Minsel, M-Nusantara.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri agenda strategis High Level Meeting (HLM) yang digelar oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) se-Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung Senin, (23/2/2026), bertempat di Wale Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., didampingi Wakil Gubernur Dr. Johanes Viktor Mailangkay, S.H., M.H., serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin daerah diajak untuk memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Berbagai langkah konkret dibahas guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap aman, terutama menjelang periode hari besar keagamaan nasional.
Forum HLM ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Para kepala daerah sepakat untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Aspek inklusi keuangan turut menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi tersebut. Pemerintah daerah bersama perbankan dan otoritas jasa keuangan berkomitmen untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di tingkat akar rumput.
Tidak hanya itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga diangkat sebagai salah satu pilar baru pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui peran KDEKS, Sulawesi Utara diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sektor halal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Rangkaian kegiatan HLM ini juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesepakatan bersama ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang kuat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan sinergi kebijakan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK SulutGo, Robert H. P. Sianipar; Wakil Direktur KDEKS, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si., Ak.; serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Para bupati dan wali kota beserta wakilnya, pejabat pimpinan tinggi pratama, direksi Bank SulutGo, dan pimpinan instansi vertikal juga tampak memadati lokasi acara.
Kehadiran Bupati Franky Donny Wongkar dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi regional sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Nyiur Melambai. (**)
















