MBG, Pengawasan SPPG, dan Bahaya Ketika Program Publik Kehilangan Akuntabilitas
Jakarta, M-Nusantara.com – Permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, agar pemerintah daerah dan Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—termasuk pada pukul dua atau tiga dini hari—menegaskan satu hal penting: pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Dapur harus diperiksa, proses harus diuji, dan mutu layanan harus dipastikan. Minggu (4/10/2026)
Menarik Dibaca. . .
Namun, pertanyaan yang lebih mendasar ialah : mengapa pengawasan perlu terus didorong melalui sidak? Dan apakah tata kelola sejak perencanaan, pemilihan mitra, pengadaan bahan, produksi, distribusi hingga evaluasi telah dirancang untuk mencegah penyimpangan?
Tujuan MBG—mendukung pemenuhan gizi dan kualitas sumber daya manusia—layak diuji melalui hasil nyata. Besarnya anggaran, jumlah dapur, atau banyaknya porsi bukan ukuran yang cukup. Keberhasilan harus terlihat dari keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan sasaran, mutu layanan, efisiensi biaya, dan dampak bagi penerima manfaat.
Kritik dari tokoh masyarakat, ahli gizi, tenaga kesehatan, orang tua, guru, maupun pemerintah daerah tidak otomatis berarti menolak tujuan program. Kritik dapat menjadi peringatan dini tentang kekurangan rancangan atau pelaksanaan. Perbedaan pendapat harus dijawab dengan data dan standar profesi, bukan disederhanakan menjadi sikap pro atau kontra terhadap pemerintah.
Sidak berguna untuk melihat keadaan faktual yang mungkin tidak tercermin dalam laporan rutin : kebersihan dapur, sanitasi, penyimpanan bahan, pengendalian suhu, disiplin pekerja, dan kesesuaian proses dengan standar operasional. Namun, pemeriksaan sesaat tidak otomatis membuktikan mutu seluruh produksi, keamanan rantai pasok, kewajaran harga, kompetensi pekerja, atau kecukupan gizi.
Jika dapur hanya tampak tertib ketika pejabat datang, yang tumbuh bukan budaya kepatuhan, melainkan panggung kepatuhan. Checklist yang seragam juga tidak akan efektif jika pemeriksa tidak kompeten, temuan tidak dicatat objektif, atau tidak ada tindak lanjut.
Pengawasan MBG perlu berlapis : pengendalian internal BGN dan pengelola SPPG; pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang di bidang kesehatan, pangan, gizi, dan lingkungan; audit anggaran serta pengadaan oleh aparat pengawasan dan lembaga pemeriksa sesuai mandat; serta kanal pengaduan publik yang aman, responsif, dan dapat ditelusuri.
Sidak dini hari dapat menjadi salah satu metode, bukan ukuran tunggal keberhasilan. Pengawasan yang matang mampu mencegah masalah sebelum terjadi, mendeteksi ketidaksesuaian, menetapkan tindakan korektif, dan memastikan pelanggaran tidak berulang.
Istilah “bancakan” merupakan kritik politik yang keras, tetapi dalam tulisan hukum ia tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh penyelenggara atau mitra melakukan korupsi. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui dokumen, aliran dana, proses pengadaan, konflik kepentingan, kualitas barang dan jasa, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian negara.
Risiko penyalahgunaan anggaran dalam program berskala besar tetap harus diperiksa secara serius. Kerentanan dapat muncul ketika pemilihan mitra tidak transparan, harga satuan tidak dapat diuji, spesifikasi diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu, verifikasi penerima manfaat lemah, atau pengawasan hanya mengejar penyerapan anggaran.
Pertanyaan yang patut diajukan bukan siapa yang harus segera dituduh, melainkan mekanisme apa yang menjamin setiap rupiah benar-benar menghasilkan makanan yang aman dan bergizi. Siapa menetapkan harga? Bagaimana mitra dipilih? Apakah konflik kepentingan diumumkan? Siapa memeriksa mutu bahan? Bagaimana temuan sidak ditindaklanjuti? Dapatkah publik mengakses informasi kinerja tanpa mengganggu data pribadi dan proses pemeriksaan yang sah?
Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, pengaturan pengadaan, atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat wajib menindaklanjuti berdasarkan unsur delik dan alat bukti.
Namun, kegagalan manajemen, kesalahan teknis, pemborosan, atau kebijakan yang tidak efektif tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Pembedaan ini mencegah hukum dijadikan alat politik, sekaligus mencegah hukum dipakai sebagai alasan untuk membiarkan penyimpangan.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Program pemerintah harus dijalankan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan efektif. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengakui hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan; pemenuhan gizi berkaitan dengan tujuan tersebut, sekaligus menuntut layanan yang aman dan bermutu.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengharuskan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan serta kepatutan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tanggung jawab pejabat dalam pengelolaan keuangan negara. Penyerapan anggaran bukan sinonim keberhasilan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menuntut penggunaan kewenangan sesuai tujuan pemberiannya dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Penetapan mitra, penyaluran dana, pengawasan, serta tindak lanjut temuan harus dapat diuji dengan prinsip tersebut.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta peraturan pelaksanaannya relevan untuk menjamin pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menjadi bagian dari kerangka perlindungan kesehatan penerima manfaat. Untuk dugaan tindak pidana, hukum pidana harus diterapkan berdasarkan perbuatan, unsur delik, dan bukti konkret. Dalam perkara korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya menjadi rujukan sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.
