioritas daerah.
Dengan kondisi pendapatan daerah yang masih dipengaruhi dinamika transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien dan terukur.
Proyeksi APBD 2027 sebesar Rp 1,271 triliun tersebut masih dapat mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya APBN dan besaran Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan terus melakukan sinkronisasi antara target RPJMD, RKPD, kemampuan fiskal daerah dan kebijakan nasional.
Dengan demikian, arah kebijakan fiskal 2027 tidak hanya berorientasi pada penyusunan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan program pembangunan prioritas tetap berjalan.
Pemprov Gorontalo menempatkan capaian indikator pembangunan yang positif sebagai dasar untuk menetapkan target yang lebih optimistis pada 2027, namun tetap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kondisi riil perekonomian daerah.
Seluruh angka APBD, PAD, transfer, belanja, dan target indikator pembangunan dalam berita ini merupakan proyeksi yang disampaikan dalam konferensi pers dan dapat mengalami perubahan sesuai hasil pembahasan serta penetapan APBN, TKD, dan APBD 2027.
(Yance Harun )