Bayangkan sebuah SPPG tampak bersih saat sidak: peralatan tertata, pekerja memakai perlengkapan pelindung, dan checklist terisi. Namun, muncul pengaduan bahwa menu tidak sesuai standar gizi dan bahan dibeli dengan harga yang diduga jauh di atas harga pasar.
Sidak kebersihan saja tidak cukup. Pemeriksa perlu membandingkan kontrak, spesifikasi menu, nota pembelian, bukti pembayaran, harga pasar yang relevan, catatan penerimaan bahan, jumlah porsi yang diproduksi, dan bukti distribusi. Ahli gizi menilai komposisi menu; petugas keamanan pangan memeriksa proses; auditor menilai kewajaran belanja dan kepatuhan pengadaan.
Harga tinggi mungkin memiliki penjelasan yang sah, misalnya ongkos angkut atau perbedaan spesifikasi. Penjelasan itu harus diuji. Jika ditemukan penggelembungan harga yang disengaja, konflik kepentingan tersembunyi, atau pembayaran atas barang yang tidak pernah diterima, indikasi pelanggaran perlu ditelusuri. Kesimpulan pidana tetap menunggu bukti dan proses hukum.
Ilustrasi lain : sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan. Peristiwa itu tidak boleh langsung dijadikan dasar menuduh pihak tertentu. Sampel makanan, catatan produksi, rantai distribusi, rekam medis, hasil laboratorium, kondisi penyimpanan, dan keterangan saksi perlu diperiksa. Penyelidikan harus menentukan penyebab secara ilmiah, kemungkinan kelalaian, pihak yang bertanggung jawab, serta hubungan kausal antara tindakan dan akibat.
Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada tampilan dapur atau pernyataan pejabat. Pemeriksaan harus menelusuri keseluruhan rantai layanan dan menghasilkan tindak lanjut terukur.
Pelibatan pemerintah daerah dan Forkopimda tidak berarti tanggung jawab penyelenggara pusat berpindah kepada daerah. Setiap lembaga bertanggung jawab sesuai kewenangan dan keputusan yang dibuatnya. BGN perlu memastikan standar nasional, mekanisme pelaporan, verifikasi hasil inspeksi, dan tindak lanjut berjalan. Pemerintah daerah menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya. Pengelola SPPG wajib menjaga keamanan pangan, mutu gizi, administrasi, serta ketepatan distribusi. Mitra penyedia wajib memenuhi kontrak dan standar.
Pejabat publik perlu menjelaskan apa yang dilakukan setelah temuan diterima. Berapa dapur diperiksa? Ketidaksesuaian apa yang ditemukan? Berapa yang diperintahkan memperbaiki? Berapa yang dihentikan sementara karena risiko keselamatan? Berapa temuan telah diverifikasi dan diselesaikan?
Informasi kinerja dapat disampaikan secara berkala dengan tetap melindungi data pribadi dan proses pemeriksaan yang sah. Tanpa ukuran hasil, sidak berisiko berubah menjadi konten: kamera merekam pejabat memasuki dapur, tetapi masyarakat tidak tahu apakah masalah benar-benar diselesaikan. Akuntabilitas bukan tentang siapa yang paling sering turun ke lapangan, melainkan apakah sistem mampu mencegah masalah berulang.
Tujuan yang baik tidak menghapus kewajiban menggunakan cara yang sah dan adil. Dalam tradisi filsafat hukum, keadilan menuntut ukuran yang patut, sedangkan negara hukum menuntut kekuasaan dibatasi aturan, dapat diuji, dan tidak dijalankan sewenang-wenang.
Kemanfaatan harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Program yang menjangkau banyak penerima belum tentu berhasil jika makanan tidak aman, gizi tidak terjamin, atau anggaran tidak dikelola secara bertanggung jawab. Sebaliknya, kritik terhadap kelemahan pelaksanaan bukan alasan untuk mengabaikan manfaat yang mungkin sudah diterima. Yang diperlukan ialah evaluasi berbasis bukti, bukan pembelaan membabi buta atau penolakan tanpa analisis.
Uang negara bukan uang pejabat, bukan uang partai, dan bukan hadiah politik. Ia adalah amanat publik. Setiap rupiah harus dapat dijelaskan manfaatnya, setiap keputusan harus dapat diuji alasannya, dan setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara adil.
Sidak pukul dua pagi mungkin memperlihatkan keseriusan memeriksa dapur. Namun, keseriusan sesungguhnya diukur dari keberanian membangun sistem yang bekerja ketika tidak ada pejabat, kamera, atau wartawan di lokasi.
MBG tidak boleh kebal kritik hanya karena membawa nama gizi anak dan kepentingan rakyat. Justru karena menyangkut anak-anak dan uang publik, standar pengawasannya harus tinggi. Kritik dari ahli gizi, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan warga perlu ditampung, diuji, serta dijawab dengan data. Jika kritik keliru, jelaskan dengan bukti. Jika benar, perbaiki tanpa mencari kambing hitam.
Jangan sampai negara sibuk menghitung jumlah dapur, tetapi abai menghitung kualitas makanan. Jangan sampai checklist penuh tanda centang, sementara pertanggungjawaban kosong. Program nasional yang baik tidak diukur dari seberapa keras pejabat membelanya, melainkan dari seberapa terbuka pemerintah menguji kelemahannya dan seberapa cepat manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sebab sidak boleh dilakukan tengah malam, tetapi akuntabilitas harus menyala setiap hari.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H. | Advokat dan Praktisi Hukum
